Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 20 Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dengan meningkatnya pelayanan kesehatan di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang khususnya pada rawat inap dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 582/MENKES/SK/V/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 582/Men.Kes/k/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 124/KMK.03/1998 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Pelayanan Kesehatan;

15.

Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan tanggal 27 Oktober 1997 Nomor: HK.00.061.3.4812 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 33).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

 

 

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 200 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 12 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Kesehatan rawat inap ditentukan sebagai berikut:

 

a.

Tarif rawat inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;

 

b.

Tarif rawat inap tersebut pada huruf a tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostic;

 

c.

Tarif rawat inap untuk kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh Direktur atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Lampiran I Romawi IV Huruf a angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Romawi IV berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

IV.

RAWAT INAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 15 November 2002

BUPATI PEMALANG,

ttd.

H. M. MACHROES, S.H

 

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 15 November 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ttd.

Drs. SRI HARDJANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2002 NOMOR 65