Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 18 Tahun 2007

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak khususnya Pajak Reklame, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, khususnya dengan penyesuaian nilai pajak sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan.

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

9.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TASIKMALAYA NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 Nomor I Seri A, diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi:

 

(1)

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

 

(2)

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu:

 

 

a.

Pertunjukan film;

 

 

b.

Pertunjukan kesenian;

 

 

c.

Pertunjukan pagelaran musik dan atau tari;

 

 

d.

Penyelenggaraan musik hidup, karaoke dan sejenisnya;

 

 

e.

Permainan billyard;

 

 

f.

Permainan ketangkasan, game/play station dan sejenisnya;

 

 

g.

Panti pijat, mandi uap;

 

 

h.

Pertandingan olah raga;

 

 

i.

Tempat wisata dan taman rekreasi;

 

 

j.

Kolam renang;

 

 

k.

Kolam pemancingan;

 

 

l.

Pertunjukan sirkus, dan komedi putar;

 

 

m.

Studio musik yang disewakan.

 

(3)

Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

 

2.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

 

 

(1)

Tarif Pajak Hiburan untuk pertunjukan film di bioskop adalah:

 

 

a.

Dalam Gedung Bioskop:

 

 

 

 

 

 

 

b.

Di Luar Gedung (Film Keliling) sebesar 10%.

 

(2)

Besarnya tarif pajak untuk jenis hiburan selain pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 September 2007
BUPATI TASIKMALAYA,
ttd.
H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
ttd.
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 18