Perda Kabupaten Jepara Nomor: 7 Tahun 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, untuk disesuaikan;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 18).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Akta Catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 18 ), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.

 

3.

Bupati adalah Bupati Jepara.

 

4.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atas retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

5.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun.

 

6.

Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta perubahan nama yang ditertibkan dan disimpan oleh Instansi yang berwenang.

 

7.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta diminati oleh orang pribadi atau Badan.

 

8.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas jasa pelayanan atau pemberian Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.

 

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu.

 

10.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Survey yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terutang menurut peraturan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

 

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

 

12.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

 

1.

Penggantian Biaya Cetak untuk:

 

 

a.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

 

 

b.

Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

 

2.

Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil:

 

 

a.

Akta Kelahiran.

 

 

 

1)

Warga Negara Indonesia (WNI)

 

 

 

 

a)

di bawah usia 18 tahun dan belum menikah tanpa biaya;

 

 

 

 

b)

Usia di atas 18 tahun dan atau sudah menikah sebesar Rp15.000,- ( lima belas ribu rupiah ).

 

 

 

2)

Warga Negara Asing (WNA).

 

 

 

 

a)

Pencatatan Kelahiran sampai dengan 10 hari sejak tanggal kelahirannya dikenai biaya ganti cetak akta kelahiran Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah):

 

 

 

 

b)

Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenai biaya ganti cetak Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

 

 

b.

Akta Perkawinan.

 

 

 

1)

Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

 

 

c.

Akta Perceraian.

 

 

 

1)

Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

 

 

d.

Akta Kematian .

 

 

 

1)

Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Kematian bagi Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

 

 

e.

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

 

 

 

1)

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

 

 

f.

Akta Ganti Nama.

 

 

 

1)

Akta Ganti Nama Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Ganti Nama Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

 

 

g.

Akta Pengangkatan Anak (Adopsi).

 

 

 

1)

Akta Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

 

 

 

2)

Akta Pengangkatan Anak Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Juni 2006
BUPATI JEPARA,
ttd.
HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA
ttd.
M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 NOMOR 7