Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 21 Tahun 2002

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, pengelolaan air bawah tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;

b.

bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta meningkatkan pendapatan Daerah, maka memberikan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, perlu dikenakan pungutan retribusi;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

7.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

9.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

12.

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

14.

Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

15.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451/K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.

c.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

f.

Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konversi air bawah tanah.

g.

Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul di atas permukaan tanah.

h.

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan air bawah tanah kepada orang pribadi atau badan.

i.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk memungut atau memotong retribusi tersebut.

k.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

l.

Surat pemberitahuan Retribusi Daerah, yang disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi.

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan i yang menentukan besarnya pokok retribusi.

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

p.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

q.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

r.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kapatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi.

s.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Pengelolaan Air Bawah Tanah kepada orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

Obyek retribusi adalah pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah kepada ornag pribadi atau badan yang meliputi:

a.

Izin Eksploitasi Air Bawah Tanah;

b.

Izin Pemboran Air Bawah Tanah;

c.

Izin Penurapan Mata Air;

d.

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

e.

Izin Pengambilan Mata Air;

f.

Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah;

g.

Izin Juru Bor Pemboran Air Bawah Tanah.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan dan jumlah titik bor/mata air.

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian ayau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis izin yang diberikan dan jumlah titik bor/mata air.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah dikenakan tarif sebesar Rp, 50.000,00/izin;

 

b.

Izin Pemboran Air Bawah Tanah persatu titik bor dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00;

 

c.

Izin Penurapan Mata Air per satu mata air dikenakan tarif sebesar Rp100.000,00;

 

d.

Izin Pengembalian Air Bawah Tanah persatu titik bor dikenakan tarif sebesar Rp75.000,00;

 

e.

Izin Pengambilan Mata Air per satu mata air dikenakan tarif sebesar Rp75.000,00;

 

f.

Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah dikenakan tarif sebesar Rp150.000,00;

 

g.

Izin Juru Bor Pemboran Air Bawah Tanah dikenakan tarif sebesar Rp50.000,00/orang.

(3)

Biaya perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

 

a.

Pasal 3 ayat (1) huruf a, b,c,f dan g dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pengenaan tarif retribusi yang berlaku;

 

b.

Pasal 3 ayat (1) huruf d dan e dikenakan tarif sebesar 100% (seratus perseratus) dari pengenaan tarif retribusi yang berlaku.

 

 

 

 

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah diberikan.

 

 

 

 

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan berlakunya Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yanf dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

BAB XV
KEBERATAN
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa adalah sebagai berikut:

 

a.

Pengelola izin mengajukan daftar Wajib Retribusi yang sudah kadaluwarsa kepada Bupati untuk dihapus piutang retribusinya disertai pertimbangan penghapusan;

 

b.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Bupati menghapus piutang yang sudah kadaluwarsa dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

BAB XX
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana Retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
BUPATI PEMALANG,
ttd.
H. M. MACHROES, S.H

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 November 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,
ttd.
Drs. SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 66

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi lain yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan otonominya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, pengelolaan air bawah tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, Bupati memberikan izin Pengelolaan Air Bawah Tanah kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan izin.

 

a.

Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;

 

b.

Izin Pemboran Air Bawah Tanah;

 

c.

Izin Penurapan Mata Air;

 

d.

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

 

e.

Izin Pengambilan Mata Air;

 

f.

Izin Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah;

 

g.

Izin Juru Bor Pemboran Air Bawah Tanah.

 

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah, maka pemberian Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah perlu dikenakan biaya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28