Perda Kabupaten Indramayu Nomor: 3 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dengan maju sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, berhak atas suatu nama serta wajib memiliki Akta kelahiran yang memuat namanya sebagai identitas sejak lahir dan merupakan tanggung jawab Pemerintah;

b.

bahwa untuk melaksanakan Konvensi Hak-hak anak yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 27 dan 28 mengenai Akta Kelahiran,maka perlu adanya Peraturan Daerah yang membebaskan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

c.

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,d atas perlu menetapkan Peraturan daerah;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 1999 Seri: B.12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 79 Tahun 2001 Seri B.7);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri: D.11);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri: D.12);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, ditambah dan dihapus sebagai berikut:

A.

BAB V, Pasal 6 huruf “b” yang berbunyi:

 

 

 

b.

Untuk Akta Catatan Sipil pengenaan tarif didasarkan pada jenis yang terdiri dari:

 

 

-

Akta Kelahiran;

 

 

-

Akta Perkawinan;

 

 

-

Akta Perceraian;

 

 

-

Akta Pengakuan dan pengesahan Anak;

 

 

-

Akta Kematian;

 

 

-

Akta Ganti Nama;

 

 

-

Kutipan Kedua dan selanjutnya. 

 

Diubah dan harus dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Untuk Akta Catatan sipil pengenaan tarif didasarkan pada Jenis yang terdiri dari:

 

 

-

Akta Perkawinan;

 

 

-

Akta Perceraian;

 

 

-

Akta Pengakuan dan pengesahan Anak;

 

 

-

Akta Kematian;

 

 

-

Akta Ganti Nama;

 

 

-

Kutipan Kedua dan selanjutnya.

 

 

 

 

 

B.

Pasal 7 huruf “b” yang berbunyi:

 

 

b.

Untuk Akta Catatan Sipil:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diubah dan harus dibaca:

 

 

 

 

 

 

 

b.

Untuk Akta Catatan Sipil:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan BAB baru yaitu BAB V A dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 7 A sehingga seluruhnya berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap anak yang lahir di Kabupaten Indramayu dibebaskan dari biaya Pembuatan Akta Kelahiran dan terhadap klasifikasi umur akan dilaksanakan secara bertahap.

 

(2)

Klasifikasi umur, persyaratan, prosedur dan operasional pembuatannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

(3)

Pembebasan biaya pembuatan Akta kelahiran Anak juga berlaku untuk pembuatan Akta Kelahiran Umum bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Indramayu walaupun orang tuanya berdomisili di luar Kabupaten Indramayu.

 

 

 

 

 

D.

BAB XVIII, Pasal 27 disisipkan ayat baru diantaranya ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang tertuang.

 

(2)

Barang siapa yang melakukan Pemungutan Biaya Pembuatan Akta kelahiran Anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7A Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta) rupiah.

 

(3)

Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Indramayu

pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

ttd.

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

 

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan:

Nomor: 188.342/01/KEP/DPRD/2005

Tanggal: 4 Maret 2005

 

Diundangkan di Indramayu

pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

ttd.

HERRY SUDJATI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR: 3 TAHUN 2005