bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Demak.

2.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Bupati adalah Bupati Demak.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

11.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:

 

a.

laporan realisasi anggaran;

 

b.

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

 

c.

laporan operasional;

 

d.

laporan perubahan ekuitas;

 

e.

neraca;

 

f.

laporan arus kas; dan

 

g.

catatan atas laporan keuangan.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

Pendapatan		Rp2.416.786.383.469,83
Belanja		Rp2.007.574.304.538,00
Transfer		Rp415.685.973.708,00
Defisit		Rp6.473.894.776,17
Pembiayaan
-	Penerimaan	Rp142.637.921.267,09
-	Pengeluaran	Rp12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto		Rp130.637.921.267,09
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran APBD (SiLPA)		Rp124.164.026.490,92

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp18.158.254.740,83 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan pergeseran	Rp2.398.628.128.729,00
2.	realisasi	Rp2.416.786.383.469,83
	selisih kurang	Rp(18.158.254.740,83)

b.

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp105.089.323.972,09 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran belanja pergeseran	Rp2.112.663.628.510,09
b.	realisasi	Rp2.007.574.304.538,00
	selisih kurang	Rp(105.089.323.972,09)

c.

Selisih anggaran dan realisasi Transfer sejumlah Rp916.019.479,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	anggaran transfer pergeseran	Rp416.601.993.186,00
b.	realisasi	Rp415.685.973.708,00
	selisih kurang	Rp(916.019.478,00)

d.

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp124.163.598.190,92 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran surplus/defisit pergeseran	Rp(130.637.492.967,09)
2.	Realisasi	Rp(6.473.894.776,17)
	Selisih lebih	Rp124.163.598.190,92

e.

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran penerimaan pembiayaan pergeseran	Rp142.637.492.967,09
2.	realisasi	Rp142.637.921.267,09
	selisih lebih	Rp428.300,00

f.

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pengeluaran pembiayaan pergeseran	Rp12.000.000.000,00
2.	realisasi	Rp12.000.000.000,00
	selisih kurang	Rp0,00

g.

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp428.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pembiayaan neto pergeseran	Rp130.637.492.967,09
2.	realisasi	Rp130.637.921.267,09
	selisih lebih	Rp428.300,00

 

 

 

 

 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

saldo anggaran lebih awal	Rp142.637.492.967,09
penggunaan saldo anggaran lebih	Rp142.637.492.967,09
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp124.164.026.490,92
saldo anggaran lebih akhir	Rp124.164.026.490,92

 

 

 

 

 

 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

pendapatan laporan operasional	Rp2.241.899.585.863,33
beban	Rp2.268.316.813.869,17
kegiatan non operasional	Rp(16.226.762.116,21)
pos luar biasa	Rp2.486.000,00
defisit laporan operasional	Rp(42.646.476.122,05)

 

 

 

 

 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

ekuitas awal	Rp5.850.384.378.051,30
defisit laporan operasional	Rp(42.646.476.122,05)
dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan mendasar	Rp3.946.666.253,23
ekuitas akhir	Rp5.811.684.568.182,48

 

 

 

 

 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp5.842.155.025.440,37
b.	Jumlah Kewajiban	Rp30.470.457.257,89
c.	Jumlah Ekuitas dana	Rp5.811.684.568.182,48

 

 

 

 

 

 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	saldo kas awal 1 Januari 2022	Rp142.637.492.967,09
b.	arus kas dari aktifitas operasi	Rp265.568.212.060,83
c.	arus kas dari aktifitas investasi	Rp(284.042.106.837,00)
d.	arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp428.300,00
e.	arus kas dari aktifitas transitoris	Rp0,00
f.	saldo kas 31 Desember 2023	Rp124.164.026.490,92

 

 

 

 

 

 

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

Lampiran I

:

Laporan Realisasi Anggaran;

 

 

Lampiran I.1

:

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

 

 

Lampiran I.2

:

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

 

 

Lampiran I.3

:

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

 

 

Lampiran I.4

:

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

 

b.

Lampiran II

:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

 

c.

Lampiran III

:

Laporan Operasional;

 

d.

Lampiran IV

:

Laporan Perubahan Ekuitas;

 

e.

Lampiran V

:

Neraca;

 

f.

Lampiran VI

:

Laporan Arus Kas;

 

g.

Lampiran VII

:

Catatan atas laporan keuangan;

 

h.

Lampiran VIII

:

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

 

i.

Lampiran IX

:

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

 

j.

Lampiran X

:

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

 

k.

Lampiran XI

:

Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

 

l.

Lampiran XII

:

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

 

m.

Lampiran XIII

:

Daftar rekapitulasi aset tetap;

 

n.

Lampiran XIV

:

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;

 

o.

Lampiran XV

:

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

 

p.

Lampiran XVI

:

Daftar dana cadangan daerah;

 

q.

Lampiran XVII

:

Daftar kewajiban jangka pendek;

 

r.

Lampiran XVIII

:

Daftar kewajiban jangka panjang;

 

s.

Lampiran XIX

:

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

 

t.

Lampiran XX

:

Ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

 

 

Lampiran XX.1

:

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

 

 

Lampiran XX.2

:

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI DEMAK,

ttd.

EISTI’ANAH

 

Diundangkan di Demak

pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd.

AKHMAD SUGIHARTO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 11