Perda Kabupaten Indramayu Nomor: 11 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus, oleh karenanya untuk tetap dapat terpungutnya retribusi menara telekomunikasi, pengaturan mengenai Retribusi Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

11.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 14 Seri D.11);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8 Seri D.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 1);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 15 Seri E.6);

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Serta Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 16Seri E.7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

 

 

 

 

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 2 Seri B.1), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang Daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.

 

(2)

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

(3)

Tingkat Penggunaan Jasa merupakan jumlah penggunaan jasa dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan menara.

 

(4)

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan Pemerintah Daerah, untuk menghitung besarnya Retribusi yang terhutang.

 

(5)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 52A dan Pasal 52 B, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan dengan Komponen Biaya sebagai berikut:

 

 

a.

Honorarium Petugas Pengawas;

 

 

b.

Transportasi;

 

 

c.

Uang Makan; dan

 

 

d.

Alat Tulis kantor (ATK).

 

(2)

Satuan biaya untuk menghitung setiap komponen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

 

(3)

Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memperhitungkan:

 

 

a.

Zona, jarak dari Kota Indramayu ke lokasi Kecamatan;

 

 

b.

Ketinggian Menara; dan

 

 

c.

Jenis Menara, menara telekomunikasi yang sudah bersama dan masih tunggal.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

Keterangan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Nilai indeks berpedoman kepada Surat Dirjen Pertimbangan Keuangan Nomor: S-209/PK3/2016 tanggal 9 September 2016, sebagai berikut:

 

 

Nilai Indeks Zonasi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Indeks Tinggi Menara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Indeks Jenis Menara:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Tata cara perhitungan tarif retribusi menara telekomunikasi lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

 

(4)

Guna Pengawasan dan Pengendalian terhadap menara telekomunikasi dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

4.

Di antara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan satu pasal baru yaitu Pasal 96A, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi Menara Telekomunikasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga berpotensi merugikan keuangan Daerah diancam sanksi berupa penyegelan atau bentuk lain, sehingga operasional menara telekomunikasi tidak berfungsi untuk sementara sampai retribusi terhutang dibayarkan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 22 Desember 2016
BUPATI INDRAMAYU,
ttd.
ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 22 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,
dto.
AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 NOMOR:11