Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 27 Tahun 2002

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bidang ketenagakerjaan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;

b.

bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu ada pengaturan dan pengenaan pungutan retribusi terhadap izin norma keselamatan dan kesehatan kerja;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Staatsblads Tahun 1930 tentang Uap;

2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 1);

4.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perijinan Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598);

5.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);

6.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

7.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

8.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3168);

9.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

15.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 7/PMP/1964 tentang Syarat-syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan di Tempat Kerja;

16.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.01/MEN/1979 tentang Kantin Perusahaan;

17.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan;

18.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja (Poliklinik);

19.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.04/MEN/1985 tentang Pesawat Tenaga dan Produksi;

20.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut;

21.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;

22.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.03/M/1982 tentang Pelayanan Hiegiene Perusahaan;

23.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP.612/M/1989 tentang Penggunaan Bahan Kimia yang Berbahaya;

24.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

25.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

c.

Bupati adalah Bupati Pemalang;

d.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya;

f.

Keselamatan Kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, beban, proses, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara untuk melakukan pekerjaan;

g.

Kesehatan Kerja adalah perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan yang dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan, persediaan tempat/cara dan syarat/hygiene dan kesehatan untuk mencegah penyakit baik yang timbul akibat pekerjaan maupun penyakit umum;

h.

Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada orang pribadi atau badan;

i.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

k.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

l.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

p.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

r.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi;

s.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada orang pribadi atau badan yang meliputi:

a.

Ketel uap, pesawat uap, oil heater, locomotif;

b.

Bejana uap, pemanas air, superheater, economiser;

c.

Bejana tekan, dapur atau tanur, pembangkit listrik atau generator (diesel);

d.

Conveyor, eskalator, mesin perkakas, mesin produksi, mesin pesawat angkat/pesawat angkut (crane), forklif, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran, instalasi penyalur petir, lift, instalasi bahan kimia berbahaya, kantin perusahaan dan pelayanan kesehatan kerja /Poliklinik perusahaan.

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

BAB IV
PERIZINAN
 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan pesawat/peralatan wajib memiliki izin.

(2)

Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(4)

Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dan memberitahukan kepada pemohon.

(5)

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(6)

Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB V
JANGKA BERLAKUNYA IZIN
 

(1)

Jangka berlakunya izin ditetapkan selama pesawat/peralatan dipergunakan atau masih dipakai.

(2)

Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pemeriksaan berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3)

Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan teknis pesawat/peralatan, maka pemeriksaan berkala dapat dilakukan sewaktu-waktu.

 

 

 

 

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
 

(1)

Pemegang izin diwajibkan:

 

a.

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan yang telah ditetapkan;

 

b.

menggunakan operator/petugas khusus yang mengoperasikan pesawat/peralatan yang digunakan;

 

c.

menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja;

 

d.

melaporkan bila terjadi hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan teknis/penyimpangan pada Bupati.

(2)

Pemegang izin dilarang:

 

a.

mengubah atau memindahkan pesawat/peralatan tanpa izin dari Bupati;

 

b.

menggunakan izin tidak sesuai peruntukkannya.

 

 

 

 

BAB VII
PENCABUTAN IZIN
 

Izin dicabut apabila:

a.

melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini;

b.

pesawat/peralatan tersebut sudah tidak dipergunakan lagi/tidak bisa dipakai.

 

 

 

 

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis obyek pengawasan dan jumlah yang dikeluarkan.

 

 

 

 

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

 

 

 

 

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis obyek pengawasan yang diberikan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Ketel uap, pesawat uap, oil heater, locomotif sebesar Rp200.000,00/unit;

 

b.

Bejana uap, pemanas air, superheater, economiser sebesar Rp100.000,00/unit;

 

c.

Bejana tekan/dapur atau tanur/pembangkit listrik atau generator (diesel) sebesar Rp50.000,00/unit;

 

d.

Conveyor, eskalator, mesin perkakas, mesin produksi, mesin pesawat angkat/pesawat angkut (crane), forklif, instalasi listrik, instalasi alarm kebakaran, instalasi penyalur petir, lift, instalasi bahan kimia berbahaya, kantin perusahaan dan pelayanan kesehatan kerja /Poliklinik perusahaan sebesar Rp50.000,00/unit.

(3)

Biaya pemeriksaan berkala dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

 

 

 

 

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

 

 

 

 

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

BAB XIX
KEBERATAN
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi ainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XXII
KADALUWARSA PENAGIHAN
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut:

 

a.

Pengelola izin mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan;

 

b.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

BAB XXIV
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
BUPATI PEMALANG,
ttd.
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,
ttd.
Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 72

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan sesuai kewenangan otonominya dan sesuai kriteria yang ditetapkan.

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu ada pengaturan dan pengenaan pungutan retribusi terhadap izin norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32