a.

bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan bagian dari perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat;

b.

bahwa eksistensi kebijakan restrukturisasi serta ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah pusat, juga dengan adanya kebijakan fiskal, perubahan nomenklatur dan perkembangan teknologi digital dan informasi, memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang aktual, komprehensif dan berdaya guna bagi pembangunan di daerah, dengan tujuan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum, serta sebagai bentuk penyederhanaan regulasi daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.

Daerah adalah Kabupaten Malang.

3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

4.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

5.

Bupati adalah Bupati Malang.

6.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

7.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

12.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.

13.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

17.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

18.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

19.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

20.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

21.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

22.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

23.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

24.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

25.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

26.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

27.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

28.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

29.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

30.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di tempat parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.

31.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

32.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

33.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

35.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

36.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

37.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

38.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

39.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak provinsi atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

40.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

41.

Opsen adalah pungutan tambahan atas Pajak menurut persentase tertentu.

42.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

44.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

46.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

47.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

48.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

49.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

50.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

51.

Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

52.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

53.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

54.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

55.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

56.

Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

57.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

58.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Daerah.

59.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

60.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

61.

Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.

62.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan di Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.

64.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

65.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

66.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang memuat ketetapan Pajak dan besaran jumlah pokok Pajak yang terutang.

67.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

68.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

69.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

70.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

71.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

72.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

73.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang diajukan oleh Wajib Pajak.

74.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

75.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

76.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

77.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajibannya terkait Pajak atau Retribusi.

78.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

79.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

80.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

81.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

82.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

83.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

84.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

85.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan beserta lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.

86.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

87.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

88.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

89.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi.

90.

Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Subjek Pajak atau Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan Pajak.

91.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

92.

Hari adalah hari kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang:

a.

Pajak;

b.

Retribusi;

c.

ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi;

d.

insentif fiskal dan kemudahan bidang Pajak dan Retribusi serta penyesuaian tarif atas kebijakan pemerintah;

e.

kerahasiaan data Wajib Pajak;

f.

sistem informasi dan elektronik Pajak dan Retribusi;

g.

kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi serta pemanfaatan data; dan

h.

penyidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

BPHTB;

 

c.

PBJT atas:

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan;

 

d.

Pajak Reklame;

 

e.

PAT;

 

f.

Pajak MBLB;

 

g.

Opsen PKB; dan

 

h.

Opsen BBNKB.

(2)

Jenis Pajak yang tidak dipungut Pemerintah Daerah adalah Pajak Sarang Burung Walet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, terdiri atas:

 

a.

PBB-P2;

 

b.

Pajak Reklame;

 

c.

PAT;

 

d.

Opsen PKB; dan

 

e.

Opsen BBNKB.

(2)

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:

 

a.

BPHTB;

 

b.

PBJT atas:

 

 

1.

Makanan dan/atau Minuman;

 

 

2.

Tenaga Listrik;

 

 

3.

Jasa Perhotelan;

 

 

4.

Jasa Parkir; dan

 

 

5.

Jasa Kesenian dan Hiburan; dan

 

c.

Pajak MBLB.

(3)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD atau SPPT.

(4)

Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.

(5)

Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

 

a.

Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

 

b.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

 

c.

Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam/kuburan, peninggalan purbakala, dan/atau yang sejenis;

 

d.

Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

 

e.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

f.

Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

 

g.

Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu/mass rapid transit, lintas raya terpadu/light rail transit, atau yang sejenis;

 

h.

Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

 

i.

Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2)

Wajib Pajak pada PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

(3)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diberikan pada salah satu objek PBB-P2, untuk setiap Tahun Pajak.

(5)

Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu, dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

(7)

Ketentuan mengenai tata cara penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP, setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

(2)

Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:

 

a.

kenaikan NJOP hasil penilaian;

 

b.

bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

 

c.

klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.

(3)

Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a.

untuk NJOP dengan nilai sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen);

b.

untuk NJOP dengan nilai Rp300.000.001,00 (tiga ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,069% (nol koma nol enam puluh sembilan persen);

c.

untuk NJOP dengan nilai Rp600.000.001,00 (enam ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,088% (nol koma nol delapan puluh delapan persen);

d.

untuk NJOP dengan nilai Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,107% (nol koma seratus tujuh persen);

e.

untuk NJOP dengan nilai Rp1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,126% (nol koma seratus dua puluh enam persen);

f.

untuk NJOP dengan nilai Rp2.000.000.001,00 (dua miliar satu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,145% (nol koma seratus empat puluh lima persen);

g.

untuk NJOP dengan nilai Rp2.500.000.001,00 (dua miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,164% (nol koma seratus enam puluh empat persen);

h.

untuk NJOP dengan nilai Rp3.000.000.001,00 (tiga miliar satu rupiah) sampai dengan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,183% (nol koma seratus delapan puluh tiga persen);

i.

untuk NJOP dengan nilai Rp3.500.000.001,00 (tiga miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,202% (nol koma dua ratus dua persen);

j.

untuk NJOP dengan nilai Rp4.000.000.001,00 (empat miliar satu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,221% (nol koma dua ratus dua puluh satu persen);

k.

untuk NJOP dengan nilai di atas Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan tarif sebesar 0,222% (nol koma dua ratus dua puluh dua persen); dan

l.

untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan tarif sebesar 0,040% (nol koma nol empat puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan tiap tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

(2)

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3)

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

(2)

Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada, yaitu:

 

a.

laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan

 

b.

Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pemindahan hak karena:

 

 

1.

jual beli;

 

 

2.

tukar-menukar;

 

 

3.

hibah;

 

 

4.

hibah wasiat;

 

 

5.

waris;

 

 

6.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

 

 

7.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

8.

penunjukan pembeli dalam lelang;

 

 

9.

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

10.

penggabungan usaha;

 

 

11.

peleburan usaha;

 

 

12.

pemekaran usaha; atau

 

 

13.

hadiah; dan

 

b.

pemberian hak baru karena:

 

 

1.

kelanjutan pelepasan hak; atau

 

 

2.

di luar pelepasan hak.

(3)

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

hak milik;

 

b.

hak guna usaha;

 

c.

hak guna bangunan;

 

d.

hak pakai;

 

e.

hak milik atas satuan rumah susun; dan

 

f.

hak pengelolaan.

(4)

Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:

 

a.

untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

 

b.

oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

 

c.

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;

 

d.

untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

 

e.

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

 

f.

oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

 

g.

oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

 

h.

untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2)

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.

(2)

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

harga transaksi untuk jual beli;

 

b.

nilai pasar untuk:

 

 

1.

tukar-menukar;

 

 

2.

hibah;

 

 

3.

hibah wasiat;

 

 

4.

waris;

 

 

5.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

 

 

6.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

7.

peralihan hak atas pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

 

 

8.

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

 

 

9.

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;

 

 

10.

penggabungan usaha;

 

 

11.

peleburan usaha;

 

 

12.

pemekaran usaha; dan

 

 

13.

hadiah; dan

 

c.

harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3)

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak.

(4)

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5)

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6)

Dalam hal bukti perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa letter c, maka nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

(7)

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dalam hal hibah wasiat atau waris tertentu ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(8)

Ketentuan mengenai jenis hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

 

a.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, untuk jual beli;

 

b.

pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, untuk:

 

 

1.

tukar-menukar;

 

 

2.

hibah;

 

 

3.

hibah wasiat;

 

 

4.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

 

 

5.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

 

 

6.

penggabungan usaha;

 

 

7.

peleburan usaha;

 

 

8.

pemekaran usaha; dan/atau

 

 

9.

hadiah;

 

c.

pada tanggal saat penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan, untuk waris;

 

d.

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk putusan hakim;

 

e.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

 

f.

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

 

g.

pada tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk lelang.

(2)

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang dibayar oleh konsumen, yaitu meliputi:

a.

Makanan dan/atau Minuman;

b.

Tenaga Listrik;

c.

Jasa Perhotelan;

d.

Jasa Parkir; dan

e.

Jasa Kesenian dan Hiburan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

 

a.

Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan

 

b.

penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

 

 

1.

proses penyediaan bahan baku dan/atau bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajian berdasarkan pesanan;

 

 

2.

penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

 

 

3.

penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2)

Yang dikecualikan dari objek penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Makanan dan/atau Minuman:

 

a.

dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;

 

b.

oleh usaha ultra mikro, mikro dan kecil pada kegiatan yang diselenggarakan untuk waktu terbatas/tertentu, seperti festival, bazar, pameran dan kegiatan sejenis lainnya;

 

c.

pada toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

 

d.

oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

 

e.

oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

(3)

Batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Peninjauan batasan peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan melakukan kajian atas peredaran usaha, yang memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian Daerah.

(5)

Penetapan peredaran usaha, berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2)

Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

konsumsi Tenaga Listrik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya;

 

b.

konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

 

c.

konsumsi Tenaga Listrik pada rumah/tempat ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

 

d.

konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

(3)

Ketentuan mengenai kapasitas tertentu pada Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan, pada penyedia Jasa Perhotelan, seperti:

 

a.

hotel;

 

b.

hostel;

 

c.

vila;

 

d.

pondok wisata;

 

e.

motel;

 

f.

losmen;

 

g.

wisma pariwisata;

 

h.

pesanggrahan;

 

i.

rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage;

 

j.

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

 

k.

glamping.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, atau pemerintah daerah;

 

b.

jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

 

c.

jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

 

d.

jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

 

e.

jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

 

a.

penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

 

b.

pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;

 

b.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran, yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

 

c.

jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal aset milik pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang dikuasai dan dikelola oleh swasta untuk digunakan sebagai usaha tempat parkir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

 

a.

tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

 

b.

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

c.

kontes kecantikan;

 

d.

kontes binaraga;

 

e.

pameran;

 

f.

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

 

g.

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

 

h.

permainan ketangkasan;

 

i.

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

 

j.

rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

 

k.

panti pijat dan pijat refleksi; dan

 

l.

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2)

Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

 

a.

promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;

 

b.

kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

 

c.

bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak pada PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

(2)

Wajib Pajak pada PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan/atau jasa tertentu meliputi:

 

a.

untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

untuk PBJT Tenaga Listrik adalah nilai jual Tenaga Listrik, dengan ketentuan nilai jual Tenaga Listrik sebagai berikut:

 

 

1.

untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, dihitung berdasarkan:

 

 

 

a)

jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kilo watt hour atau variabel, yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; atau

 

 

 

b)

jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.

 

 

2.

untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dihitung berdasarkan:

 

 

 

a)

kapasitas tersedia;

 

 

 

b)

tingkat penggunaan listrik;

 

 

 

c)

jangka waktu pemakaian listrik; dan

 

 

 

d)

harga satuan Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

 

c.

untuk PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan;

 

d.

untuk PBJT Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan

 

e.

untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.

(2)

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk sejenis lainnya, yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3)

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan/atau jasa yang sejenis, yang berlaku di wilayah Daerah.

(4)

Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

(5)

Jumlah pembayaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e, sudah termasuk potongan harga atau tiket masuk gratis/free pass yang diberikan kepada konsumen/pengguna.

(6)

Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif PBJT ditetapkan sebagai berikut:

a.

PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 10% (sepuluh persen);

b.

PBJT Tenaga Listrik sebesar:

 

1.

10% (sepuluh persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh konsumen/pengguna selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;

 

2.

3% (tiga persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam; dan

 

3.

1,5% (satu koma lima persen), untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

c.

PBJT Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen);

d.

PBJT Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen); dan

e.

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar:

 

1.

10% (sepuluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k; dan

 

2.

50% (lima puluh persen), untuk objek Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf l.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Pajak pada PBJT terdiri atas:

 

a.

masa Pajak permanen, yaitu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender; dan

 

b.

masa Pajak insidental, yaitu pada saat penjualan, penyerahan, dan/atau penyediaan barang dan/atau jasa.

(2)

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

 

a.

pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

 

b.

konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

 

c.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

 

d.

pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

 

e.

pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3)

Ketentuan mengenai masa Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tahun Pajak PBJT diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2)

Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Reklame papan/billboard/videotron/megatron;

 

b.

Reklame kain;

 

c.

Reklame melekat/stiker;

 

d.

Reklame selebaran;

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

f.

Reklame udara;

 

g.

Reklame apung;

 

h.

Reklame film/slide; dan

 

i.

Reklame peragaan.

(3)

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

 

b.

label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

 

c.

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi, yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

 

d.

Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah;

 

e.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan, yang tidak disertai dengan iklan komersial;

 

f.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah; dan

 

g.

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan, yang jenis, ukuran, bentuk, bahan dan jangka waktu reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2)

Wajib Pajak pada Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2)

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3)

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4)

Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

(2)

Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Yang dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk:

 

a.

keperluan dasar rumah tangga;

 

b.

pengairan pertanian rakyat;

 

c.

perikanan rakyat;

 

d.

peternakan rakyat;

 

e.

keperluan ibadah atau keagamaan; dan

 

f.

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD yang menyelenggarakan usaha pelayanan air minum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)

Wajib Pajak pada PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2)

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3)

Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4)

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5)

Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif PAT ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, ditetapkan tarif sebesar 15% (lima belas persen);

 

b.

untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, ditetapkan tarif sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);

 

c.

untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, ditetapkan tarif sebesar 10% (sepuluh persen);

 

d.

untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, ditetapkan tarif sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); dan

 

e.

untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok ditetapkan tarif sebesar 5% (lima persen).

(2)

Pengelompokan dan jenis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nilai perolehan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dengan tiap tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

 

a.

asbes;

 

b.

batu tulis;

 

c.

batu setengah permata;

 

d.

batu kapur;

 

e.

batu apung;

 

f.

batu permata;

 

g.

bentonit;

 

h.

dolomit;

 

i.

feldspar;

 

j.

garam batu (halite);

 

k.

grafit;

 

l.

granit/andesit;

 

m.

gips;

 

n.

kalsit;

 

o.

kaolin;

 

p.

leusit;

 

q.

magnesit;

 

r.

mika;

 

s.

marmer;

 

t.

nitrat;

 

u.

obsidian;

 

v.

oker;

 

w.

pasir dan kerikil;

 

x.

pasir kuarsa;

 

y.

perlit;

 

z.

fosfat;

 

aa.

talk;

 

bb.

tanah serap (fullers earth);

 

cc.

tanah diatom;

 

dd.

tanah liat; 

 

ee.

tawas (alum); 

 

ff.

tras;

 

gg.

yarosit; 

 

hh.

zeolit;

 

ii.

basal; 

 

jj.

trakhit;

 

kk.

belerang;

 

ll.

MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 

 

mm.

MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

 

a.

untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan

 

b.

untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya, yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak pada Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2)

Wajib Pajak pada Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2)

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

(3)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.

(4)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebagai berikut:

a.

untuk penambang tradisional tarif ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan

b.

untuk pengusaha berbentuk Badan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dengan tiap tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dikenakan atas Pajak terutang PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak pada PKB.

(2)

Opsen PKB dipungut secara bersamaan dengan PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

(2)

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak pada BBNKB.

(2)

Opsen BBNKB dipungut secara bersamaan dengan BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

(2)

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah dapat menerima hasil atas Pemungutan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan atas jenis Pajak yaitu:

 

a.

PBJT Tenaga Listrik;

 

b.

PAT; dan

 

c.

Opsen PKB,

 

dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya.

(2)

Hasil penerimaan atas PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum, antara lain:

 

a.

penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan

 

b.

pembayaran atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(3)

Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, diantaranya melalui:

 

a.

penanaman pohon;

 

b.

pembuatan lubang atau sumur resapan;

 

c.

pelestarian hutan atau pepohonan; dan

 

d.

pengelolaan limbah.

(4)

Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengalokasian atas penerimaan dari jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Retribusi di Daerah terdiri atas:

 

a.

Retribusi Jasa Umum;

 

b.

Retribusi Jasa Usaha; dan

 

c.

Retribusi Perizinan Tertentu.

(2)

Yang dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dikelola oleh:

 

a.

pemerintah pusat;

 

b.

Pemerintah Provinsi;

 

c.

pemerintah daerah lain;

 

d.

badan usaha milik negara;

 

e.

BUMD; dan

 

f.

swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

 

a.

pelayanan kesehatan;

 

b.

pelayanan kebersihan;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

 

d.

pelayanan pasar.

(2)

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6)

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.

(7)

Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

(8)

Tidak dipungutnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterapkan secara permanen atau insidental, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan/penyediaan barang dan/atau jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

 

b.

penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

 

c.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

 

d.

pelayanan rumah pemotongan hewan;

 

e.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

f.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

 

g.

pemanfaatan aset Daerah.

(2)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5)

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan pemberian/penerbitan izin yang diberikan Pemerintah Daerah atau pembayaran kompensasi tertentu dan merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:

 

a.

PBG; dan

 

b.

penggunaan TKA.

(2)

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipungut pada wilayah Daerah atau pada lokasi pelayanan diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

 

b.

pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

 

c.

pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

 

d.

pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3)

Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi pelayanan kesehatan pada:

a.

Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam Lampiran I;

b.

Puskesmas beserta jaringannya tercantum dalam Lampiran II; dan

c.

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

 

a.

pengambilan atau pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

 

b.

pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;

 

c.

penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;

 

d.

penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

 

e.

pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2)

Yang dikecualikan dari objek pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan antara lain pada:

 

a.

jalan umum;

 

b.

taman atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah;

 

c.

tempat ibadah; dan

 

d.

fasilitas sosial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk parkir yang bersifat insidental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pada pasar rakyat atau pasar hewan, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa:

a.

kios;

b.

los; dan

c.

pelataran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(2)

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas;

 

b.

penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas, dan/atau nilai harga transaksi lelang untuk pelayanan jasa lelang;

 

c.

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

 

d.

pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;

 

e.

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

 

f.

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

 

g.

pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha, ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, atau hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2)

Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan rumah pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, dengan kriteria dan/atau jumlah tertentu dapat diberikan keringanan atau pemotongan atas tarif yang ditentukan Pemerintah Daerah.

(2)

Terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas pada tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, diberlakukan ketentuan tarif antara lain sebagai berikut:

 

a.

tarif terpisah pada tiap pelayanan dan penyediaan fasilitas;

 

b.

tarif berlangganan; atau

 

c.

tarif terusan.

(3)

Kriteria Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Yang dikecualikan dari pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap:

 

a.

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain:

 

 

1.

pemancangan tiang listrik/telepon;

 

 

2.

penanaman kabel; dan

 

 

3.

penanaman pipa.

 

b.

pemakaian/penggunaan/pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, pemerintah desa atau pihak yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan

 

c.

aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk setiap bentuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

 

a.

sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

 

b.

kerja sama pemanfaatan;

 

c.

bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

 

d.

kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3)

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

b.

tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

 

c.

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi

(4)

Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(5)

Besaran tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah dan tata cara penghitungan tarif untuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(2)

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

pelayanan persetujuan Bangunan Gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

 

b.

pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

(3)

Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

 

a.

formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

luas total lantai;

 

 

2.

indeks lokalitas;

 

 

3.

indeks terintegrasi; dan

 

 

4.

indeks Bangunan Gedung terbangun.

 

b.

formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi:

 

 

1.

volume;

 

 

2.

indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

 

 

3.

indeks Bangunan Gedung terbangun.

(4)

Tingkat penggunaan jasa Retribusi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jumlah besaran DKPTKA yang harus dibayarkan Wajib Retribusi, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang membidanginya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2)

Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a adalah pelayanan pemberian/penerbitan PBG dan/atau prasarana Bangunan Gedung.

(2)

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

 

a.

layanan konsultasi pemenuhan Standar Teknis;

 

b.

penerbitan PBG;

 

c.

inspeksi Bangunan Gedung;

 

d.

penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan/atau

 

e.

pencetakan plakat SLF.

(3)

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi untuk permohonan persetujuan yang meliputi:

 

a.

pembangunan Bangunan Gedung baru;

 

b.

Bangunan Gedung yang sudah dibangun dan belum memiliki PBG dan SLF; dan/atau

 

c.

PBG perubahan yaitu:

 

 

1.

perubahan fungsi Bangunan Gedung;

 

 

2.

perubahan lapis Bangunan Gedung;

 

 

3.

perubahan luas Bangunan Gedung;

 

 

4.

perubahan tampak Bangunan Gedung;

 

 

5.

perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;

 

 

6.

perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

 

 

7.

perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan/atau

 

 

8.

perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4)

Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kendala diakses, maka penerbitan PBG dapat dilaksanakan secara non-elektronik atau manual.

(6)

Objek PBG berupa Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fungsi:

 

a.

usaha selain usaha mikro, kecil dan menengah;

 

b.

usaha mikro, kecil dan menengah;

 

c.

hunian;

 

d.

khusus;

 

e.

sosial budaya;

 

f.

keagamaan; dan

 

g.

ganda/campuran.

(7)

Objek PBG berupa prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:

 

a.

konstruksi pembatas/penahan/pengaman;

 

b.

konstruksi penanda masuk lokasi;

 

c.

konstruksi perkerasan;

 

d.

konstruksi perkerasan aspal beton;

 

e.

konstruksi perkerasan blok paving rumput/grass block;

 

f.

konstruksi penghubung;

 

g.

konstruksi penghubung berupa jembatan antar gedung;

 

h.

konstruksi penghubung berupa jembatan penyeberangan orang/barang;

 

i.

konstruksi penghubung berupa jembatan bawah tanah/underpass;

 

j.

konstruksi kolam/reservoir bawah tanah;

 

k.

konstruksi septic tank/sumur resapan;

 

l.

konstruksi menara;

 

m.

konstruksi menara air;

 

n.

konstruksi monumen;

 

o.

konstruksi instalasi listrik/gardu listrik;

 

p.

konstruksi reklame/papan reklame;

 

q.

konstruksi pondasi mesin;

 

r.

konstruksi menara televisi;

 

s.

konstruksi antena radio;

 

t.

konstruksi menara telekomunikasi;

 

u.

konstruksi tangki tanam bahan bakar;

 

v.

konstruksi drainase (dalam persil); dan

 

w.

konstruksi penyimpanan/silo.

(8)

Yang dikecualikan dari objek PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG bagi Bangunan Gedung dan prasarana Bangunan Gedung:

 

a.

milik instansi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lain; dan

 

b.

yang memiliki fungsi keagamaan.

(9)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu perubahan PBG untuk kegiatan pemeliharaan dan/atau perawatan Bangunan Gedung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri atas:

 

a.

standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau

 

b.

harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

(2)

Biaya penyelenggaraan layanan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(3)