Perda Kabupaten Jombang Nomor: 10 Tahun 1998

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa memperhatikan kondisi makin berkembangnya kawasan pemukiman penduduk terutama di wilayah perkotaan, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan umum untuk mendorong kawasan dan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih dan tertib, maka perlu mengatur, merawat dan mengelola kelengkapan sarana kebersihan berupa mobil tinja dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

b.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun ketentuan pengaturan dan menetapkan Retribusi Penyedotan Kakus;

c.

bahwa pengaturan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686);

7.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pembentuk-an Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

 

 

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

a.

Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

b.

Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

c.

Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;

d.

Wilayah Daerah, adalah Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

e.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

g.

Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT, adalah suatu bentuk bangunan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Sistem Sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang diperoleh dari Septik penduduk, dengan cara menurunkan kandungan bahan-bahan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen sehingga lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman;

h.

Septictank, adalah tempat penampungan dan peresapan tinja;

i.

Tangki Septik Komunal/Saverage, adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septik besar untuk menampung limbah tinja dari penduduk;

j.

Mobil Tangki Tinja, adalah suatu sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyedot, mengangkut dan membuang limbah tinja dari tangki septik penduduk atau dari tangki septik komunal ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

k.

Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

l.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas pelayanan /pemberian jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

n.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;

o.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

p.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q.

Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

r.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;

s.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan penyedotan kakus.

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan limbah tinja dan pelayanan septik komunal yang berupa penampungan limbah tinja dari penduduk yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan penyedotan kakus.

 

 

 

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV
KETENTUAN PENYEDOTAN, PENGANGKUTAN DAN PEMUSNAHAN LIMBAH TINJA
 

(1)

Pemerintah Daerah menyediakan alat penyedot tinja berupa kendaraan tangki tinja dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

(2)

Mobil Tinja dapat dipakai oleh umum guna keperluan penyedotan dan pembuangan tinja;

(3)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan mobil tinja dan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

(4)

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyedotan pada Tangki Septik penduduk;

(5)

Setiap pemakai mobil tinja harus mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Daerah 3 (tiga) hari sebelum pemakaian;

(6)

Surat izin pemakaian mobil tinja sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Daerah;

(7)

Pemerintah Daerah mengadakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap pembuatan Tangki Septik yang dilaksanakan oleh masyarakat;

(8)

Usaha penyedotan kakus oleh swasta atau instansi lainnya harus memperoleh izin dari Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan pertimbangan sanitasi lingkungan, pengangkutan Limbah Tinja yang dilakukan oleh swasta harus dibuang ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) milik Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Tangki Septik Komunal setelah memperhatikan kondisi dan kelayakan lingkungan;

(2)

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan, pemusnahan/pemanfaatan limbah tinja di lokasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

(3)

Tata cara mendapatkan pelayanan penyedotan kakus diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembangunan/pembuatan Tangki Septik Komunal yang dilakukan oleh Badan Hukum, Lembaga atau perorangan harus seizin Kepala Daerah;

(2)

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

BAB V
KETENTUAN LARANGAN
 

Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang:

a.

membuat WC Cemplung di atas saluran sungai;

b.

membuang limbah tinja disembarang tempat;

c.

menyedot limbah tinja tanpa dilengkapi tangki tinja;

d.

menempatkan atau pengangkut limbah tinja yang dapat mengganggu lingkungan;

e.

memiliki atau membuat tangki septik komunal/saverage tanpa seizin Kepala Daerah;

f.

merubah, merusak instalasi saluran limbah tinja di lokasi tangki septik komunal/saverage yang ada;

g.

merusak Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

h.

membuat instalasi sendiri di lokasi tangki septik komunal tanpa seizin Kepala Daerah;

i.

menggembalakan hewan di lokasi tangki septik komunal dan di lokasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);

j.

mencuci dan mandi di lokasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) atau di lokasi tangki septik komunal/saverage.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan pada kuantitas penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus, volume lumpur tinja dan jarak tempuh pengangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, transportasi, pembangunan dan perawatan sarana, dan biaya pembinaan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

Struktur besarnya tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:

a.

Untuk pemakaian mobil tinja dalam kota dengan jarak tidak lebih 5 (lima) kilometer dari pusat kota ditentukan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) tangki;

b.

Untuk pemakaian mobil tinja di luar kota ditambah biaya bahan bakar sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) untuk setiap kilometer;

c.

Mobil Tinja milik swasta, diwajibkan membuang limbah tinja ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dengan dikenakan pembayaran Retribusi sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) setiap tangkinya.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Wilayah pemungutan Retribusi Penyedotan Kakus adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

 

 

 

 

 

 

 

BAB X
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI
 

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3)

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XV
KEDALUARSA PENAGIHAN
 

(1)

Penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran;

 

b.

Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVI
INSTANSI PEMUNGUT
 

Instansi pemungut Retribusi adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVII
PENGAWASAN
 

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajib-annya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

 

 

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mobil Tinja dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 4 November 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG,
TTD
Drs. AFFANDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Seri B Nomor 2/B tanggal 5 Mei 1999.
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.
Drs. SOEHARTO

 

 

 

 

 

 

 

Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan semakin meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat, perlu didukung adanya suatu sarana atau penyediaan Mobil Tinja dalam rangka untuk menciptakan suatu lingkungan sehat dan bersih.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, di samping memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan Mobil Tinja juga dikandung maksud untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Negara (PAD).

Sehubungan dengan maksud di atas, perlu menetapkan besarnya Retribusi Penyedotan Kakus dalam suatu Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

Pasal 1 s/d 31