Perda Kabupaten Pacitan Nomor: 22 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat dan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah bagi masyarakat Kabupaten Pacitan perlu didukung sumber daya kesehatan yang memadai;

b.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Kabupaten;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

11.

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999.A/MENKES/SKB/VIII/III/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tata laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;

12.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan;

13.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;

14.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MenKes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal;

15.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

17.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN PACITAN

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.

3.

Bupati adalah Bupati Pacitan.

4.

Instansi Pemungut Retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

5.

Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya yang didukung Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Ponkesdes, dan Polindes.

6.

Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas selain memberikan pelayanan kesehatan dasar juga memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi pelayanan medik operatif tertentu, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat dan pelayanan penunjang medik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan laboratorium klinik.

8.

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

9.

Pelayanan kesehatan dasar adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan wajib dalam memberikan pelayanan kesehatan tingkat dasar kepada masyarakat di Puskesmas.

10.

Jenis pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Puskesmas atau UPT Labkesda sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.

11.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan penyakit oleh pemerintah daerah.

12.

Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas atau di UPT Labkesda yang dibebankan kepada pasien/orang pribadi/masyarakat/Badan/penjamin.

13.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati manfaatnya oleh orang pribadi atau badan.

14.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15.

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.

16.

Penjamin, adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di Puskesmas.

17.

Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, Yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.

18.

Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat di UPT Labkesda.

19.

Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

20.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

21.

Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

22.

Pelayanan medis spesialis adalah pelayanan yang dilakukan oleh dokter spesialis dan/atau dokter gigi spesialis di Puskesmas dengan perawatan.

23.

Pelayanan medik, adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, visite, tindakan medik, atau tindakan lainya di Puskesmas dengan jaringannya.

24.

Tenaga medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang mempunyai kemampuan profesional dibidangnya dan telah mendapatkan surat ijin praktek dan/atau surat ijin bekerja di Dinas Kesehatan.

25.

Pelayanan penunjang medik, adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiobiologi, dan/atau diagnostik elektromedik.

26.

Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di Puskesmas.

27.

Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau gawat darurat.

28.

Pelayanan konsultasi medis adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.

29.

Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi.

30.

Tindakan medik operatif adalah tindakan medik operatif yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan terapi dengan cara pembedahan/operasi dan/atau pertolongan persalinan, yang dilakukan di kamar operasi/kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).

31.

Tindakan medik non operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan baik disertai tindakan anestesi atau tanpa tindakan anestesi untuk membantu penegakan diagnosis dan/atau terapi.

32.

Visite adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (onsite) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi baik atas indikasi medis maupun atas dasar permintaan konsultasi pasien dan/atau tenaga medis lain dalam rangka visite bersama.

33.

Rekam medik adalah dokumen bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi tindakan medik serta asuhan keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat darurat dan/atau rawat inap di Puskesmas.

34.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Puskesmas atau UPT Labkesda berupa pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

35.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Puskesmas atau UPT Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas atau UPT Labkesda, bahan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, pemeriksaan laboratorium dan/atau pelayanan lainnya.

36.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan dan/atau pelayanan lainnya.

37.

Jasa medik adalah imbalan jasa pelayanan profesi yang diberikan kepada tenaga medik setelah memberikan pelayanan/tindakan medik atau penunjang medik kepada pasien di Puskesmas atau di UPT Labkesda.

38.

Jasa tindakan anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif yang perhitungan jasanya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.

39.

Akomodasi atau sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap yang dibedakan menurut kelasnya, dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi di Puskesmas Perawatan.

40.

Biaya akomodasi adalah biaya penggunaan linen, fasilitas kamar sesuai kelasnya, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar di ruang rawat inap Puskesmas Perawatan.

41.

Institutional fee adalah imbalan pemanfaatan brand name (nama lembaga) Puskesmas atau UPT Labkesda oleh pihak lain sebagai salah satu jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat.

42.

Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama dalam penyediaan pelayanan atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di Puskesmas atau di UPT Labkesda.

43.

Pemeriksaan kesehatan adalah pelayanan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan medis tentang status kesehatannya untuk berbagai keperluan.

44.

Pelayanan medico – legal adalah pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

45.

Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah dan/atau pemeriksaan fisik luar jenazah yang dilakukan di Puskesmas.

46.

Pelayanan Visum et Repertum, adalah pemeriksaan fisik luar korban hidup atau mati yang dilaksanakan oleh dokter umum di Puskesmas yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.

47.

Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) dalam rangka pelayanan rujukan, baik dengan disertai petugas keperawatan atau tenaga medis maupun tanpa disertai kru kesehatan.

48.

Pelayanan pendidikan dan pelatihan adalah pelayanan pembimbingan praktek klinik dan pemanfaatan fasilitas Puskesmas atau UPT Labkesda untuk peserta didik dan/atau peserta pelatihan dari Institusi Pendidikan yang telah melakukan kerjasama pendidikan.

49.

Pelayanan penelitian adalah pelayanan pembimbingan penelitian kesehatan dan/atau perumahsakitan di Puskesmas atau UPT Labkesda untuk peserta didik dari Institusi Pendidikan dan/atau masyarakat.

50.

Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan cara lain ke Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.

51.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

52.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di instansi kesehatan daerah yang meliputi:

 

a.

pelayanan di Puskesmas dengan jaringannya yang meliputi:

 

 

1.

pelayanan rawat jalan;

 

 

2.

pelayanan gawat darurat;

 

 

3.

pelayanan rawat inap;

 

 

4.

pelayanan kesehatan ibu dan anak serta PONED;

 

 

5.

pelayanan gigi dan mulut;

 

 

6.

pelayanan kesehatan mata dan THT (Telinga Hidung Tenggorokan);

 

 

7.

pelayanan medik;

 

 

8.

pelayanan penunjang medik;

 

 

9.

pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check up);

 

 

10.

pelayanan rehabilitasi medik;

 

 

11.

pelayanan konsultasi;

 

 

12.

pelayanan pemulasaraan jenazah;

 

 

13.

pelayanan transfusi darah dan gas medik;

 

 

14.

pelayanan medico legal;

 

 

15.

pelayanan transportasi pasien dan jenazah;

 

 

16.

pelayanan rawat di rumah (Home care); dan

 

 

17.

pelayanan pendidikan dan penelitian.

 

b.

Pemeriksaan laboratorium di UPT Labkesda yang meliputi:

 

 

1.

pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan

 

 

2.

pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik.

 

c.

Pelayanan Pendidikan dan Penelitian yang meliputi:

 

 

1.

pelayanan praktek klinik dan/atau praktek teknik administrasi bagi peserta didik dari institusi pendidikan kesehatan dan/atau institusi pendidikan lainnya;

 

 

2.

pelayanan pelatihan bagi staf sumber daya manusia Puskesmas dan UPT Labkesda pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;

 

 

3.

pelayanan pendidikan magang dan internship; dan

 

 

4.

pelayanan studi banding (benchmarking) dari Institusi lainnya.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi adalah:

 

a.

pelayanan pendaftaran di instansi kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

b.

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan di instansi kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang telah diterimanya.

 

 

 

 

 

 

Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kesehatan yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, dan jangka waktu pelayanan kesehatan.

 

 

 

 

 

 

Prinsip penetapan struktur Retribusi didasarkan pada jenis, dan klasifikasi pelayanan yang diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan dimaksud untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dan UPT Labkesda dengan memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran.

(2)

Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan adalah untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (nirlaba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis.

(3)

Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.

(4)

Penghitungan biaya jasa sarana berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) per unit layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional dan biaya pemeliharaan tidak termasuk biaya investasi dan belanja pegawai.

(5)

Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) maksimal 44% (empat puluh empat per seratus) untuk pengalokasian di Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD.

(6)

Pembagian jasa pelayanan dengan sistem remunerasi ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

Struktur dan tarif Retribusi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan kesehatan.

(2)

Retribusi terutang dalam masa retribusi sejak pelayanan kesehatan diberikan, atau sejak diterbitkan SKRD.

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5)

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil pungutan Retribusi di instansi kesehatan daerah yang meliputi Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Poliklinik Desa, Poskesdes dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis) disetor Bruto ke Kas Daerah.

(2)

Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk biaya operasional dan pemeliharaan, biaya modal, dan biaya pelayanan medis guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan setelah melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran APBD Kabupaten.

(3)

Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

 

a.

Jasa pelayanan medik;

 

b.

Jasa sarana.

(4)

Tata Cara Pengelolaan Keuangan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi, diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 3 (tiga) hari kerja.

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pacitan

pada tanggal 21 Desember 2010

WAKIL BUPATI PACITAN

ttd.

H. G. SOEDIBJO

 

Diundangkan di Pacitan

Pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 22

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan di instansi kesehatan daerah yang meliputi puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

 

Untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan memadai, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai pula. Dukungan pembiayaan ini harus digali dari berbagai macam sumber Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya adalah dari Retribusi Daerah.

 

Untuk mencukupi dan mendukung pembiayaan penyediaan dan pemberian pelayanan kesehatan di instansi kesehatan daerah tersebut, maka penyediaan dan pemberian pelayanan kesehatan dikenakan retribusi daerah dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan, yang mana berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di bidang kesehatan semakin memadai sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kedepan semakin baik.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28