Perda Kabupaten Natuna Nomor: 8 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas Retribusi Daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;

b.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksana pembangunan daerah dengan memberikan pelayanan serta pengendalian dan pengawasan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

9.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2004 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2004 Nomor 22);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

4.

Kepala Daerah adalah Bupati Natuna.

5.

Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kabupaten Natuna.

6.

Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Natuna.

7.

Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah.

8.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer, Perseroan lainya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Pirma, Kongsi, Koperasi Dana Pension, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

20.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

21.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah:

 

a.

Jasa Umum;

 

b.

Jasa Usaha; dan

 

c.

Perizinan Tertentu.

(2)

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(3)

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

(4)

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

(2)

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

c.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

 

d.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

e.

Retribusi Pelayanan Pasar;

 

f.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

g.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

h.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

 

i.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

 

j.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 

k.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

 

l.

Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

 

m.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

(2)

Objek retribusi pelayan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu,balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,kecuali pelayanan Pendaftaran.

(3)

Dikecualikan dari Objek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

 

a.

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

 

a.

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan

 

b.

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pelaksana Teknis Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Dinas Terkait.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2)

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(2)

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut retribusi atas pelayanan penggantian biaya cetak peta.

(2)

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

(2)

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair.

(2)

Objek retribusi Pengolahan Limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf j adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,perkantoran,dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

(3)

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, Drainase, dan/atau sarana pembuangan lainya.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k adalah:

 

a.

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan

 

b.

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan, dipungut retribusi atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

 

a.

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

 

b.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat;

 

c.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan

 

d.

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

(2)

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf m adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

 

a.

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan optimal dan/atau

 

b.

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2)

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

 

a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

b.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

 

c.

Retribusi Tempat Pelelangan;

 

d.

Retribusi Terminal;

 

e.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

f.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

 

g.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

h.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

 

i.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

j.

Retribusi Penyeberangan di Air; dan

 

k.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau dan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

(2)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.

(3)

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

(2)

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan/atau disewakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

(2)

Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(3)

Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(4)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemakaian terminal.

(2)

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.

(2)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(2)

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di rumah potong hewan.

(2)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas di kepelabuhanan.

(2)

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pemakaian tempat rekreasi dan olahraga.

(2)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pemakaian penyeberangan di air.

(2)

Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

(2)

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2)

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

 

a.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

 

b.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

 

c.

Retribusi Izin Gangguan;

 

d.

Retribusi Izin Trayek; dan

 

e.

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan Bangunan.

(2)

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(3)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(4)

Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.

(2)

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

(3)

Yang dimaksud tempat tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah tempat-tempat yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol.

(4)

Untuk tempat-tempat di luar sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak dibenarkan untuk menjual minuman beralkohol.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

(2)

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Izin Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

(2)

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat Penggunaan jasa retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

 

a.

Tingkat Jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan dan tingkat kesulitan.

 

b.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi dan luas bangunan.

 

c.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas tanah

 

d.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

 

e.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas tempat dan jangka waktu sewa tempat.

 

f.

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

 

g.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan frekuensi pelayanan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran.

 

h.

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.

 

i.

Tingkat Penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.

 

j.

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis usaha dan volume limbah cair ke instalasi pembuangan.

 

k.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

 

l.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.

 

m.

Tingkat penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi.

(2)

Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

 

a.

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

 

b.

Tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

 

c.

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.

 

d.

Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

 

e.

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

 

f.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

 

g.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

 

h.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

 

i.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olah raga, dan frekuensi pemakaian.

 

j.

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

 

k.

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

(3)

Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

 

a.

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis bangunan.

 

b.

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat dan golongan minuman beralkohol.

 

c.

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin gangguan diukur berdasarkan jenis dan luas tempat serta jenis gangguan.

 

d.

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan.

 

e.

Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan dan jenis kapal.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4)

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk,isi,kualitas,ukuran,buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) retribusi tidak dilunasi,maka kepada wajib Pajak Retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.

(2)

Dalam jangka waktu 15 hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.

(4)

Bentuk,jenis dan isi surat Teguran, serta penertiban STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan Yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.

(6)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(8)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian insentif sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang,Retribusi Pengolahan Limbah Cair dan retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diberlakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan Pelayanan tera/tera ulang dan pengolahan limbah cair serta menyediakan pasar grosir dan/atau pertokoan di Kabupaten Natuna.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perikanan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

 

 

 

 

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI NATUNA,

TTD

ILYAS SABLI

 

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

TTD

SYAMSURIZON

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi Kabupaten Natuna yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan sejahtera, mencari sumber penerimaan daerah sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

 

Keberhasilan pembangunan daerah disamping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Daerah yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Hasil penerimaan pajak daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang sangat kecil terhadap proses pembangunan daerah. Sebagian besar APBD Kabupaten Natuna masih sangat tergantung dari dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran daerah. Untuk itu daerah berupaya semaksimal mungkin melakukan terobosan-terobosan baru dalam bentuk menggali potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari Retribusi Daerah.

 

Selain sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maksud diadakannya Retribusi Daerah adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas-fasilitas yang ada, guna melindungi dan menjamin pemanfaatan dimaksud agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan, ketentraman dan kepentingan umum masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

 

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

a.

Retribusi Jasa Umum

 

b.

Retribusi Jasa Usaha; dan

 

c.

Retribusi Perizinan tertentu.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan kemampuan Kabupaten Natuna untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

 

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62