Perda Kabupaten Pasuruan Nomor: 4 Tahun 2004
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,
| ||||
|
|
|
|
|
|
Menimbang | ||||
|
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu diganti dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
| ||||
|
|
|
|
|
|
Mengingat | ||||
|
1.
|
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
| |||
|
2.
|
Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 62 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
| |||
|
3.
|
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
| |||
|
4.
|
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
| |||
|
5.
|
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
| |||
|
6.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
| |||
|
7.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
| |||
|
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);
| |||
|
9.
|
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
| |||
|
10.
|
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
| |||
|
11.
|
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 42 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
MEMUTUSKAN:
| ||||
Menetapkan | ||||
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 | ||||
|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
| ||||
|
1.
|
Daerah, adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
| |||
|
2.
|
Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
| |||
|
3.
|
Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
| |||
|
4.
|
Penduduk, adalah Setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
| |||
|
5.
|
Penduduk sementara, adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
| |||
|
6.
|
Keluarga, adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
| |||
|
7.
|
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP, adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
| |||
|
8.
|
Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disingkat KK, adalah Kartu yang memuat data dalam satu keluarga untuk memudahkan pelaksanaan registrasi penduduk;
| |||
|
9.
|
Kepala Keluarga, adalah:
| |||
|
|
a.
|
Orang yang bertempat tinggal dengan Orang Lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggungjawab dalam keluarga itu;
| ||
|
|
b.
|
Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
| ||
|
|
c.
|
Kepala Kesatrian, Kepala Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang tinggal bersama.
| ||
|
10.
|
Anggota Keluarga, adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara Kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga;
| |||
|
11.
|
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
| |||
|
12.
|
Buku Induk Penduduk, adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
| |||
|
13.
|
Buku mutasi, adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
| |||
|
14.
|
Surat Keterangan Kependudukan, adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi:
| |||
|
|
a.
|
Surat Keterangan Kelahiran, adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran;
| ||
|
|
b.
|
Surat keterangan lahir mati, adalah surat bukti adanya pelaporan lahir mati;
| ||
|
|
c.
|
Surat Keterangan kematian, adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kematian;
| ||
|
|
d.
|
Surat Keterangan pindah, adalah surat bukti adanya pelaporan perpindahan tempat tinggal/alamat penduduk;
| ||
|
|
e.
|
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara, adalah surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam sementaraatau tidak menetap dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan;
| ||
|
|
f.
|
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap (SKPPT), adalah Surat bukti diri bagi orang asing yang berdiam secara menetap dalam Wilayah Kabupaten Pasuruan;
| ||
|
|
g.
|
Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK), adalah surat bukti diri tentang perubahan status dari Warga Negara Asing (WNA) Menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
| ||
|
15.
|
Mutasi Biodata, adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, fisa kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
| |||
|
16.
|
Data Kependudukan, adalah Kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
| |||
|
17.
|
Pendaftaran Penduduk, adalah kegiatan pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan mutasi biodata;
| |||
|
18.
|
Penduduk musiman, adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang/masuk dalam Wilayah Daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk Wilayah/Daerah Kabupaten Pasuruan;
| |||
|
19.
|
Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, Perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
| |||
|
20.
|
Kutipan akta adalah poko yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;
| |||
|
21.
|
Kutipan akta kedua dan seterusnya, adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil karena kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
| |||
|
22.
|
Salinan akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan pemohon;
| |||
|
23.
|
Retribusi jasa umum adalah Retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
| |||
|
24.
|
Retribusi penggantian biaya cetak Kartu tanda Penduduk, dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
| |||
|
25.
|
Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa khusus KTP yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten;
| |||
|
26.
|
Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2 | ||||
|
Dengan nama Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP, dan Akta Catatan Sipil.
| ||||
|
|
|
|
|
|
Pasal 3 | ||||
|
Objek Retribusi meliputi pencetakan:
| ||||
|
a.
|
KTP;
| |||
|
b.
|
Surat Keterangan Kependudukan lainnya (Formulir/Blanko);
| |||
|
c.
|
Akta Kelahiran
| |||
|
d.
|
Surat Keterangan;
| |||
|
e.
|
Akta Perkawinan;
| |||
|
f.
|
Akta Perceraian;
| |||
|
g.
|
Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
| |||
|
h.
|
Akta Perubahan nama dan ganti nama;
| |||
|
i.
|
Akta Kematian.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 4 | ||||
|
Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan KTP, dan Akta Catatan Sipil.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5 | ||||
|
Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Biaya Umum.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6 | ||||
|
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7 | ||||
|
(1)
|
Prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
| |||
|
(2)
|
Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Catatan Sipil.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8 | ||||
|
(1)
|
Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
| |||
|
(2)
|
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 9 | ||||
|
(1)
|
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
| |||
|
(2)
|
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
| |||
|
(3)
|
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan dan bagi keluarga miskin.
| |||
|
(4)
|
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 10 | ||||
|
(1)
|
KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun.
| |||
|
(2)
|
Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali ada perubahan data.
| |||
|
(3)
|
Akta Catatan Sipil berlaku selamanya.
| |||
|
(4)
|
KTP untuk berusia 60 tahun berlaku seumur hidup.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11 | ||||
|
(1)
|
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
| |||
|
(2)
|
Tata cara pemungutan retribusi daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12 | ||||
|
(1)
|
Setiap penduduk dan penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta Catatan Sipil.
| |||
|
(2)
|
Setiap Penduduk dan penduduk Sementara yang bertempat tinggal dalam wilayah daerah wajib mendaftarkan diri pada Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kelurahan setempat diketahui oleh camat.
| |||
|
(3)
|
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga pelaporan setiap mutasi biodata yang terjadi.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XI
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)
Pasal 13 | ||||
|
(1)
|
Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
| |||
|
(2)
|
NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan menjadi penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia.
| |||
|
(3)
|
NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain.
| |||
|
(4)
|
Pemberian NIK dilakukan dalam proses Kelahiran atau dalam proses pendaftaran perubahan status kependudukan.
| |||
|
(5)
|
NIK seseorang dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan yaitu pada KK, KTP dan Surat-surat keterangan Penduduk.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XII
PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Pertama
Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir Mati
Pasal 14 | ||||
|
(1)
|
Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan surat keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan dan dicatat dalam KK yang ditandatangani oleh camat.
| |||
|
(2)
|
Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat.
| |||
|
(3)
|
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 15 | ||||
|
(1)
|
Kelahiran bayi yang mati di atas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
| |||
|
(2)
|
Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat keterangan lahir mati.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 16 | ||||
|
(1)
|
Persyaratan untuk memperoleh surat keterangan kelahiran adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
KK;
| ||
|
|
c.
|
KTP Orang tua;
| ||
|
|
d.
|
Surat Nikah/Akta Perkawinan, Surat Perceraian/Akta Perceraian;
| ||
|
|
e.
|
Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan.
| ||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh keterangan lahir mati adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
KK;
| ||
|
|
c.
|
KTP orang tua;
| ||
|
|
d.
|
Surat Nikah/Akta Perkawinan, Surat Perceraian/Akta Perceraian;
| ||
|
|
e.
|
Surat Keterangan Visum et repertum atau surat keterangan lainnya dari dokter puskesmas/rumah sakit.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Surat Keterangan Kematian
Pasal 17 | ||||
|
(1)
|
Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian.
| |||
|
(2)
|
Laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk dan buku mutasi penduduk dan diterbitkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Camat.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Surat Keterangan Pindah
Pasal 18 | ||||
|
(1)
|
Setiap perpindahan Penduduk dan penduduk sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
| |||
|
(2)
|
Setiap perpindahan Penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta Surat Keterangan Pindah.
| |||
|
(3)
|
Setiap Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing Penduduk sementara diatur sebagai berikut:
| |||
|
|
a.
|
Perpindahan antar desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan perpindahan antar Kecamatan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh camat;
| ||
|
|
b.
|
Perpindahan antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah;
| ||
|
|
c.
|
Perpindahan antar Propinsi atau Keluar Negeri, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah dengan tembusan Gubernur;
| ||
|
|
d.
|
Perpindahan Penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya diperlukan perubahan Alamat Tempat Tinggal dan tidak diterbitkan surat Keterangan Pindah.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)
Pasal 19 | ||||
|
(1)
|
Setiap Orang asing dalam wilayah Kabupaten Pasuruan yang memperoleh izin tinggal terbatas/sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPS.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh SKPPS adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW dan Desa/Kelurahan;
| ||
|
|
b.
|
Surat Tanda Melapor diri dari Kepolisian;
| ||
|
|
c.
|
KIM/KIMS dari imigrasi;
| ||
|
|
d.
|
Dokumen keimigrasian lainnya selain SKK model A/B.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kelima
Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) dan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)
Pasal 20 | ||||
|
(1)
|
Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Daerah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPPT.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh SKPP adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
Surat Keterangan Pindah dan KK;
| ||
|
|
c.
|
Surat Tanda melaporkan diri dari kepolisian.
| ||
|
|
|
|
|
|
Pasal 21 | ||||
|
(1)
|
Setiap WNA yang berdiam secara menetap dalam Kabupaten Pasuruan yang telah menjadi WNI wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPSK.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh SKPSK adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
| ||
|
|
b.
|
Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
| ||
|
|
c.
|
Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
| ||
|
|
d.
|
KK dan KTP WNA;
| ||
|
|
e.
|
Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing;
| ||
|
|
f.
|
Pas Photo Hitam Putih terbaru ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keenam
Surat Keterangan Pindah Domisili
Pasal 22 | ||||
|
(1)
|
Setiap Warga Negara yang berdiam secara menetap dalam Kabupaten Pasuruan dan bermaksud pindah tempat baik didalam maupun keluar Wilayah Daerah Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SPKD.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh SKPD adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
Dokumen KITAP dari Imigrasi;
| ||
|
|
c.
|
STMD;
| ||
|
|
d.
|
KK dan KTP;
| ||
|
|
e.
|
Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing;
| ||
|
|
f.
|
SKKB dari Kepolisian;
| ||
|
|
g.
|
Akta Kelahiran;
| ||
|
|
h.
|
Akta Perkawinan bagi yang berstatus kawin;
| ||
|
|
i.
|
Pas Photo terbaru hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Ganti Nama
Pasal 23 | ||||
|
(1)
|
Setiap Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang telah merubah status menjadi WNI dan bermaksud ganti nama wajib melaporkan/mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Ganti Nama adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
| ||
|
|
b.
|
Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
| ||
|
|
c.
|
Akta Kelahiran;
| ||
|
|
d.
|
Akta Perkawinan/Akta Perceraian;
| ||
|
|
e.
|
KK dan KTP;
| ||
|
|
f.
|
Pas Photo terbaru hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak 5 lembar.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedelapan
Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
Pasal 24 | ||||
|
(1)
|
Setiap Penduduk Musiman wajib memiliki KIPEM.
| |||
|
(2)
|
KIPEM harus dimiliki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada di Wilayah Daerah.
| |||
|
(3)
|
KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
| |||
|
(4)
|
Persyaratan untuk memperoleh adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
KTP atau Surat Jalan dari Daerah asal;
| ||
|
|
c.
|
Pas Photo terbaru hitam putih ukuran 2x3 cm sebanyak 4 lembar.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kesembilan
Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 25 | ||||
|
(1)
|
Setiap Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Daerah dan bermaksud berdiam secara menetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW dan Desa/Kelurahan;
| ||
|
|
b.
|
SKPPS yang masih berlaku;
| ||
|
|
c.
|
STMD dari Kepolisian;
| ||
|
|
d.
|
Pas Photo hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar;
| ||
|
|
e.
|
Tanda Lunas Pajak Bangsa Asing.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XIII
KARTU KELUARGA
Pasal 26 | ||||
|
(1)
|
Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
| |||
|
(2)
|
Dalam Kartu keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 27 | ||||
|
Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk:
| ||||
|
a.
|
Kepala Keluarga (Lembar Pertama);
| |||
|
b.
|
Camat (Lembar Kedua);
| |||
|
c.
|
Kepala Desa/Kelurahan (Lembar Ketiga);
| |||
|
d.
|
Ketua RT (Lembar Keempat).
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XIV
KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 28 | ||||
|
(1)
|
Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
| |||
|
(2)
|
Setiap penduduk hanya boleh memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
| |||
|
(3)
|
Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberikan keterangan WNA.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 29 | ||||
|
(1)
|
Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu tanda Penduduk baru.
| |||
|
(2)
|
Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan Kartu tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
| |||
|
(3)
|
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
| |||
|
(4)
|
KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan wajib mengganti dengan KTP baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 30 | ||||
|
(1)
|
Kartu Tanda Penduduk ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah.
| |||
|
(2)
|
Persyaratan untuk memperoleh KTP adalah:
| |||
|
|
a.
|
Surat Pengantar dari RT/RW;
| ||
|
|
b.
|
Kartu Keluarga;
| ||
|
|
c.
|
Pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 lembar;
| ||
|
|
d.
|
KTP yang telah habis masa berlakunya bagi perpanjangan KTP;
| ||
|
|
e.
|
KTP yang rusak perlu diganti dengan KTP yang baru;
| ||
|
|
f.
|
Surat Keterangan dari Kepolisian untuk penggantian KTP yang hilang.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XV
PELAYANAN CATATAN SIPIL
Pasal 31 | ||||
|
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari pemerintah Kabupaten.
| ||||
|
|
|
|
|
|
Pasal 32 | ||||
|
Jenis-jenis pelayanan Catatan Sipil dimaksud dalam pasal 31 meliputi:
| ||||
|
a.
|
Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
| |||
|
b.
|
Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
| |||
|
c.
|
Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
| |||
|
d.
|
Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak;
| |||
|
e.
|
Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Pertama
Akta Kelahiran
Pasal 33 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Kelahiran adalah:
| ||||
|
a.
|
Kelahiran Rutin/Umum bayi yang baru lahir s/d 60 (enam puluh) hari kerja:
| |||
|
|
1.
|
Pribumi:
| ||
|
|
|
a.
|
Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan;
| |
|
|
|
b.
|
Surat Kelahiran Asli dari Desa, Dokter atau bidan;
| |
|
|
|
c.
|
Foto copy KTP orang tua;
| |
|
|
|
d.
|
Saksi 2 orang dan foto copy KTP;
| |
|
|
|
e.
|
Foto copy Kartu Keluarga.
| |
|
|
2.
|
Warga Negara Indonesia Keturunan ditambah:
| ||
|
|
|
a.
|
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
| |
|
|
|
b.
|
Surat Penetapan Ganti Nama dari PN.
| |
|
|
3.
|
Warga Negara Asing (sampai dengan usia 10 hari setelah kelahiran) ditambah:
| ||
|
|
|
a.
|
Dokumen Keimigrasian;
| |
|
|
|
b.
|
Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
| |
|
|
|
c.
|
Foto copy Passport.
| |
|
b.
|
Akta Kelahiran Dispensasi/DSP (kelahiran sampai dengan 31 Desember 1985):
| |||
|
|
1.
|
Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan;
| ||
|
|
2.
|
Surat Kelahiran Asli dari Desa;
| ||
|
|
3.
|
Foto copy KTP orang tua;
| ||
|
|
4.
|
Foto copy ijazah apabila memiliki;
| ||
|
|
5.
|
Saksi 2 orang dan foto copy KTP;
| ||
|
|
6.
|
Foto copy Kartu Keluarga;
| ||
|
|
7.
|
Mengisi Formulir Permohonan ditandatangani Pemohon dan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan serta Camat.
| ||
|
c.
|
Kelahiran Terlambat/TLB (kelahiran sejak 1 Januari 1986 s/d usia 60 hari):
| |||
|
|
1.
|
Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan;
| ||
|
|
2.
|
Surat Kelahiran Asli dari Desa;
| ||
|
|
3.
|
Foto copy KTP orang tua;
| ||
|
|
4.
|
Saksi 2 orang dan foto copy KTP;
| ||
|
|
5.
|
Foto copy Kartu Keluarga;
| ||
|
|
6.
|
Surat Penetapan dari pengadilan bagi WNI Keturunan/WNA.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kedua
Akta Perkawinan
Pasal 34 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Perkawinan adalah:
| ||||
|
Untuk Perkawinan Rutin (pelaksanaan perkawinan sebelum 1 bulan):
| ||||
|
a.
|
Surat Keterangan untuk melaksanakan perkawinan dari Desa (N1 s/d N4);
| |||
|
b.
|
Foto copy KTP, KK yang bersangkutan dan orang tua;
| |||
|
c.
|
Foto copy surat Baptis dari Gereja;
| |||
|
d.
|
Foto copy KTP 2 orang saksi;
| |||
|
e.
|
Pas foto berdampingan 5 lembar ukuran 4 x 6 cm;
| |||
|
f.
|
Akta Perceraian/kematian jika yang bersangkutan pernah kawin;
| |||
|
g.
|
Surat pemberkatan nikah dari gereja/pemuka agama;
| |||
|
h.
|
Surat izin menikah dari Komandan kesatuan bagi Anggota TNI/POLRI;
| |||
|
i.
|
Akta Kelahiran mempelai;
| |||
|
j.
|
Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan harus melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan dan Surat Keterangan Ganti Nama;
| |||
|
k.
|
Bagi Warga Negara Asing harus melampirkan:
| |||
|
|
-
|
Passport (Dokumen keimigrasian);
| ||
|
|
-
|
Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian;
| ||
|
|
-
|
Surat izin menikah dari Kedutaan Besar/Konsul/Perwakilan Negara yang bersangkutan;
| ||
|
|
-
|
Surat izin menikah dari tempat bekerja.
| ||
|
l.
|
Surat Keterangan dari Kecamatan.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Ketiga
Akta Perceraian
Pasal 35 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Perceraian:
| ||||
|
a.
|
Foto copy KTP, KK yang bersangkutan;
| |||
|
b.
|
Foto Akta Perkawinan;
| |||
|
c.
|
Keputusan Pengadilan.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keempat
Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
Pasal 36 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak:
| ||||
|
a.
|
Foto copy KTP dan KK orang tua yang bersangkutan;
| |||
|
b.
|
Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Kelima
Akta Pengangkatan Anak
Pasal 37 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Pengangkatan Anak adalah:
| ||||
| Surat Penetapan dari Pengadilan, dilampiri: | ||||
|
-
|
Foto copy Surat Nikah/Akta Perkawinan;
| |||
|
-
|
KTP, KK orang tua;
| |||
|
-
|
Surat Kelahiran anak yang bersangkutan.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
Bagian Keenam
Akta Kematian
Pasal 38 | ||||
|
Persyaratan untuk memperoleh Akta Kematian adalah:
| ||||
|
a.
|
Untuk Kematian Rutin (60 hari sejak kematian):
| |||
|
|
1.
|
Pribumi:
| ||
|
|
|
a.
|
Surat Keterangan Kematian Asli dari rumah sakit/dokter;
| |
|
|
|
b.
|
Asli Surat Kematian dari Desa/Kelurahan;
| |
|
|
|
c.
|
KTP dan KK (Almarhum);
| |
|
|
|
d.
|
Akta Kelahiran (almarhum) yang asli (apabila memiliki);
| |
|
|
|
e.
|
Foto copy KTP yang melaporkan;
| |
|
|
|
f.
|
Saksi 2 orang dan foto copy KTPnya.
| |
|
|
2.
|
Warga Negara Indonesia Keturunan ditambah:
| ||
|
|
|
a.
|
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI);
| |
|
|
|
b.
|
Penetapan Ganti Nama;
| |
|
|
3.
|
Warga Negara Asing (10 hari sejak kematian) ditambah:
| ||
|
|
|
a.
|
Dokumen Keimigrasian;
| |
|
|
|
b.
|
Surat Tanda Melapor Diri (STMD);
| |
| c. | Foto copy Passport. | |||
|
|
4.
|
Untuk Kematian yang terlambat pelaporannya:
| ||
|
|
|
Warga Negara Keturunan/Asing harus dilampiri Surat Penetapan dari Pengadilan.
| ||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XVI
PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DATA
Pasal 39 | ||||
|
Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan Daerah.
| ||||
|
|
|
|
|
|
Pasal 40 | ||||
|
(1)
|
Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
| |||
|
(2)
|
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dimaksud pada ayat (1) mengolah data Kependudukan untuk memenuhi Instansi Pemerintah dan pihak swasta di Daerah.
| |||
|
|
|
|
|
|
Pasal 41 | ||||
|
(1)
|
Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk yang disampaikan kepada Camat setiap bulan dan triwulan sekali.
| |||
|
(2)
|
Camat wajib melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk di wilayahnya kepada Kepala Daerah setiap bulan dan triwulan sekali.
| |||
|
(3)
|
Kepala Daerah Wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Gubernur Jawa Timur setiap bulan dan triwulan sekali.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XVII
PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
Pasal 42 | ||||
|
Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Akta Catatan Sipil termasuk ketentuan mengenai bentuk dan komposisi NIK, bentuk dan isi buku/formulir serta bentuk dan isi laporan Kependudukan dan Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 43 | ||||
|
(1)
|
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
| |||
|
(2)
|
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44 | ||||
|
(1)
|
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
| |||
|
(2)
|
Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
| |||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 | ||||
|
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46 | ||||
|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Februari 2004
BUPATI PASURUAN,
ttd.
JUSBAKIR ALDJUFRI
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Februari 2004
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,
ttd.
AGUS SUTIADJI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 05
| ||||
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL
| ||
|
|
|
|
|
I.
|
PENJELASAN UMUM
| |
|
|
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adanya beberapa kewenangan Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah diantaranya Akta-akta Catatan Sipil yang selama ini menjadi kewenangannya.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berhak dan dapat memungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 serta sejalan dengan prinsip dan sasaran penetapan retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah telah melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, namun pada saat ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
| |
|
|
|
|
|
II.
|
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
| |
|
|
Pasal 1
Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Pengertian ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi Daerah.
Pasal 2 s/d 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan badan- badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12 s/d 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Bagi anak yang lahir diluar perkawinan atau dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam Akta Kelahiran ditulis sebagai anak dari ibunya
Pasal 17 s/d 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 43 s/d 46
Cukup jelas.
| |
|
|
|
|
|
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 167
| ||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.