Perda Kabupaten Kudus Nomor: 3 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kudus yang tidak dijaminkan kesehatannya pada Perusahaan Asuransi Kesehatan, atau perusahaan/badan penjamin kesehatan lainnya perlu dibebaskan retribusi pelayanan rawat jalan pada Puskesmas;

b.

bahwa guna pelaksanaan pembebasan retribusi tersebut dan guna menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar retribusi di bidang pelayan kesehatan, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dimaksud;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;

23.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Kudus.

4.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

5.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya dan jaringannya.

6.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

7.

Visite Dokter adalah kunjungan dokter kepada pasien di ruang rawat inap Puskesmas.

8.

Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Puskesmas termasuk penggunaan ruang, listrik, air dan biaya makan per hari.

9.

Rawat inap adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan tempat perawatan, yang menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

10.

Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

11.

Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya kepada seseorang untuk mencegah kematian dan atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.

12.

Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien.

13.

Pelayanan kesehatan gratis adalah pembebasan biaya retribusi rawat jalan yang meliputi observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan di Puskesmas bagi masyarakat Kabupaten Kudus yang belum memiliki jaminan kesehatan.

14.

Pemeriksaan penunjang diagnostik dan elektromedik adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas untuk menunjang penegakan diagnosa.

15.

Laboratorium adalah sarana penunjang kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan-bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

16.

Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan medik dan terapi.

17.

Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, jasa psikologi, dan tindakan rehabilitasi medik.

18.

Konsultasi adalah bimbingan atau pertolongan pada seseorang untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.

19.

Calon pengantin adalah seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan.

20.

Pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan di Kabupaten Kudus.

21.

Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah diperiksa kesehatannya.

22.

Surat Keterangan Kesehatan adalah surat keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa pemohon tersebut telah diperiksa kesehatannya.

23.

Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan adalah seluruh kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan sanitasi serta rekomendasi kesehatan lingkungan bagi tempat-tempat umum dan tempat usaha.

24.

Peserta Asuransi Kesehatan atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Pekerja dan Masyarakat yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan, atau perusahaan/badan penjamin kesehatan dan masyarakat miskin yang dijamin oleh Pemerintah Pusat.

25.

Keluarga peserta adalah istri atau suami dan anak yang sah atau anak angkat peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

27.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

28.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas;

29.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

30.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

31.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang.

32.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

33.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

34.

Kedaluwarsa adalah melewati batas waktu yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

35.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

36.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

37.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi:

a.

pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan; dan

b.

pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

 

a.

pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, dan Laboratorium Kesehatan Swasta; dan

 

b.

pelayanan penyehatan lingkungan meliputi pengelolaan sampah medis, laik sehat depot air minum, laik sehat hotel, laik sehat restoran, laik sehat rumah makan.

(2)

Pelayanan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sertifikat laik sehat.

(3)

Sertifikat laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(4)

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

 

a.

pelayanan kesehatan wajib, terdiri dari:

 

 

1.

promosi kesehatan;

 

 

2.

kesehatan lingkungan;

 

 

3.

kesehatan ibu dan anak;

 

 

4.

gizi;

 

 

5.

Pemberantasan Penyakit Menular (P2M); dan

 

 

6.

pengobatan.

 

b.

pelayanan kesehatan pengembangan, terdiri dari:

 

 

1.

kesehatan sekolah;

 

 

2.

kesehatan olahraga;

 

 

3.

kesehatan kerja;

 

 

4.

kesehatan gigi dan mulut;

 

 

5.

kesehatan jiwa;

 

 

6.

kesehatan mata;

 

 

7.

kesehatan usia lanjut; dan

 

 

8.

pembinaan pengobat tradisional (batra).

 

c.

pelayanan kesehatan penunjang, terdiri dari:

 

 

1.

perawatan kesehatan masyarakat;

 

 

2.

laboratorium medis dan kesehatan masyarakat; dan

 

 

3.

pencatatan dan pelaporan.

(5)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditangani tenaga-tenaga kesehatan sesuai bidang masing-masing.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap calon pengantin yang akan menyelenggarakan/melangsungkan perkawinan baik yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama maupun di Pencatatan Sipil wajib memeriksakan kesehatannya pada Puskesmas atau di tempat pelayanan kesehatan di Daerah yang memiliki fasilitas setara dengan Puskesmas.

(2)

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik diagnostik, pemberian imunisasi, dan konsultasi kesehatan.

(3)

Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi calon pengantin yang salah satu atau keduanya adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

(4)

Kepada calon pengantin yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Kesehatan.

(5)

Apabila calon pengantin ternyata menderita penyakit, maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan dan dianjurkan untuk berobat atas biaya sendiri tanpa menghambat perkawinan.

(6)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lampiran surat keterangan kawin dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

Pelayanan pemberian Surat Keterangan Kesehatan, meliputi:

a.

Surat Keterangan Kesehatan Persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil;

b.

Surat Keterangan Kesehatan untuk melamar pekerjaan;

c.

Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan sekolah; dan

d.

Surat Keterangan Kesehatan untuk persyaratan tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Puskesmas dapat menyediakan mobil Puskesmas Keliling untuk keperluan pengangkutan pasien dari tempat tinggal ke Puskesmas dan sebaliknya atau dari Puskesmas ke tempat lain untuk keperluan rujukan dan sebaliknya.

(2)

Mobil Puskesmas Keliling tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.

(3)

Permohonan izin pemakaian mobil Puskesmas Keliling ditujukan kepada Kepala Puskesmas atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

(1)

Peserta asuransi kesehatan atau jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai ikatan perjanjian antara perusahaan asuransi kesehatan dengan Dinas Kesehatan.

(2)

Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan dan Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas meliputi pelayanan observasi, diagnosa, dan obat rawat jalan.

(2)

Tata cara pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

(2)

Dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang meliputi:

a.

Pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, meliputi:

 

1.

pengelolaan sampah medis;

 

2.

laik sehat depot air minum;

 

3.

laik sehat hotel;

 

4.

laik sehat restoran;

 

5.

laik sehat rumah makan.

b.

Pelayanan kesehatan pada Puskesmas, meliputi:

 

1.

pelayanan rawat jalan;

 

2.

tindakan operasi;

 

3.

pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

 

4.

pelayanan rawat inap;

 

5.

pelayanan persalinan;

 

6.

pelayanan keluarga berencana;

 

7.

pelayanan laboratorium sederhana;

 

8.

pelayanan elektromedik;

 

9.

pelayanan visum et repertum;

 

10.

pelayanan pemberian Surat Keterangan; dan

 

11.

pelayanan mobil Puskesmas Keliling.

 

 

 

 

 

(1)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

(2)

Dikecualikan dari subyek retribusi adalah orang pribadi yang tidak dijaminkan atau menjaminkan pelayanan kesehatannya kepada Perusahaan Asuransi Kesehatan, khusus untuk pelayanan rawat jalan termasuk obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen belanja operasi, pemeliharaan, dan jasa pelayanan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Pemberian Surat Keterangan Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan penunjang dikenakan tambahan biaya sesuai dengan jenis pemeriksaan penunjangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan ádalah di Daerah.

 

 

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut pada akhir perawatan dan untuk rawat inap dengan perhitungan sebagai berikut:

 

a.

hari dimana penderita mulai masuk dihitung penuh satu hari;

 

b.

hari dimana penderita pulang sesudah jam 12.00 WIB dikenakan biaya satu hari penuh, sedangkan sebelum jam 12.00 WIB dibebaskan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Retribusi terutang bagi Perusahaan Asuransi Kesehatan dengan ikatan kerjasama dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal wajib retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

 

 

 

 

 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan:

 

a.

pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

 

b.

pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;

 

c.

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan kesalahannya.

(2)

Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(3)

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.

(4)

Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

(2)

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.

(3)

Bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama, apabila terdapat kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

(2)

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak diterbitkannya surat tagihan, kecuali apabila wajib retribusi terbukti melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 23 Februari 2009

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

 

Diundangkan di Kudus

pada tanggal 24 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan fasilitas, daya guna dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Bahwa guna peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta guna meringankan beban masyarakat terkait pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas khususnya bagi masyarakat yang tidak tercantum atau tidak memiliki jaminan kesehatan baik yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, maka perlu membebaskan retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2001 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dimaksud.

Berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada:

 

1.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

 

2.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;

 

3.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 120