Perda Kabupaten Sumedang Nomor: 4 Tahun 2000

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Sumedang perlu diganti;

b.

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai-mana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Sumedang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C.1).

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia.

6.

Bangun Khusus adalah lingkungan yang terwujud oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas atau terpendam dalam tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya.

7.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang.

8.

Izin Pemutihan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada bangunan rumah tinggal yang didirikan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutangi.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

BAB II
PERIZINAN
 

(1)

Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan harus mendapatkan izin dari Bupati.

(2)

Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati.

 

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK
 

(1)

Objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

(2)

Subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

 

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan retribusi perizinan tertentu.

 

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

 

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB). Survey lapangan keterangan rencana kota, rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan serta pembinaan.

 

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan; jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan dan koefisien/faktor lantai bangunan.

 

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini yaitu berupa pembangunan baru maupun berupa perbaikan (renovasi).

 

(1)

Jenis Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari bangunan dan bangunan khusus.

(2)

Jenis Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

 

a.

Rumah tinggal mewah;

 

b.

Rumah tinggal permanen;

 

c.

Rumah tinggal semi permanen;

 

d.

Rumah tinggal tidak permanen/panggung;

 

e.

Rumah tinggal bertingkat mewah;

 

f.

Rumah tinggal bertingkat permanen;

 

g.

Rumah tinggal bertingkat semi permanen;

 

h.

Bangunan umum/kantor/toko (ruko) mewah;

 

i.

Bangunan umum/kantor/toko (ruko) permanen;

 

j.

Bangunan umum/kantor/toko (ruko) bertingkat mewah;

 

k.

Bangunan umum/kantor/toko (ruko) bertingkat permanen;

 

l.

Bangunan pabrik/gedung olahraga;

 

m.

Los/gidang permanen;

 

n.

Kandang;

 

o.

Sarana Sosial/Peribadatan.

(3)

Kriteria jenis kontruksi bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

(4)

Jenis bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini antara lain:

 

a.

Pagar;

 

b.

Menara;

 

c.

Bangunan Reklame;

 

d.

SPBU;

 

e.

Kolam Renang;

 

f.

Lapangan Olah Raga Terbuka;

 

g.

IPA (Instalasi Pengolahan Air);

 

h.

Perkerasan Halaman;

 

i.

Turap (tembok penahan Tanah);

 

j.

Sumur;

 

k.

Instalasi/utilisasi;

 

l.

Jembatan;

 

m.

Reservoar.

 

Penentuan tarif harga dasar bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

(1)

Koefisien/faktor lantai sebagaimana dimaksud pada dalam7 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana berikut:

 

 

j.

dan seterusnya setiap kenaikan 1 (satu lantai ditambah sebesar 0,030.).

(2)

Bangunan vertikal yang mempunyai tinggi lebih dari 5 m (lima meter) dianggap sebagai dua lantai.

 

(1)

Penetapan besarnya tarif retribusi bangunan yaitu:

 

a.

bangunan tidak bertingkat:

 

 

1)

bangunan perumahan/perorangan/mewah/real estate:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 2%.

 

 

2)

bangunan perumahan/perorangan/rumah sederhana:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 1%.

 

 

3)

bangunan perumahan/perorangan/rumah sangat sederhana:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 0,5%.

 

 

4)

bangunan perusahaan/industri:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 2%.

 

 

5)

bangunan sosial/bangunan pemerintah:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x 0,5%.

 

b.

bangunan bertingkat:

 

 

1)

bangunan perumahan/perorangan/mewah/real estate:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 2%.

 

 

2)

bangunan perumahan/perorangan/rumah sederhana:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 1%

 

 

3)

bangunan perumahan/perorangan/rumah sangat sederhana:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 0,5%.

 

 

4)

bangunan perusahaan/industri:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 2%

 

 

5)

bangunan sosial/bangunan pemerintah:

 

 

 

-

luas bangunan x tarif harga dasar bangunan x koefisien lantai x 0,5%

 

c.

bangunan khusus:

 

 

-

meter (m²)/buah/unit x tarif harga dasar bangunan x 1,5%

 

d.

biaya pengukuran, pengawasan dan pemeriksaan gambar/konstruksi bangunan:

 

 

1)

biaya pengukuran sebesar 2% x biaya retribusi IMB;

 

 

2)

biaya pengawasan sebesar 4% x biaya retribusi IMB;

 

 

3)

biaya pemeriksaan gambar konstruksi sebesar 1% x biaya retribusi IMB.

 

e.

perombakan/penambahan bangunan ditetapkan sebesar 50% x biaya retribusi IMB ditambah biaya pemeriksaan pengawasan dan pemeriksaan gambar sebagaimana dimaksud huruf d pasal ini.

 

f.

Izin pemutihan bangunan ditetapkan sebesar 50% dari tarif retribusi.

(2)

Bangunan peribadatan dibebaskan dari biaya retribusi.

 

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

 

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
 

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

(1)

Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

BAB XIII
PENGURANGAN, KEKERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.

(2)

Tatacara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

 

(1)

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

(2)

Kelebihan pembayan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

 

(1)

Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

(2)

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

 

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

BAB XVI
PENYIDIKAN
 

(1)

Penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang;

 

a.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 

b.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 

c.

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

d.

melakukan penyitaan benda atau surat;

 

e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

f.

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

g.

mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

 

h.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

 

i.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

 

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

 

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Februari 2000
BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 Seri C.1 tanggal 10 Februari 2000.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. R. H. DUDIN SA’DUDIN,M.Si