Perda Kabupaten Pemalang Nomor: 17 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang kehutanan kepada Daerah, sarang burung walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;

b.

bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8.

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

12.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;

c.

Bupati adalah Bupati Pemalang;

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet;

f.

Izin adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Bupati;

g.

Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga collocalia yaitu collocalia linchi;

h.

Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami;

i.

Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami;

j.

Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;

k.

Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka dan kawasan pelestarian alam;

l.

Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami;

m.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya;

n.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

o.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

p.

Retribusi izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu;

q.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

r.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;

s.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;

t.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

u.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

v.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

w.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

x.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

y.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi;

y.

Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

 

 

 

 

 

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pengusaha yang akan atau telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memiliki izin.

(2)

Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Setiap permohonan izin yang diajukan akan diadakan peninjauan oleh Tim yang dibentuk Bupati.

(4)

Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.

(5)

Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin harus sudah selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

(6)

Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini dan memberitahukan kepada pemohon.

(7)

Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(8)

Tata cara, persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.

(2)

Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

(3)

Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat tersebut diperluas atau diubah.

(4)

Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.

(5)

Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Bupati.

(6)

Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan/atau kepemilikannya.

(7)

Tata cara pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang Izin diwajibkan:

 

a.

Menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan di dalam lingkungan tempat usahanya;

 

b.

Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;

 

c.

Mematuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk;

 

d.

Melaporkan kegiatan kepada Bupati apabila ada perubahan tempat usahanya;

 

e.

Mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.

(2)

Pemegang izin dilarang:

 

a.

Memperluas atau memindahkan tanpa izin dari Bupati;

 

b.

Mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;

 

c.

Menjalankan usaha selain yang ditetapkan dalam izin.

 

 

 

 

 

(1)

Izin dicabut apabila:

 

a.

Izin diperoleh secara tidak sah;

 

b.

Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin;

 

c.

1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya tidak mengajukan permohonan balik nama;

 

d.

Lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan Rencana Tata Ruang Kota/Daerah;

 

e.

Pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.

(2)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3)

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas izin yang diberikan.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebesar Rp100.000,00/izin yang diberikan.

(3)

Biaya daftar ulang dikenakan tarif sebesar 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

(4)

Untuk setiap permohonan balik nama izin dikenakan 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2)

SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkannya SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

Besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 3 september 2001

BUPATI PEMALANG,

ttd.

H. M. MACHROES, S.H

 

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 3 september 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

ttd.

Drs. SRI HARDJANTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 47

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan Sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kserasian antar usaha. Setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipisahkan sedini mungkin.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan kepada Daerah, sarang burung walet termasuk diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Pemalang serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu ada pengaturan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

 

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pengelolaan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32