Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 3 Tahun 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk menciptakan struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar secara efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pasar;

b.

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang:

a.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

b.

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

c.

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

d.

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

 

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

 

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

 

(2)

Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

(2)

Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak Swasta.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Bagian Kedua Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, Jenis bangunan dan penyediaan fasilitas khusus.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis bangunan berupa pelataran, los, kios dan fasilitas khusus yang disediakan sesuai luas dan jangka waktu pemakaian.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 104 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

 

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik.

 

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

 

(4)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu nya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

(5)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

 

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Ketentuan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Ketentuan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 12 April 2021

BUPATI PEMALANG,

ttd.

MUKTI AGUNG WIBOWO

 

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd.

MOHAMAD ARIFIN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 3

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam upaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang berkaitan dengan penerimaan asli daerah perlu dilakukan penyesuaian struktur tarif yang mendukung peningkatan pelayanan pasar, persampahan/kebersihan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel serta berkeadilan.

 

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, kepastian usaha serta melindungi kepentingan umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2019 perlu disesuaikan.

 

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

Pasal I

Pasal II

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3