Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor: 5 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;

b.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;

c.

bahwa Retribusi Golongan Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d.

bahwa kebijakan Retribusi Golongan Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara dengan Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

Bupati adalah Bupati Lombok Utara.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Utara dengan persetujuan bersama Bupati.

8.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lombok Utara.

9.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

20.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas pasar/pertokoan

(2)

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan fasilitas terminal.

(3)

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir

(4)

Dengan nama Retribusi rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan

(5)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan jasa pelabuhan.

(6)

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a.

Retribusi pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

b.

Retribusi terminal;

c.

Retribusi Tempat Khusus parkir;

d.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

e.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

f.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Terminal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 2 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 3 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 4 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Pelayanan Kepalabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Rekreasi dan Olahraga.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf f ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi kegiatan usaha dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional , pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal serta laba yang akan diperoleh.

(2)

Klasifikasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi daerah yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Lombok Utara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(3)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(4)

Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.

(5)

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

(2)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran

(3)

Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(4)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

(5)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

(3)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan/atau

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, merupakan penerimaan negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2A Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagai Dasar Hukum pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Lombok Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan di Tanjung
pada tanggal 2 Oktober 2010
BUPATI LOMBOK UTARA,
ttd.
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 4 Oktober 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA,
ttd.
SIMPARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010 NOMOR 5

 

 

 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Lombok Utara mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

 

Selama ini pungutan Daerah Kabupaten Lombok Utara yang berupa Retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, mengingat Kabupaten Lombok Utara merupakan Daerah pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat yang diberi kewenangan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat sampai dengan saat dimilikinya Peraturan Daerah sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Lombok Utara diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, di sisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 5