a.

bahwa melalui restrukturisasi jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperlukan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646),

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848),

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan

2.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan

4.

Bupati adalah Bupati Pacitan

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan

6.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

7.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

8.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

9.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak

10.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan

11.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

12.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, Jasa, dan/atau perizinan

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu

14.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

15.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

16.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

17.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan

18.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan

19.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

20.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi

21.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-­rata yang diperoleh dan transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti

22.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

23.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

24.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan

25.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu

26.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir

27.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran

28.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran

29.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik

30.

Jasa Perhotelan adalah Jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan Jasa penyediaan akomodasi Jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya

31.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor

32.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

33.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati

34.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame

35.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu

36.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

37.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

38.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan

39.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara

40.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

41.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi

42.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu

43.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

44.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

45.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan

46.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

47.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

48.

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

49.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya

50.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya

51.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus

52.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung

53.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung

54.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah

55.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu

56.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah

57.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

58.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah

59.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah

60.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang

61.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak

62.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan

63.

Hari adalah hari kalender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan pajak

(2)

Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

 

a.

PBB-P2,

 

b.

BPHTB,

 

c.

PBJT atas

 

 

1.

Makanan dan/atau minuman,

 

 

2.

Tenaga listrik,

 

 

3.

Jasa perhotelan,

 

 

4.

Jasa parkir, dan

 

 

5.

Jasa kesenian dan hiburan

 

d.

Pajak Reklame,

 

e.

PAT,

 

f.

Pajak MBLB,

 

g.

Pajak Sarang Burung Walet,

 

h.

Opsen PKB, dan

 

i.

Opsen BBNKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas

 

a.

PBB-P2,

 

b.

Pajak Reklame,

 

c.

PAT,

 

d.

Opsen PKB, dan

 

e.

Opsen BBNKB

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas

 

a.

BPHTB,

 

b.

PBJT atas

 

 

1.

Makanan dan/atau minuman,

 

 

2.

Tenaga listrik,

 

 

3.

Jasa perhotelan,

 

 

4.

Jasa parkir,

 

 

5.

Jasa kesenian dan hiburan

 

c.

Pajak MBLB, dan

 

d.

Pajak Sarang Burung Walet

(3)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD atau SPPT

(4)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD

(5)

Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

(2)

Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan yang diwajibkan melakukan pembayaran PBB-P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan di Daerah yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan

(2)

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan

(3)

Yang dikecualikan dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas

 

a.

Bumi dan/atau Bangunan Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah,

 

b.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,

 

c.

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis,

 

d.

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,

 

e.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,

 

f.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,

 

g.

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis,

 

h.

Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, dan

 

i.

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP

(2)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2

(3)

NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak

(4)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dan satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak

(5)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya

(6)

Besaran NJOP ditetapkan Bupati

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dan NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak

(2)

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan

 

a.

kenaikan NJOP hasil penilaian,

 

b.

bentuk pemanfaatan objek Pajak, dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut

 

a.

NJOP kurang dan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen),

 

b.

NJOP Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebesar 0,100% (nol koma seratus persen),

 

c.

NJOP Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen),

 

d.

NJOP Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen),

 

e.

NJOP Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan kurang dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen), dan

 

f.

NJOP lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen)

(2)

Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

(2)

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan

(3)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2

(2)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada di

 

a.

laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya, dan

 

b.

bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

(2)

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

(2)

Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 

a.

pemindahan hak, dan

 

b.

pemberian hak baru

(3)

Pemindahan hak sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui

 

a.

jual beli,

 

b.

tukar-menukar,

 

c.

hibah,

 

d.

hibah wasiat,

 

e.

waris,

 

f.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,

 

g.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

 

h.

penunjukan pembeli dalam lelang,

 

i.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

 

j.

penggabungan usaha,

 

k.

peleburan usaha,

 

l.

pemekaran usaha, atau

 

m.

hadiah

(4)

Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh melalui kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak

(5)

Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 

a.

hak milik,

 

b.

hak guna usaha,

 

c.

hak guna bangunan,

 

d.

hak pakai,

 

e.

hak milik atas satuan rumah susun, dan

 

f.

hak pengelolaan

(6)

Dikecualikan dan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

 

a.

untuk Kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah,

 

b.

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,

 

c.

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara,

 

d.

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,

 

e.

oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,

 

f.

oleh orang pribadi atau badan karena wakaf,

 

g.

oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah, dan

 

h.

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi

(2)

Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

 

a.

harga transaksi untuk jual beli,

 

b.

nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, dan

 

c.

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang

(3)

Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

(2)

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB

(3)

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat yang menentukan untuk menghitung BPHTB yang terutang ditetapkan pada

 

a.

tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli,

 

b.

tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk

 

 

1.

tukar-menukar,

 

 

2.

hibah,

 

 

3.

hibah wasiat,

 

 

4.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,

 

 

5.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,

 

 

6.

penggabungan usaha,

 

 

7.

peleburan usaha,

 

 

8.

pemekaran usaha, dan/atau

 

 

9.

hadiah

 

c.

tanggal saat penerima wans atau yang diben kuasa oleh penerima wans mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, untuk wans,

 

d.

tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim,

 

e.

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak,

 

f.

tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak, atau

 

g.

tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang

(2)

Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu

(2)

Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi

a.

makanan dan/atau minuman,

b.

tenaga listrik,

c.

jasa perhotelan,

d.

jasa parkir, dan

e.

jasa kesenian dan hiburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh

 

a.

restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum, dan/atau

 

b.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan

 

 

1.

proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan,

 

 

2.

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan, dan

 

 

3.

penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

(2)

Dikecualikan dan objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman

 

a.

dengan peredaran usaha/omzet usaha tidak melebihi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun,

 

b.

dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman,

 

c.

dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman, atau

 

d.

disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir

(2)

Dikecualikan dan konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

 

a.

konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya,

 

b.

konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik,

 

c.

konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan

 

d.

konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti

 

a.

hotel,

 

b.

hostel,

 

c.

villa,

 

d.

pondok wisata,

 

e.

motel,

 

f.

losmen,

 

g.

wisma pariwisata,

 

h.

pesanggrahan,

 

i.

rumah penginapan/guest house/bungalow/resort/cottage,

 

j.

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan

 

k.

glamping

(2)

Dikecualikan dan jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,

 

b.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis,

 

c.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan,

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata, dan

 

e.

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi

 

a.

penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau

 

b.

pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet)

(2)

Dikecualikan dan jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 

a.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

 

b.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan

 

c.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi

 

a.

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu,

 

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana,

 

c.

kontes kecantikan,

 

d.

kontes binaraga,

 

e.

pameran,

 

f.

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap,

 

g.

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor,

 

h.

permainan ketangkasan,

 

i.

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran,

 

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang,

 

k.

panti pijat dan pijat refleksi, dan

 

l.

diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa

(2)

Dikecualikan dan jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk

 

a.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, dan/atau

 

b.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi

 

a.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman,

 

b.

nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik,

 

c.

jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan,

 

d.

jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir, dan

 

e.

jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan

(2)

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut

(3)

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan

(4)

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khususnya untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk

 

a.

tenaga listrik yang berasal dan sumber lain dengan pembayaran, dan

 

b.

tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

(2)

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dan sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan

 

a.

jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar, dan

 

b.

jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar

(3)

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan

 

a.

kapasitas tersedia,

 

b.

tingkat penggunaan listrik,

 

c.

jangka waktu pemakaian listrik, dan

 

d.

harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah

(4)

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dan sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

(2)

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen)

(3)

Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk

 

a

konsumsi tenaga listrik dan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan

 

b

konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengailkan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat

a.

pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman,

b.

konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik,

c.

pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan,

d.

pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir, dan

e.

pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame

(2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

 

a.

reklame papan/billboard/videotron/megatron,

 

b.

reklame kain,

 

c.

reklame melekat/stiker,

 

d.

reklame selebaran,

 

e.

reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,

 

f.

reklame udara,

 

g.

reklame apung,

 

h.

reklame film/slide, dan

 

i.

reklame peragaan

(3)

Dikecualikan dan objek Pajak Reklame adalah

 

a.

penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dan produk sejenis lainnya,

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut,

 

d.

Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau

 

e.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame

(2)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame

(3)

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame

(4)

Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan

(2)

Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

(2)

Wajib PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

(2)

Yang dikecualikan dan objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk

 

a.

keperluan dasar rumah tangga,

 

b.

pengairan pertanian rakyat,

 

c.

perikanan rakyat,

 

d.

peternakan rakyat,

 

e.

keperluan keagamaan, dan

 

f.

keperluan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PAT merupakan Nilai Perolehan Air Tanah

(2)

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah

(3)

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah

(4)

Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut

 

a.

jenis sumber air,

 

b.

lokasi sumber air,

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,

 

e.

kualitas air, dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

(5)

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB

(2)

Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi

 

a.

asbes,

 

b.

batu tulis,

 

c.

batu setengah permata,

 

d.

batu kapur,

 

e.

batu apung,

 

f.

batu permata,

 

g.

bentonit,

 

h.

dolomit,

 

i.

 

j.

garam batu (halite),

 

k.

grafit,

 

l.

granit/andesit,

 

m.

gips,

 

n.

kalsit,

 

o.

kaolin,

 

p.

leusit,

 

q.

magnesit,

 

r.

mika,

 

s.

marmer,

 

t.

nitrat,

 

u.

obsidian,

 

v.

oker,

 

w.

pasir dan kerikil,

 

x.

pasir kuarsa,

 

y.

perlit,

 

z.

fosfat,

 

aa.

talk,

 

bb.

tanah serap (fullers earth),

 

cc.

tanah diatom,

 

dd.

tanah liat,

 

ee.

tawas (alum),

 

ff.

tras,

 

gg.

yarosit,

 

hh.

zeolit,

 

ii.

basal,

 

jj.

trakhit,

 

kk.

belerang,

 

ll.

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral, dan

 

mm.

MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)

Yang dikecualikan dan objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB

 

a.

untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan, dan

 

b.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB

(3)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan

(4)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya Pajak MBLB dihitung sejak pengambilan MBLB di mulut tambang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

(2)

Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

(2)

Yang dikecualikan dan objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet

(2)

Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengailkan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB

(2)

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah Pajak terutang pada PKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengailkan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB

(2)

Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dan BBNKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah Pajak terutang pada BBNKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengailkan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah dapat menerima hasil atas pemungutan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu

 

a.

PBJT atas Tenaga Listrik,

 

b.

PAT, dan

 

c.

Opsen PKB,

 

dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya

(2)

Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis Pajaknya

(3)

Pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan Keuangan Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pungutan Retribusi

(2)

Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas

 

a

Retribusi Jasa Umum,

 

b

Retribusi Jasa Usaha, dan

 

c

Retribusi Perizinan Tertentu

(3)

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah

(4)

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan

(5)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi

 

a.

pelayanan kesehatan,

 

b.

pelayanan kebersihan,

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan

 

d.

pelayanan pasar

(2)

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD

(4)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5)

Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

(6)

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

(7)

Dikecualikan dan objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum ditetapkan dengan ketentuan

 

a.

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan,

 

b.

pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair,

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan

 

d.

pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif retribusi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(2)

Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi

(3)

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal

(3)

Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(4)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan pada

 

a.

puskesmas,

 

b.

puskesmas keliling,

 

c.

puskesmas pembantu,

 

d.

balai pengobatan,

 

e.

rumah sakit umum daerah, dan

 

f.

tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

(2)

Dikecualikan dan objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan administrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang

(2)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan

(3)

Tarif retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD

(4)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi

 

a.

pengambilan atau pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara,

 

b.

pengangkutan sampah dan sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah,

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah,

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus, dan

 

e.

pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri

(2)

Dikecualikan dan pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

(2)

Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dan

 

a.

Pasar Mmulyo,

 

b.

Pasar Margomulyo Punung,

 

c.

Pasar Gondosan,

 

d.

Pasar Donorojo,

 

e.

Pasar Ngadirejan Pnngkuku,

 

f.

Pasar Nawangan,

 

g.

Pasar Ngudirejo Bandar,

 

h.

Pasar Tulakan,

 

i.

Pasar Lorok Ngadirojo,

 

j.

Pasar Aijosan,

 

k.

Pasar Bangsn Pacitan,

 

l.

Pasar Hewan Pacitan,

 

m.

Pasar Aijowmangun, dan

 

n.

Pasar Gerdon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha meliputi orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang meliputi

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya,

 

b.

penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan,

 

c.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,

 

d.

penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila,

 

e.

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak,

 

f.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,

 

g.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah, dan

 

h.

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)

Penyediaan/pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD

(4)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(5)

Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

(6)

Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) han kerja sejak diundangkan

(7)

Dikecualikan dan objek jems Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya,

 

b.

penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan,

 

c.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan,

 

d.

penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila,

 

e.

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan,

 

f.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga,

 

g.

penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah, dan

 

h.

pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengailkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dengan tarif retribusi

(2)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) huruf h dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dan 1 (satu) tahun,

 

b.

kerja sama pemanfaatan,

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna, atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur,

(3)

Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

(4)

Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah

(5)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah, dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

(6)

Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

(3)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(2)

Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi

(3)

Penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah mi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan

(2)

Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini Bagian Keempatbelas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g merupakan penjualan atas hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain

a.

penjualan hasil produksi peternakan,

b.

penjualan hasil produksi perikanan, dan/atau

c.

penjualan hasil produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah im

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf h yaitu pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan pemanfaatan barang milik Daerah berupa

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dan 1 (satu) tahun,

 

b.

kerja sama pemanfaatan,

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna, atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi

 

a.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan

 

b.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

Dikecualikan dan objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut

(3)

Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada  ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung

(4)

Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengailkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan tarif Retribusi

(2)

Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

 

a.

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung, atau

 

b.

Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk prasarana bangunan gedung

(3)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang

(4)

Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan

(5)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(6)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu

(7)

Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) atau SHST dan Indeks Lokalitas

(8)

Peninjauan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus pelayanan Penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

(9)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bagian Ketujuhbelas PBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

PBG sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) huruf a merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung

(2)

Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

(3)

PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas

 

a.

layanan konsultasi pemenuhan standar teknis,

 

b.

penerbitan PBG,

 

c.

inspeksi bangunan gedung,

 

d.

penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), dan/atau

 

e.

percetakan plakat Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

(4)

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi

 

a.

pembangunan bangunan gedung baru,

 

b.

bangunan gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan/atau

 

c.

PBG perubahan yaitu

 

 

1.

perubahan fungsi bangunan gedung,

 

 

2.

perubahan lapis bangunan gedung;

 

 

3.

perubahan luas bangunan gedung,

 

 

4.

perubahan tampak bangunan gedung,

 

 

5.

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan,

 

 

6.

perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat,

 

 

7.

perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya, dan/atau

 

 

8.

perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya

(5)

Dikecualikan dan objek Retribusi Perizinan Tertentu PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau sosial

(6)

Dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dengan harga satuan atas pelayanan PBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan

(2)

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin atas

 

a.

bangunan gedung, dan

 

b.

prasarana bangunan gedung

(3)

Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdin atas

 

a.

luas total lantai,

 

b.

indeks lokahtas,

 

c.

indeks terintegrasi, dan

 

d.

indeks bangunan gedung terbangun

(4)

Formula prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas

 

a.

volume,

 

b.

indeks prasarana bangunan gedung, dan

 

c.

indeks bangunan gedung terbangun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk

a.

bangunan gedung, dan

b.

prasarana bangunan gedung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b merupakan pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan, bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah

(2)

Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(3)

Dikecualikan dan Objek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan TKA oleh

 

a.

instansi pemerintah,

 

b.

perwakilan negara asing,

 

c.

badan internasional,

 

d.

lembaga sosial,

 

e.

lembaga keagamaan, dan

 

f.

jabatan tertentu di lembaga pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA ditujukan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan

(2)

Biaya terkait pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi