Perda Kabupaten Indramayu Nomor: 13 Tahun 1998

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka materi Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 14 Tahun 1988 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor yang sekarang berlaku perlu diadakan penyesuaian;

b.

bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).

2.

Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3.

Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).

4.

Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

5.

Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).

6.

Undang-undang Nomor: 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Indonesia.

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

c.

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;

d.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

e.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

f.

Dinas/Unit Kerja adalah Dinas/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g.

Kepala Dinas/Unit Kerja adalah Kepala Dinas/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

h.

Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;

i.

Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan digunakan untuk parkir kendaraan bermotor;

j.

Pelayanan Parkir adalah pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

k.

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum;

l.

Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;

m.

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;

n.

Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

p.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(2)

Objek Retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum.

(3)

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

 

 

 

 

 

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

 

 

 

 

 

Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 antara lain dipergunakan untuk:

a.

Biaya penyediaan marka dan rambu parkir;

b.

Biaya pengaturan parkir;

c.

Biaya administrasi.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam bentuk karcis parkir.

(3)

Retribusi dipungut setiap kali parkir.

(4)

Untuk setiap orang pribadi atau Badan yang menempatkan kendaraan bermotor di tempat parkir lebih dari 6 (enam) jam dikenakan Retribusi tambahan sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5.

 

 

 

 

Karcis parkir bukan sebagai tanda bukti penanggungan resiko atas kehilangan, kerusakan kendaraan dan barang-barang yang menempel atau dalam kendaraan.

 

 

 

 

 

(1)

Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah sebagai Pemungut Retribusi Parkir.

(2)

Pengelola Parkir dilakukan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3)

Pemungutan dan Pengelolaan dipertanggungjawabkan oleh Dinas seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(4)

Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran atau;

 

b.

Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah Tingkat II yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

g.

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(2)

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor: 14 Tahun 1988 tentang Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

 

 

 

 

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 27 Maret 1998
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Cap/ttd.
H. MOELJONO MARSAID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
Cap/ttd.
H. OPE MUSTOFA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 5 Tahun 1999 Tanggal 13 Januari 1999 Seri B.2.