Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 22 Tahun 2002

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta adanya perkembangan perekonomian Dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan;

b.

bahwa dalam rangka pengendalian, pembinaan, ketertiban dan pengawasan, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Izin Gangguan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Gangguan Nomor 228 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

7.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

8.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

9.

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

11.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

13.

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fdan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Banguan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan Industri;

19.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 12/ENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;

20.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

c.

Bupati adalah Bupati Pemalang;

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

f.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

g.

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten;

h.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tersebut;

i.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Gangguan;

j.

Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;

k.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan i yang menentukan besarnya pokok retribusi;

l.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan i yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

n.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

o.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

p.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi;

q.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah pemberian Izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

(2)

Jenis usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

(3)

Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin gangguan.

 

 

 

 

 

Retribusi Izin gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus mengajukan permohonan Izin Gangguan kepada Bupati.

(2)

Terhadap permohonan Izin Gangguan, mnaka diadakan peninjauan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Bupati.

(3)

Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan.

(4)

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin gangguan harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5)

Dalam hal dianggap perlu, Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin untuk masa paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan memberitahukan kepada pemohon.

(6)

Dalam hal ini permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya

(7)

Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya izin gangguan ditetapkan selama usaha masih berjalan/aktif.

(2)

Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun selaki.

(3)

Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat usahanya diperluas atau sifat perusahaannya perubah.

(4)

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

(5)

Pengusaha yang memperoleh peralihan hak usaha dan/atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama Izin Gangguan kepada Bupati.

(6)

Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan/atau pemilikannya.

(7)

Tata cara pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini dan pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang Izin diwajibkan:

 

a.

Memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pemakai jasa usaha yang dijalankan;

 

b.

Menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;

 

c.

Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;

 

d.

Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;

 

e.

Melaporkan kegiatan usahanya apabila ada perubahan-perubahan tempat usahanya kepada Bupati;

 

f.

Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.

(2)

Pemegang izin dilarang:

 

a.

Memperluas atau memindahkan tempat usaha tanpa izin dari Bupati;

 

b.

Mengalihkan tempat usaha dan/atau kepemilikan tanpa izin Bupati;

 

c.

Menjalankan usaha lain selain yang ditetapkan dalam izin.

 

 

 

 

 

(1)

Izin Gangguan dicabut apabila:

 

a.

Izin diperoleh secara tidak sah;

 

b.

Pemegang izin tidak melaksanakan usaha selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa memberitahukan alasan yang sah;

 

c.

Pemegang izin melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin;

 

d.

I (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada tidak mengajukan permohonan balik nama;

 

e.

Lokasi tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pembangunan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah;

 

f.

Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

(2)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang izin.

(4)

Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan pemegang izin wajib segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha, indek letak peruntukannya dan indek letak strategis dan indek gangguan.

(2)

Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah jumlah lantai tertutup dan terbuka yang digunakan langsung untuk proses usaha.

(3)

Penggolongan indek sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

 

(4)

Jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas lokasi izin gangguan.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Lantai tertutup dikenai tarif sebesar Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per m²;

 

b.

Lantai terbuka dikenai tarif sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per m².

(3)

Biaya daftar ulang dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari perhitungan tarif retribusi yang berlaku.

(4)

Untuk balik nama izin dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari perhitungan tarif retribusi yang berlaku.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Gangguan diberikan.

 

 

 

 

 

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 3 (tiga) tahun.

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

Alasan yang singkat dan jelas,

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat memberikan kepada Pengusaha kecil.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib retribusi yang tertimpa bencana alam.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran, atau;

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

 

a.

Pengelola izin mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan;

 

b.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Bupati menghapus piutang yang sudah kedaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 8), dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
BUPATI PEMALANG,
Cap./ttd.
H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Cap./ttd.
Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 67