Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2 Tahun 2016

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011;

b.

bahwa dalam perkembangannya terdapat potensi produksi usaha daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;

c.

bahwa untuk menambah objek retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 8 Seri C);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 Seri C) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah setiap penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa:

 

 

a.

bibit tanaman kehutanan, perkebunan dan hortikultura;

 

 

b.

benih pertanian;

 

 

c.

penjualan hasil kebun Balai Penyuluh Pertanian (BPP);

 

 

d.

pupuk organik;

 

 

e.

bibit ikan;

 

 

f.

mani beku dan penggemukan sapi;

 

 

g.

sarang burung walet; dan

 

 

h.

es balok.

 

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis dan jumlah/volume hasil produksi usaha daerah.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(3)

Jenis produksi dinyatakan telah bersertifikasi apabila telah mendapatkan sertifikasi resmi dari lembaga/ instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk komoditas dimaksud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 15 ditambah ayat baru yakni ayat (6) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.

 

(2)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

 

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

 

(4)

Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat Ketentuan mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis diatur dalam Peraturan Bupati.

 

(5)

Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BAB XVII dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Menambah ketentuan Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2016
Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 9 Februari 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
SUPARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

Dengan adanya beberapa objek retribusi baru yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah dan adanya perkembangan perekonomian, sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud dengan mengubah ketentuan yang mengatur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 12