Perda Kabupaten Karimun Nomor: 11 Tahun 2004

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka dalam upaya meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan dipandang perlu dilakukan, pembinaan, pengawasan/pengendalian dan perlindungan terhadap tenaga kerja di daerah;

b.

bahwa sehubungan dengan huruf a maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.

 

1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 2918);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

7.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penetapan Tenaga Asing (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1958);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KETENAGAKERJAAN.

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

3.

Bupati adalah Bupati Karimun.

4.

Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karimun.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

6.

Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.

7.

Retribusi adalah pungutan sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

8.

Retribusi Pelayanan di bidang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Retribusi adalah pemberian perizinan tertentu di bidang Ketenagakerjaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Norma keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, kesejahteraan Tenaga Kerja, Pelatihan Tenaga Kerja, penggunaan barang/prasarana/sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan guna melindungi kelestarian lingkungan kerja.

9.

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

11.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan atau pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum.

12.

Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan tujuan untuk mencari atau tidak, baik milik swasta atau milik Negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri dan atau Negara Campuran.

13.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.

14.

Perusahan Besar adalah perusahaan yang mempunyai Tenaga Kerja 100 (seratus) orang ke atas dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 100 (seratus) orang tetapi membayar jumlah upah Tenaga Kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

15.

Perusahaan sedang adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembulan) orang dan atau perusahaan yang jumlah tenaga kerjanya kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah Tenaga Kerja bernilai sekurang-kurangnya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah).

16.

Perusahaan kecil adalah perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang dagang atau jasa produksinya yang mempunyai tenaga kerja dari 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya pokok retribusi yang dituangkan dalam bentuk karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

18.

Surat Retribusi Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan untuk wajib retribusi untuk melaporkan.

19.

Surat Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

21.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

22.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun.

23.

Akreditas adalah penetapan status melalui penilaian terhadap lembaga penyelenggara latihan kerja yang dilakukan melalui penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan jenjang atau tingkat latihan kerja.

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
 

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut retribusi atas pelayanan ketenagakerjaan.

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan ketenagakerjaan meliputi:

a.

Wajib lapor kesejahteraan Pekerja;

b.

Pengesahan Peraturan Perusahaan;

c.

Pendaftaran KKB (kesepakatan kerja bersama);

d.

Uji Keterampilan Kejuruan;

e.

Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

 

(1)

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan ketenagakerjaan.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha/badan hukum yang mendapatkan pelayanan ketenagakerjaan dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

 

 

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dan Perizinan Tertentu.

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas klasifikasi, jenis dan jangka waktu.

 

 

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, pembinaan, pengawasan pengendalian dan survey lapangan.

 

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a.

Retribusi Wajib Lapor Kesejahteraan Pekerja (WLKP) per tahun dalam:

 

 

 

b.

Pengesahan Peraturan Perusahaan yang berlaku dua tahun sekali diatur sebagai berikut:

 

 

 

c.

Pendaftaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dua tahun sekali:

 

 

 

d.

Akreditasi LLS/LLP Rp. 100.000,-

e.

Uji keterampilan dan sertifikasi Rp. 50.000,-sesuai kejuruan;

f.

Retribusi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan dipungut di wilayah Daerah.

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

 

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

 

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB XIV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau administrasi berupa bunga oleh Bupati.

(3)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

 

(1)

Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

(2)

Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

(1)

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2)

Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

 

BAB XV
KADALUARSA
 

(1)

Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA
 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

 

BAB XVII
PENGAWASAN
 

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

 

BAB XVIII
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

 

Disahkan di Kabupaten Karimun
Pada tanggal 30 Agustus 2004
BUPATI KARIMUN,
ttd.
H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal: 2 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,
ttd.
H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2004 NOMOR 33.

 

 

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan di Kabupaten Karimun dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 1 s/d 18

Pasal 19

Pasal 20 s/d 25