Perda Kabupaten Majalengka Nomor: 9 Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa ketentuan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi sekarang dan perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, serta untuk tertib administrasi dan adanya kepastian hukum Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kepada Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA CATATAN SIPIL

 

 

 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2000 diubah pertama kalinya sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Pasal 1 huruf b dan d diubah, diantara huruf f disisipkan f baru yaitu f.1 dan huruf i dan j dihapus sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

a.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka;

 

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;

 

c.

Bupati adalah Bupati Majalengka;

 

d.

Kas Daerah adalah aparat atau Lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan atau surat berharga untuk kepentingan daerah;

 

e.

Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal/sementara di wilayah Kabupaten Majalengka;

 

f.

Akta Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat Kepala Dinas/Instansi yang menangani Catatan Sipil di Kabupaten Majalengka;

 

f.1

Saksi adalah dua orang atau lebih yang benar-benar mengetahui kelahiran seorang anak/seseorang dan dapat dihadapkan kepada Pejabat Pencatat Akta Catatan Sipil oleh pelapor untuk dapat memberikan kesaksian atas kelahiran dimaksud dan/atau saksi adalah pejabat yang diberi wewenang dalam bidang tugasnya oleh Bupati atas keterangan pelapor/pemohon secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;

 

g.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

 

h.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

 

i.

Dihapus;

 

j.

Dihapus;

 

k.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan Pidana;

 

l.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

2.

Pasal 8 ayat (1) diubah, dan setelah ayat (2) ditambah satu ayat baru yaitu ayat (3) sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi untuk Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka sebagai penerimaan Daerah.

 

(3)

Biaya meterai dan saksi yang diperlukan oleh pemohon merupakan tanggung jawab pemohon.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga bunyi keseluruhan Pasal 9 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi Akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan oleh Kepala Dinas pada loket atau tempat yang ditentukan.

 

(2)

Hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau hari berikutnya apabila saat penyetoran merupakan hari libur.

 

(3)

Biaya untuk kebutuhan pelayanan Akta Catatan Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang secara teknis akan diatur dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

 

 

 

 

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 30 Oktober 2002
BUPATI MAJALENGKA
Cap/ttd
Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 November 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
Cap/Ttd
MACHALI, SH.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI C