Perda Kabupaten Kudus Nomor: 7 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Oktober 2005 Nomor S./29/MK.10/2005 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambah- an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

7.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2330);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin Usaha Industri;

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 34);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG INDUSTRI.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 17 dihapus.

 

 

 

 

 

2.

Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dihapus.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri:

 

 

a.

fotocopy KTP;

 

 

b.

fotocopy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum;

 

 

c.

fotocopy keputusan perizinan yang terkait dengan pendirian perusahaan.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 10 dihapus.

 

 

 

 

 

8.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, dan Pasal 10 C yang mengatur:

 

 

 

 

 

 

 

Perizinan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap, Bupati wajib menerbitkan persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(2)

Apabila permohonan ditolak, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib disampaikan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai alasan.

 

 

 

 

 

 

 

Masa berlaku perizinan adalah untuk selama masih menjalankan perusahaan.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

 

 

a.

Izin Usaha Industri;

 

 

b.

Izin Usaha Perluasan Industri; dan

 

 

c.

Tanda Daftar Industri.

 

 

 

 

 

10.

Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Retribusi Izin Usaha Industri, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per perusahaan;

 

 

b.

Retribusi Tanda Daftar Industri, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per perusahaan;

 

 

c.

Retribusi Izin Usaha Perluasan Perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per perusahaan;

 

 

d.

Retribusi Izin Usaha Perluasan Perusahaan Industri yang telah memiliki Tanda Daftar Industri, sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per perusahaan.

 

 

 

 

 

11.

Pasal 37 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

 

 

 

 

 

12.

Penjelasan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 10 dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 September 2006
BUPATI KUDUS,
Ttd.
MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,
Ttd.
BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 7

 

 

 

 

 

 

Bahwa dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri dan menarik minat investor untuk menginvestasikan modalnya di Kabupaten Kudus, perlu adanya penyederhanaan perizinan di bidang industri dengan menghilangkan ketentuan daftar ulang izin bidang industri dan izin prinsip.

Bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, penyederhanaan perizinan tersebut juga merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Oktober 2005 Nomor S./29/MK.10/2005 perihal Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengatur pemberian izin bidang industri, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Bidang Industri, dengan berpedoman pada:

 

1.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;

 

2.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan;

 

3.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MFP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

 

4.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri.

 

 

 

 

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 80