Perda Kabupaten Sukabumi Nomor: 4 Tahun 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 21).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

5.

Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

7.

Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

8.

Pelayanan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, paramedis dan/atau non medis yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Inap.

9.

Pelayanan Persalinan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh petugas medis, paramedis kebidanan dan/atau non medis pada penderita yang meliputi kasus kebidanan dan kasus kandungan di kamar bersalin.

10.

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pasien.

11.

Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.

12.

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.

13.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

14.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas PONED, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

15.

Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi atau pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan atau medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

16.

Visum et Repertum adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga profesional medis terhadap pasien baik mati maupun hidup untuk kepentingan hukum.

17.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah pusat kesehatan pelayanan strata I yang meliputi usaha kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

18.

Puskesmas Non DTP adalah Puskesmas yang tidak mempunyai fasilitas perawatan inap.

19.

Puskesmas dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan inap.

20.

Puskesmas mampu PONED adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas pelayanan kegawatdaruratan pertolongan persalinan tingkat dasar.

21.

Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya ruang lingkup wilayah kerja pusat kesehatan masyarakat yang bersangkutan.

22.

Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

23.

Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah unit pelayanan pemeriksaan spesimen.

24.

Ambulan adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mobilisasi pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.

25.

Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan.

26.

Jasa Pelayanan adalah Jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.

27.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

28.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

29.

Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial dengan sumber biaya APBD Provinsi dan APBD Kabupaten untuk membantu pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar peserta penerima bantuan iuran.

30.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33.

Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Gakin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan/atau pendidikan.

34.

Kejadian Luar Biasa adalah meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dipungut Retribusi atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

(2)

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Puskesmas non DTP;

 

b.

Puskesmas DTP;

 

c.

Puskesmas mampu PONED;

 

d.

Puskesmas Pembantu; dan

 

e.

Puskesmas Keliling.

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda kecuali pelayanan pendaftaran.

(2)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda.

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan dengan tarif retribusi.

(2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan dan kemauan masyarakat dan aspek keadilan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda terdiri dari:

a.

pelayanan rawat jalan;

b.

pelayanan rawat inap;

c.

pelayanan penunjang; dan

d.

pelayanan pengujian sampel dan/atau spesimen.

 

 

 

 

 

 

Komponen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut:

a.

rawat jalan;

b.

pemeriksaan kesehatan (KIR);

c.

pemeriksaan kesehatan calon mempelai atau pengantin;

d.

pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji;

e.

gawat darurat atau tindakan;

f.

pelayanan KIA/KB;

g.

pelayanan gigi dan mulut;

h.

visum et repertum;

i.

pemeriksaan laboratorium;

j.

rawat inap;

k.

konsultasi; dan

l.

penggunaan ambulan/transportasi rujukan.

 

 

 

 

 

 

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

a.

rawat jalan, terdiri dari:

 

1.

rawat jalan atau pemeriksaan dokter umum;

 

2.

pemeriksaan dokter spesialis.

b.

pemeriksaan kesehatan (KIR), terdiri dari:

 

1.

untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi;

 

2.

untuk keperluan pekerjaan;

 

3.

untuk CPNS Daerah Gol I dan II.

c.

pemeriksaan kesehatan calon mempelai/pengantin.

d.

Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji, terdiri dari:

 

1.

tahap I; dan

 

2.

tahap II.

e.

pelayanan gawat darurat/tindakan, terdiri dari:

 

1.

luka tanpa jahitan;

 

2.

luka dengan jahitan 1-5 jahitan;

 

3.

luka dengan jahitan 5-10 jahitan;

 

4.

luka dengan jahitan lebih dari 10 jahitan;

 

5.

buka jahitan;

 

6.

minor surgery;

 

7.

ganti verban;

 

8.

ekraksi kuku;

 

9.

vena sectie;

 

10.

circumsisi/pelayanan khitanan;

 

11.

tindik telinga;

 

12.

insisi abses;

 

13.

combustio;

 

14.

tindakan NGT atau bilas lambung;

 

15.

kateterisasi;

 

16.

pengangkatan kateter;

 

17.

cerumen;

 

18.

corpus alineum;

 

19.

pemasangan infus;

 

20.

oksigenisasi; dan

 

21.

rontgen.

f.

pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA)/KB, terdiri dari:

 

1.

pasang implant;

 

2.

pasang IUD;

 

3.

pengangkatan implant;

 

4.

pengangkatan IUD;

 

5.

suntik KB;

 

6.

USG; dan

 

7.

IVA (inspeksi vagina dengan asam asetat).

g.

Pelayanan gigi dan mulut, terdiri dari:

 

1.

tindakan medik gigi:

 

 

a)

pembersihan karang gigi:

 

 

 

1)

1 (satu) regio; dan

 

 

 

2)

2 (dua) regio.

 

 

b)

curettage gingiva;

 

 

c)

insisi abses;

 

 

d)

pencabutan gigi sulung;

 

 

 

1)

dengan suntikan; atau

 

 

 

2)

tanpa suntikan.

 

 

e)

pencabutan gigi tetap;

 

 

 

1)

depan; dan

 

 

 

2)

belakang.

 

 

f)

pencabutan gigi dengan komplikasi ringan;

 

 

g)

pencabutan gigi dengan komplikasi berat; dan

 

 

h)

pencabutan gigi impacted kelas 1.

 

2.

tumpatan gigi, terdiri dari:

 

 

a)

sementara;

 

 

b)

permanen silikat; dan

 

 

c)

permanen amalgam.

 

3.

gigi tiruan, terdiri dari:

 

 

a)

lepasan gigi pertama;

 

 

b)

lepasan gigi selanjutnya; dan

 

 

c)

cekat.

 

4.

dental photo.

h.

visum et repertum;

i.

pemeriksaan laboratorium;

j.

pelayanan rawat inap, terdiri dari:

 

a)

perawatan per hari;

 

b)

pemeriksaan dokter umum;

 

c)

asuhan keperawatan;

 

d)

tindakan; dan

 

e)

pelayanan persalinan;

k.

pelayanan konsultasi; dan

l.

jasa penggunaan ambulans/transportasi rujukan.

 

 

 

 

 

 

Komponen Pelayanan Kesehatan di Labkesda yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut:

a.

pemeriksaan mikrobiologi;

b.

pemeriksaan patologi klinik, terdiri dari:

 

1.

pemeriksaan hematologi;

 

2.

pemeriksaan urinalisa;

 

3.

pemeriksaan tinja/feses;

 

4.

pemeriksaan kimia klinik; dan

 

5.

pemeriksaan imunologi.

c.

pemeriksaan kimia, terdiri dari:

 

1.

pemeriksaan sampel air bersih dan minum klasifikasi rumah tangga;

 

2.

pemeriksaan sampel air bersih dan minum klasifikasi industri; dan

 

3.

pemeriksaan air limbah atau limbah cair dan air badan air.

d.

pemeriksaan makanan dan minuman, terdiri dari:

 

1.

pemeriksaan zat warna asing;

 

2.

pemeriksaan zat pengawet natrium nitrit;

 

3.

pemeriksaan zat pengawet natrium nitrat;

 

4.

pemeriksaan asam borax dan garamnya;

 

5.

pemeriksaan asam salisilat;

 

6.

pemeriksaan siklamat;

 

7.

pemeriksaan sorbitor;

 

8.

pemeriksaan zat pengawet asam benzoate;

 

9.

pemeriksaan zat pemanis sakarin; dan

 

10.

pemeriksaan formalin.

e.

Pemeriksaan kualitas udara, terdiri dari:

 

1.

Gas pencemar;

 

2.

Mikrobiologi; dan

 

3.

Fisika.

f.

pemeriksaan kimia dan sampel lainnya; dan

g.

pengambilan sampel di luar gedung meliputi preparasi sampel.

 

 

 

 

 

 

Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

(2)

Wilayah operasional kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas dan Labkesda.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(5)

Tata Cara pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(3)

Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagi Pasien yang ditanggung oleh perusahaan, dapat melakukan pembayaran secara tidak tunai dan/atau terlambat.

(2)

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayarannya dikenakan tambahan biaya administratif sebesar 2% (dua persen).

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi peserta BPJS kesehatan dan Jamkesda.

(4)

Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Labkesda disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Penggunaan penerimaan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkesda ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Puskesmas diberi wewenang membebaskan sebagian dan/atau seluruh tarif Pelayanan Kesehatan bagi pasien masyarakat miskin.

(2)

Pasien masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi:

 

a.

penderita penyakit menular yang termasuk kategori wabah atau penderita yang menjadi sasaran pemberantasan penyakit dan korban Kejadian Luar Biasa serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa;

 

b.

para veteran, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, janda atau anak yatim piatu pahlawan dengan menunjukkan identitas dari instansi resmi; dan

 

c.

gelandangan, anak terlantar dan penghuni panti sosial.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi pelayanan kesehatan;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 5 Mei 2014
BUPATI SUKABUMI,
ttd.
SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 5 Mei 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,
ttd.
ADJO SARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2014 NOMOR 4