Perda Kabupaten Purbalingga Nomor: 4 Tahun 2016

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari:

 

a.

Laporan Realisasi Anggaran;

 

b.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

 

c.

Neraca;

 

d.

Laporan Operasional;

 

e.

Laporan Perubahan Ekuitas;

 

f.

Laporan Arus Kas; dan

 

g.

Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

 

 

 

 

Pokok-Pokok Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp14.584.938.546,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar (Rp249.215.366.012,00) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

selisih anggaran dengan realisasi transfer sebesar (Rp432.096.260,00) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebesar Rp264.232.400.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.

selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.341.643.846,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.146.825.188,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.

selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp194.818.658,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok-Pokok Neraca per 31 Desember 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok-Pokok Laporan Operasional Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok-Pokok Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok-Pokok Laporan Arus Kas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

 

 

 

 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

 

 

 

Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

 

 

 

 

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juli 2016
BUPATI PURBALINGGA,
ttd.
TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Juli 2016
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd.
SUSILO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 4