Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2006

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang jasa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menyesuaikan nilai tarif retribusi yang dikenakan kepada para pengguna jasa pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tasikmalaya sehingga sesuai dengan keadaan dan kondisi dewasa ini;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

3.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;

4.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya;

6.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati;

7.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

8.

Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau badan;

9.

Retribusi Penyelenggaraan Jasa bidang Perhubungan di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu di bidang perhubungan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi dan/atau badan;

10.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang tertuang;

12.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

13.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi yang dipungut terdiri dari:

a.

Retribusi Jasa Umum:

 

1.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

2.

Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran;

 

3.

Retribusi Jasa Terminal.

b.

Retribusi Jasa Usaha:

 

-

Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal.

c.

Retribusi Perizinan Tertentu:

 

1.

Retribusi izin Bongkar Muat Barang;

 

2.

Retribusi izin Dispensasi Jalan;

 

3.

Retribusi izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas;

 

4.

Retribusi izin Usaha Angkutan;

 

5.

Retribusi izin Prinsip;

 

6.

Retribusi izin Trayek;

 

7.

Retribusi izin Operasi;

 

8.

Retribusi izin Insidentil;

 

9.

Retribusi Rekomendasi Trayek;

 

10.

Retribusi izin Penyelenggaraan Bengkel Umum.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tasikmalaya dipungut Retribusi sebagai balas jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan pengujian;

(2)

Objek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran adalah setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.

(3)

Objek Retribusi Jasa Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Objek Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas penunjang pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Objek izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah setiap kegiatan yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bengkel konstruksi, karoseri maupun bengkel perawatan;

(2)

Objek Retribusi izin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan bermotor yang diusahakan sebagai alat angkutan;

(3)

Objek Retribusi izin Prinsip adalah setiap kendaraan angkutan umum yang mendapat izin prinsip untuk dapat digunakan sebagai angkutan umum;

(4)

Objek Retribusi izin Trayek adalah setiap angkutan penumpang umum yang mendapat izin trayek;

(5)

Objek Retribusi izin Bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan didaerah;

(6)

Objek izin Dispensasi Jalan adalah setiap perorangan dan/atau badan yang mendapat izin dispensasi penggunaan jalan;

(7)

Objek Retribusi Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah;

(8)

Objek Retribusi Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas;

(9)

Objek Retribusi Parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.

(10)

Objek Retribusi Agen Penjualan Tiket/Pool adalah setiap kegiatan yang memiliki perusahaan penjualan tiket/karcis/pool perusahaan angkutan umum.

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang mengujikan kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya;

(2)

Subjek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan perparkiran;

(3)

Subjek Retribusi Jasa Terminal adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas penunjang terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi izin Usaha Angkutan adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang mendapatkan izin usaha angkutan;

(2)

Subjek Retribusi izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin trayek;

(3)

Subjek Retribusi izin Prinsip adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang mengajukan permohonan prinsip untuk mengusahakan angkutan umum;

(4)

Subjek Retribusi Bongkar Muat adalah setiap orang, badan atau perusahaan yang mengajukan permohonan izin bongkar muat barang;

(5)

(6)

Subjek Retribusi izin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan yang mendapat izin untuk menyelenggarakan bengkel umum kendaraan bermotor;

(7)

Subjek Terminal dan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal adalah setiap orang, badan/instansi yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya;

(8)

Subjek Retribusi izin Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas adalah setiap perorangan dan/atau badan yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan selain untuk kepentingan lalu lintas;

(9)

Subjek Retribusi Parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan/atau lokasi parkir.

(10)

Subjek Retribusi Agen Penjualan Tiket adalah setiap orang, pribadi, badan/instansi yang memiliki perusahaan angkutan umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti tarif retribusi, penggunaan sarana dan/atau prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi kepentingan umum.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa umum adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan;

(2)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak;

(3)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi perizinan tertentu adalah untuk mengganti sebagian dan/atau seluruh biaya penerbitan dan pengawasan perizinan;

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon.

(2)

Struktur dan besarnya retribusi izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dan karoseri didasarkan pada jenis bengkel.

(3)

Struktur dan besarnya retribusi izin usaha angkutan didasarkan pada kapasitas tempat duduk untuk jenis angkutan penumpang umum dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) untuk jenis kendaraan barang.

(4)

Struktur dan besarnya retribusi izin prinsip didasarkan pada permohonan kendaraan yang akan diusahakan untuk angkutan umum.

(5)

Struktur dan besarnya retribusi izin trayek didasarkan pada jenis permohonan izin trayek dan kapasitas tempat duduk.

(6)

Struktur dan besarnya retribusi izin operasi adalah pada permohonan untuk mengoperasikan kendaraan untuk kepentingan tertentu.

(7)

Struktur dan besarnya retribusi izin bongkar muat didasarkan pada Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).

(8)

Struktur dan besarnya retribusi izin dispensasi jalan didasarkan pada jenis kendaraan yang ditentukan oleh jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) yang dimaksud.

(9)

Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal yang digunakan.

(10)

Struktur dan besarnya retribusi izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas didasarkan pada jenis penggunaan jalan.

(11)

Struktur dan besarnya retribusi parkir didasarkan lamanya waktu parkir dalam satuan jam dan jenis kendaraan objek parkir.

 

 

 

 

 

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Pemungutan retribusi harus sekaligus lunas;

(3)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;

(4)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendaharawan Pemungut pada Dinas;

(5)

Pemungutan dan pengelolaan pemungutan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati;

(6)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah;

(7)

Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.00 (Lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang retribusi Daerah.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik mempunyai wewenang:

 

a.

Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang di bidang retribusi Daerah.

 

b.

meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bahan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan di bidang retribusi Daerah.

 

c.

Meminta keterangan dan bahan baku dari pihak pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang retribusi Daerah.

 

d.

Memeriksa buku-buku catatan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dibidang retribusi Daerah.

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.

 

h.

Meminta seorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

 

j.

Menghentikan penyidikan.

 

k.

Melakukan tindakan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

l.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan pada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Trayek;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2000 tentang Retribusi izin Bongkar Muat;

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2001 tentang izin Dispensasi Penggunaan Jalan;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2000 tentang izin Usaha Angkutan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2006
BUPATI TASIKMALAYA,
ttd.
H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ttd.
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 14