Perda Kabupaten Sukabumi Nomor: 14 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sebagai konservasi keanekaragaman hayati serta ekosistem diperlukan keberadaan taman yang nyaman, asri dan proporsional sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan infrastruktur;

b.

bahwa penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pemakaman di wilayah Kabupaten Sukabumi yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Kabupaten Sukabumi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c.

bahwa pertamanan dan pemakaman merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat yang sangat penting keberadaannya, sehingga diperlukan pengelolaan pertamanan dan pemakaman yang efektif dan efisien;

d.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pemakaman merupakan retribusi Kabupaten/Kota;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5.

Taman adalah sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan keamanan bagi pemilik atau penggunanya.

6.

Pertamanan adalah hasil segala kegiatan dan/atau usaha penataan ruang yang memanfaatkan unsur-unsur alam dan binaan manusia yang bertujuan menciptakan keserasian, keteduhan, keindahan, kesegaran lingkungan, kenyamanan dan pembentukan wadah kegiatan rekreasi luar ruang berupa Taman Kota, Taman Lingkungan, Taman Jalan dan Jalur Hijau serta Kebun Bibit.

7.

Taman Kota adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam untuk menjadi fasilitas sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

8.

Taman Lingkungan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berada dalam lingkungan pemukiman masyarakat yang terdiri atas Taman Lingkungan Rukun Tetangga, Taman Lingkungan Rukun Warga, Taman Lingkungan Desa/Kelurahan dan Taman Lingkungan Kecamatan.

9.

Taman Jalan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari taman pulau jalan, taman tepi jalan dan taman median jalan.

10.

Jalur Hijau adalah Ruang Terbuka Hijau untuk keserasian lingkungan dengan tujuan konservasi tanah, lingkungan peresapan air, perlindungan areal khusus dan penyegaran udara yang terletak di sepanjang jalan.

11.

Penataan adalah penataan terhadap areal pertamanan dan pemakaman yang berada dalam wilayah Kabupaten Sukabumi.

12.

Ruang terbuka adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk arca/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

13.

Makam adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenasah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh TPU atas permohonan orang untuk dipakai memakamkan dirinya,ahli waris,atau orang yang menjadi tanggung jawabnya.

14.

Tanah makam yang langsung dipergunakan adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU yang langsung dimanfaatkan untuk pemakaman. Tanah makam cadangan/pemesanan adalah petak tanah makam yang disediakan oleh TPU atas pemesanan seseorang yang tidak dimanfaatkan secara langsung untuk pemakaman.

15.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima waris.

16.

Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

17.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

18.

Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

19.

Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan pemakaman serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

20.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

21.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

24.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kedudukan pertamanan merupakan sarana pemanfaatan lahan terbuka hijau guna memperindah, menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan yang berupa taman kota, taman lingkungan dan taman jalan.

(2)

Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:

 

a.

memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;

 

b.

menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan;

 

c.

menekan dan mengurangi pencemaran udara;

 

d.

menekan dan mengurangi peningkatan suhu udara;

 

e.

mendukung kelestarian keanekaragaman hayati dan sebagai upaya penyelamatan lahan kritis;

 

f.

menyemaikan tanaman hias dan tanaman pelindung; dan

 

g.

mencukupi kebutuhan tanaman bagi taman kota, taman lingkungan dan taman jalan.

 

 

 

 

 

 

Asas pengelolaan pertamanan adalah:

a.

keindahan;

b.

kelestarian; dan

c.

estetika.

 

 

 

 

 

Tujuan pengelolaan pertamanan adalah untuk:

a.

menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan dan keserasian lingkungan fisik kota;

b.

mempertahankan, memelihara dan melindungi pertamanan dari kerusakan dan alih fungsi karena tindakan manusia; dan

c.

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertamanan sebagai sarana kesehatan, pendidikan dan rekreasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tempat Taman meliputi:

 

a.

taman kota;

 

b.

taman lingkungan; dan

 

c.

taman jalan.

(2)

Taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

 

a.

taman yang statusnya milik Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah sebagai sarana fasilitas umum;

 

b.

taman yang statusnya milik Badan Hukum yang menjadi sarana fasilitas umum; dan

 

c.

taman yang statusnya milik perseorangan yang menjadi sarana fasilitas umum.

(3)

Taman lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

 

a.

taman lingkungan Rukun Tetangga;

 

b.

taman lingkungan Rukun Warga;

 

c.

taman lingkungan Desa/Kelurahan; dan

 

d.

taman lingkungan Kecamatan.

(4)

Taman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

 

a.

taman pulau jalan;

 

b.

taman tepi jalan; dan

 

c.

taman median jalan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Luas taman didasarkan atas ketersediaan lahan.

(2)

Luas taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

a.

luas taman lingkungan Rukun Tetangga adalah jumlah penduduk Rukun Tetangga dikalikan 1 m², dengan luas paling sedikit 250 m²;

 

b.

luas taman lingkungan Rukun Warga adalah jumlah penduduk Rukun Warga dikalikan 0,5 m², dengan luas paling sedikit 1.250 m²;

 

c.

luas taman Kelurahan adalah jumlah penduduk Kelurahan dikalikan 0.3 m²,dengan luas paling sedikit 9.000 m²;

 

d.

luas taman Kecamatan adalah jumlah penduduk Kecamatan dikalikan 0,2 m², dengan luas paling sedikit 24.000 m²;

 

e.

luas taman kota adalah jumlah penduduk kota dikalikan 0,3 m², dengan luas paling sedikit 144.000 m²; dan

 

f.

luas taman jalan paling sedikit 20%-30% dari ruang milik jalan.

(3)

Luas area taman yang ditanami tanaman untuk masing-masing taman adalah sebagai berikut:

 

a.

luas area yang ditanami untuk taman lingkungan Rukun Tetangga adalah 70%-80% dari luas taman;

 

b.

luas area yang ditanami untuk taman lingkungan Rukun Warga adalah 70%-80% dari luas taman;

 

c.

luas area yang ditanami untuk taman Kelurahan/Desa adalah 80%-90% dari luas taman;

 

d.

luas area yang ditanami untuk taman Kecamatan adalah 80%-90% dari luas taman; dan

 

e.

luas area yang ditanami untuk taman kota adalah 80%-90% dari luas taman.

 

 

 

 

 

Posisi masing-masing taman sebagai berikut:

a.

taman lingkungan Rukun Tetangga berada lingkungan Rukun Tetangga;

b.

taman lingkungan Rukun Warga berada di pusat kegiatan Rukun Warga;

c.

taman Kelurahan berada di pusat Kelurahan;

d.

taman Kecamatan berada di pusat Kecamatan;

e.

taman kota berada di pusat kota; dan

f.

taman jalan berada pada jalan arteri dan jalan kolektor.

 

 

 

 

 

(1)

Pemilihan tanaman pada taman lingkungan dan taman kota harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

 

a.

tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;

 

b.

tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;

 

c.

ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;

 

d.

perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;

 

e.

kecepatan tumbuh cukup sedang;

 

f.

berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;

 

g.

jenis tanaman tahunan atau musiman;

 

h.

jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal;

 

i.

tahan terhadap hama penyakit tanaman; dan

 

j.

mampu menyerap udara kotor.

(2)

Pemilihan tanaman pada taman jalan harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

 

a.

tumbuh baik pada tanah padat;

 

b.

sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan;

 

c.

fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa;

 

d.

ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia;

 

e.

batang dan sistem percabangan kuat;

 

f.

batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;

 

g.

perawakan dan bentuk tajuk cukup indah;

 

h.

tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;

 

i.

ukuran dan bentuk tajuk seimbang dengan tinggi pohon;

 

j.

daun sebaiknya berukuran sempit (nanofill);

 

k.

tidak menggugurkan daun;

 

l.

daun tidak mudah rontok karena terpaan angin kencang;

 

m.

saat berbunga/berbuah tidak mengotori jalan;

 

n.

buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia;

 

o.

sebaiknya tidak berduri atau beracun;

 

p.

mudah sembuh bila mengalami luka akibat benturan dan akibat lain;

 

q.

tahan terhadap hama penyakit;

 

r.

tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri;

 

s.

mampu menjerap dan menyerap cemaran udara;

 

t.

sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi; dan

 

u.

berumur panjang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Taman lingkungan dimanfaatkan untuk:

 

a.

melakukan berbagai kegiatan sosial;

 

b.

menanam tanaman obat keluarga/apotik hidup, sayur, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan oleh warga;

 

c.

melakukan kegiatan olahraga masyarakat; dan

 

d.

kegiatan rekreasi.

(2)

Taman kota dimanfaatkan untuk:

 

a.

kegiatan olahraga masyarakat dengan fasilitas komplek olahraga;

 

b.

kegiatan rekreasi;

 

c.

kegiatan bermain anak;

 

d.

taman bunga;

 

e.

taman bagi lanjut usia; dan

 

f.

kegiatan sosial lainnya di lingkungan kota.

(3)

Taman jalan dimanfaatkan untuk:

 

a.

keindahan kota dan pembentuk arsitektur kota; dan

 

b.

daerah resapan air, pelindung, dan pendukung ekosistem.

 

 

 

 

 

Pemanfaatan taman harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

mengikuti peraturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pengelola taman;

b.

tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman;

c.

tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke taman; dan

d.

tidak mengganggu fungsi utama taman yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang berhak:

a.

memanfaatkan taman sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan;

b.

berpartisipasi dalam pengelolaan taman;

c.

mendapatkan pembinaan dalam pengelolaan taman lingkungan; dan

d.

mengawasi pemanfaatan taman.

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah berhak:

a.

menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pertamanan dan/atau RTH;

b.

mengelola, menata dan merawat taman secara mandiri; dan

c.

melakukan pendataan dan evaluasi secara periodik terhadap taman dan/RTH baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta ataupun yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang berkewajiban:

 

a.

turut serta memelihara keberadaan taman;

 

b.

bekerjasama dengan pemerintah daerah menyediakan dan mengelola taman kelurahan dan taman Kecamatan; dan

 

c.

memanfaatkan taman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap Badan Usaha berkewajiban untuk menyediakan taman/RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan pertamanan.

(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3)

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(4)

Pembiayaan pengelolaan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

 

a.

penyediaan lahan pertamanan;

 

b.

pengelolaan, perawatan dan penataan pertamanan;

 

c.

melaksanakan bimbingan dan pelatihan dalam pengelolaan pertamanan;

 

d.

melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyediaan taman lingkungan oleh masyarakat;

 

e.

memfasilitasi penyediaan taman Kelurahan dan taman Kecamatan; dan

 

f.

menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pertamanan lainnya.

 

 

 

 

 

 

Setiap orang/badan usaha dapat membiayai penyediaan, pengelolaan dan perawatan taman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kedudukan pemakaman merupakan sarana pemanfaatan lahan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan;

(2)

Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:

 

a.

menyediakan lahan untuk keperluan pemakaman jenazah; dan

 

b.

mengatur agar setiap orang yang meninggal dunia tidak dimakamkan di sembarang tempat/lokasi.

 

 

 

 

 

 

Asas pengelolaan Pemakaman adalah:

a.

keyakinan;

b.

keadilan; dan

c.

pengaturan.

 

 

 

 

 

Tujuan pengelolaan Pemakaman adalah untuk:

a.

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk pemakaman;

b.

mengatur dan menetapkan lahan untuk pemakaman; dan

c.

mengatur dan menetapkan besaran retribusi pemakaman.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tempat Pemakaman Umum meliputi areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

(2)

Tempat Pemakaman Bukan Umum meliputi areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

(3)

Tempat Pemakaman Khusus meliputi areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

(4)

Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.

(5)

Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

 

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan luas/ukuran makam bagi jenazah yang beragama Islam, adalah sebagai berikut:

 

a.

ukuran makam bagi jenazah dewasa 1 m x 2 m;

 

b.

ukuran makam bagi jenazah anak-anak dibawah 12 tahun 1 m x 1,5 m;

 

c.

jarak antar makam satu dengan makam yang lainnya paling sedikit 0,5 m; dan

 

d.

apabila ada permintaan dari ahli waris/keluarga almarhum, ukuran makam lebih luas dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka luas makam dihitung sebagi satuan jenazah dewasa dan anak-anak.

(2)

Ketentuan luas/ukuran makam bagi jenazah yang beragama selain Islam, adalah sebagai berikut:

 

a.

ukuran makam bagi jenazah dewasa 2,5 m x 1,5 m dengan kedalaman paling sedikit 1,5 m;

 

b.

ukuran makam bagi jenazah anak-anak dibawah usia 12 tahun 1,5 m x 1 m;

 

c.

jarak antar makam satu dengan makam yang lainnya paling sedikit 0,5 m; dan

 

d.

apabila ada permintaan dari ahli waris/keluarga almarhum, ukuran makan lebih luas dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka luas makam dihitung sebagi satuan jenazah dewasa dan anak-anak.

(3)

Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.

(4)

Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya.

(5)

Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman dan/atau dengan pohon pelindung.

 

 

 

 

 

Pemilihan tanaman pada pemakaman umum harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a.

sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan:

b.

batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir;

c.

sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung;

d.

tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;

e.

tahan terhadap hama penyakit;

f.

berumur panjang; dan

g.

dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang.

 

 

 

 

 

 

 

Setiap warga berhak:

a.

mendapat pelayanan penempatan pemakaman yang disampaikan kepada pihak keluarga; dan

b.

setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah berhak:

a.

menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan pemakaman;

b.

mengelola, menata dan merawat makam secara mandiri;

c.

melakukan pendataan dan evaluasi secara periodik terhadap makam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Desa/Kelurahan dan/atau masyarakat;

d.

mendapatkan retribusi atas pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah; dan

e.

mengelompokan tempat pemakaman umum, bagi masing-masing pemeluk agama.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang berkewajiban:

 

a.

turut serta memelihara atas keberadaan tempat pemakaman;

 

b.

bekerjasama dengan pemerintah daerah menyediakan dan mengelola tempat pemakaman bukan umum; dan

 

c.

memanfaatkan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Setiap pengembang perumahan wajib menyediakan lahan bagi pemakaman.

 

 

 

 

 

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.

melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum.

b.

melakukan penunjukan dan penetapan lokasi tanah termasuk tanah wakaf untuk keperluan Tempat Pemakaman Bukan Umum;

c.

penetapan lokasi tempat pemakaman umum dengan ketentuan:

 

1.

tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;

 

2.

menghindari penggunaan tanah yang subur;

 

3.

memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;

 

4.

mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan

 

5.

mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

 

 

 

 

 

 

Setiap orang dan Badan Usaha dapat berperan serta menyediakan dan mengelola tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum setelah mendapat izin dari Bupati.

 

 

 

 

 

 

Setiap orang dilarang untuk:

a.

memasuki areal pertamanan dan pemakaman dengan maksud untuk tidur atau bertempat tinggal;

b.

melakukan perbuatan yang berkaitan pada rusaknya areal pertamanan dan pemakaman beserta kelengkapannya;

c.

bertingkah laku tidak sopan di dalam areal pertamanan dan pemakaman;

d.

memanjat, memotong, memetik (daun, bunga dan buah), menebang pohon/tanaman yang tumbuh di dalam areal pertamanan dan pemakaman;

e.

mengambil air dari lokasi air mancur, kolam dan tempat sejenisnya di dalam lingkungan taman;

f.

menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di dalam areal pertamanan dan pemakaman, kecuali pada tempat-tempat yang diizinkan;

g.

mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang;

h.

menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam areal pertamanan dan pemakaman tanpa izin; dan

i.

mengembala binatang/hewan di areal pertamanan dan pemakaman.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

 

 

 

 

 

Obyek retribusi pelayanan pemakaman, meliputi:

a.

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

b.

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang terutang dipungut di wilayah Daerah dan lahan pemakaman di luar Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan luas lahan makam.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat memperhatikan aspek keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, guna menutup sebagian biaya pengelolaan pemakaman dan pengabuan mayat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikenakan retribusi.

(2)

Besarnya retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Pelayanan pemakaman untuk jenazah muslim sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

 

b.

Pelayanan pemakaman untuk jenazah non muslim Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

 

c.

Pelayanan pemeliharaan kebersihan makam, meliputi:

 

 

1.

Tempat pemakaman umum muslim sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tahun; dan

 

 

2.

Tempat pemakaman umum non muslim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tahun.

 

d.

Bagi ahli waris atau keluarga non muslim yang akan menambah lokasi untuk upacara keagamaan diberikan tambahan lokasi sesuai dengan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2).

 

e.

Untuk pemakaman bagi jenazah yang berasal dari luar Daerah dikenakan tambahan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

 

 

 

 

 

Dikecualikan dari pengenaan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu:

a.

bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan ketentuan wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT/Ketua RW/Lurah/Kepala Desa setempat; dan

b.

jenazah yang tidak memiliki identitas.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(3)

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemakaman

(4)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang terutang harus dilakukan secara tunai atau lunas.

(2)

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(2)

Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4)

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

(2)

Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika kelebihan pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi tersebut;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

 

Penataan taman dan pemakaman dan pengabuan mayat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palabuhanratu

pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SUKABUMI,

TTD

MARWAN HAMAMI

 

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 14