Perda Kabupaten Karimun Nomor: 11 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

b.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pajak Reklame.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);

2.

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pajak Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara 3684);

4.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

9.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

 

 

 

 

 

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PAJAK REKLAME

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

a.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia;

b.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c.

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Karimun;

d.

Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak pungutan Daerah atas penyelenggaraan reklame;

f.

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

g.

Reklame adalah benda, alat, perbutan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dikeluarkan oleh pemerintah;

h.

Penyelenggara Reklame adalah Perorangan atau badan yang menyelenggara reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

i.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, penayangan, pengeceran pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan;

j.

Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;

k.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

l.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

m.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

n.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

o.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDK BT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

p.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

q.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

r.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama pajak Reklame dipungut Pajak atas penyelenggaraan reklame.

(2)

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3)

Penyelenggaraan sebagai mana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini meliputi:

 

a.

Reklame papan/billboard/megatron;

 

b.

Reklame kain;

 

c.

Reklame melekat (stiker);

 

d.

Reklame selebaran;

 

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

 

f.

Reklame udara;

 

g.

Reklame suara;

 

h.

Reklame film/slide;

 

i.

Reklame peragaan;

 

j.

Reklame/lklan Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya yang menyangkut ruang lingkup Kabupaten Karimun.

 

 

 

 

 

 

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b.

Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi dan Radio;

c.

Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang penyelenggaraan atau memesan Reklame.

(2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2)

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi jenis reklame.

(3)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai reklame dihitung berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

(4)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan, biaya pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

(5)

Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

 

 

 

 

 

 

Tarip pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah Daerah.

(2)

Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan Dasar dikenakan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan reklame.

 

 

 

 

 

 

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau Kuasanya dan disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan.

(3)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4)

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.

(2)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan ditagih dengan menerbitkan STPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhitungnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

 

a.

SKPDKB;

 

b.

SKPDKBT;

 

c.

SKPDN.

(3)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan:

 

a.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;

 

b.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak;

 

c.

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini pejabat teknis daerah yang ditunjuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak.

(4)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhitung, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5)

SKPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

(6)

Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini, atau tidak sepenuhnya di bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

(7)

Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dibayarkan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD berdasarkan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.

(2)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)

Angsuran pembayaran pajak sebagai mana di maksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4)

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2)

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

(3)

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Pejabat Daerah menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

 

 

 

 

 

 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat daerah segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal kepada Kantor Lelang Negara.

 

 

 

 

 

 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dengan persetujuan DPRD.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pasal ini , ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

a.

Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang­-undangan perpajakan Daerah;

 

b.

Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

c.

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)

Kepala Daerah atau Pejabat daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sesudah harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat daerah atas suatu:

 

a.

SKPD;

 

b.

SKPDKB;

 

c.

SKPDKBT;

 

d.

SKPDLB;

 

e.

SKPDN.

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.

(3)

Kepala Daerah atau Pejabat daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, harus memberikan keputusan.

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat keputusan keberatan.

(2)

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

 

 

 

 

 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat Daerah secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:

 

a.

Nama dan Alamat wajib pajak;

 

b.

Masa pajak;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

 

d.

Alasan yang jelas.

(2)

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak (SPPKP).

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah menetapkan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

 

 

 

 

 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahan pembukuan dan bukti pemindahan pembukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagih pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertunda apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

 

b.

Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan sehingga dapat merugikan keuangan Daerah dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah pajak yang terhutang.

(2)

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah pajak yang terhutang.

 

 

 

 

 

 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang:

 

a.

Pemeriksaan tersangka;

 

b.

Pemasukan rumah;

 

c.

Penyitaan benda;

 

d.

Pemeriksaan surat;

 

e.

Pemeriksaan saksi;

 

f.

Pemeriksaan di tempat kejadian.

(4)

Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor 17/III/2000 tentang memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 31 Mei 2001

BUPATI KARIMUN

dto.

DRS. H. MUHAMAMMAD SANI

 

Diundanga dalam Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2001

SEKRETARIS DAERAH

dto.

H. RISMAN BACKRI