Perda Kabupaten Grobogan Nomor: 9 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan dan keadaan dalam masyarakat, sehingga perlu disesuaikan;

b.

bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 9);

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13);

c.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi IMB dibedakan berdasarkan luas lantai bangunan gedung dan/atau volume/besaran prasarana bangunan gedung, tingkat penggunaan jasa, harga satuan retribusi bangunan, dan jenis retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung.

 

(2)

Besarnya tarif retribusi IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut:

 

 

a.

pembangunan baru, dihitung dengan rumus Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {bg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {bg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {bg;}$

 

 

b.

rehabilitasi/renovasi bangunan dihitung dengan rumus Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {bg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {bg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {L} \times \text {I}_{\text t} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {bg;}$

 

 

c.

prasarana bangunan gedung dihitung dengan rumus Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {pbg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {pbg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times 1,00 \times \text {HS}_\text {pbg;}$ dan

 

 

d.

rehabilitasi prasarana bangunan dihitung dengan rumus Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {pbg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {pbg;}$Geser kanan/kiri untuk melihat keseluruhan konten$\text {V} \times \text {I} \times \text {Tk} \times \text {HS}_\text {pbg;}$

 

 

 

 

(3)

Indeks bangunan gedung, harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta contoh penghitungan indeks terintegrasi bangunan gedung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020
Pjs.BUPATI GROBOGAN,
Cap TTD.
HAERUDIN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 21 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
Cap TTD.
MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 9

 

 

 

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia, tentunya perlu ada keserasian, keharmonisan dan keselarasan peraturan perundang-undangan yang disusun guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Hal tersebut tentunya berlaku bagi setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Hal demikianlah yang mendasari perlunya dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya materi muatan yang mengatur mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, tentunya perlu disikapi dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selain itu, dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR