Perda Kabupaten Demak Nomor: 15 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

b.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya pengelolaan retribusi tera/tera ulang yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun belum masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sehingga tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan.

 

(2)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

 

(5)

Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

 

(6)

Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

 

(7)

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

 

 

 

 

2.

Ketentuan huruf c Pasal 3 dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

c.

Dihapus;

 

d.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

e.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

f.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan

 

g.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

 

 

 

3.

Pasal 8 dihapus.

 

 

 

 

4.

Pasal 9 dihapus.

 

 

 

 

5.

Diantara Bagian Keenam dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

 

(2)

Wajib retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

 

 

 

 

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI DEMAK,

ttd.

HM. NATSIR

 

Diundangkan di Demak

pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SINGGIH SETYONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 15

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap jasa yang diberikan berupa pelayanan tera/tera ulang. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya. Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 15