Perda Kabupaten Cirebon Nomor: 4 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu perlu disesuaikan;

b.

bahwa penyesuaian peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PERMEN/M/2006 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;

21.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

22.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

23.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

24.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

25.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

26.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

29.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 3, Seri E);

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);

31.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);

34.

Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);

35.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 20 10 Nomor 4, Seri D.1);

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E.7).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;

2.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4.

Bupati adalah Bupati Cirebon;

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

8.

Kepala badan adalah kepala badan pelayanan perizinan terpadu;

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

10.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;

11.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

12.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

13.

Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

14.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

15.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;

16.

Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah/Pemerintah daerah untuk bangunan gedung fungsi khusus, kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi:

 

a.

pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;

 

b.

rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan perluasan/pengurangan; dan

 

c.

pelestarian/pemugaran.

17.

Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah kabupaten;

18.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;

19.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya;

20.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus;

21.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelola khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan;

22.

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya;

23.

Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi;

24.

Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem;

25.

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung;

26.

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;

27.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;

28.

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas;

29.

Izin trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;

30.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;

31.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;

32.

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada dalam wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

33.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;

34.

Kendaraan angkutan penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

35.

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

36.

Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;

37.

Angkutan kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam suatu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan menggunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek;

38.

Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda;

39.

Bus kecil adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 meter;

40.

Bus sedang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 meter;

41.

Bus besar adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih 9 meter;

42.

Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah;

43.

Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang;

44.

Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang;

45.

Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

46.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

47.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

48.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon.

 

 

 

 

 

 

 

Jenis penyelenggaraan perizinan tertentu terdiri atas:

a.

Penyelenggaraan izin mendirikan bangunan;

b.

Penyelenggaraan izin gangguan;

c.

Penyelenggaraan izin trayek; dan

d.

Penyelenggaraan izin usaha perikanan dan Pengelolaan Kelautan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam pemberian izin.

(3)

Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

(4)

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.

(5)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh badan, permohonan izin dianggap disetujui.

(6)

Setiap pemegang izin dilarang memindahtangankan dan/atau memperjualbelikan izin kepada pihak lain.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan.

(2)

Permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan.

(3)

Izin mendirikan bangunan dibuat berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon dan memuat penjelasan mengenai:

 

a.

bentuk dan ukuran persil;

 

b.

alamat persil;

 

c.

jalan dan rencana jalan di sekeliling persil;

 

d.

penggunaan bangunan dan jumlah lantai;

 

e.

peruntukan tanah di atas persil;

 

f.

garis-garis sempadan;

 

g.

arah mata angin;

 

h.

skala gambar;

 

i.

tanah yang dikosongkan untuk rencana jalan dan sarana utilitas umum lainnya; dan

 

j.

biaya retribusi.

 

 

 

 

 

 

Permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dengan melengkapi persyaratan:

a.

Persyaratan administrasi:

 

1)

pengisian formulir surat permohonan izin mendirikan bangunan;

 

2)

fotokopi fatwa rencana pengarahan lokasi, surat izin lokasi dan/atau surat keterangan lokasi, khusus bangunan untuk keperluan industri, perdagangan/jasa atau kegiatan usaha komersial lainnya dan surat penetapan lokasi untuk bangunan kepentingan pemerintah;

 

3)

surat pernyataan pemohon, khusus bangunan untuk ke perluan rumah tinggal;

 

4)

fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

 

5)

fotocopy SPPT dan bukti pelunasan PBB tahun terakhir atau tahun berjalan;

 

6)

fotokopi hak atas tanah, antara lain:

 

 

-

fotocopy sertifikat tanah/akta jual beli/surat keterangan bukti kepemilikan tanah;

 

 

-

asli rekomendasi dari bank bagi tanah yang sedang diagunkan.

 

7)

pertimbangan teknis instansi terkait untuk pembangunan tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, galon (SPBU), dan pendidikan; dan

 

8)

asli surat kuasa, asli surat keterangan tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh kuwu/lurah dan diketahui oleh camat setempat, akta perusahaan, surat keputusan instansi, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah bagi pemohon yang bukan pemilik tanah.

b.

Persyaratan teknis:

 

1)

gambar rencana bangunan (sempadan jalan, tampak, potongan dan gambar konstruksi termasuk didalamnya rencana sumur peresapan, septic tank, dan bak control) rangkap 3 (tiga);

 

2)

denah/gambar situasi dan site plan (khusus pengembang perumahan);

 

3)

memiliki Analisa Dampak Lalu Lintas untuk setiap rencana pembangunan kegiatan usaha perdagangan, jasa, industri, kawasan pemukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

 

4)

memiliki pertimbangan teknis dari instansi berwenang untuk setiap rencana pembangunan yang berlokasi di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

c.

Perhitungan konstruksi yang dibuat oleh konsultan dan ditandatangani oleh perencana, bagi bangunan dengan:

 

1)

bentangan balok lebih dari 6 (enam) meter;

 

2)

ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih bagi bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum;

 

3)

ketinggian bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai;

 

4)

konstruksi baja yang bentangnya lebih dari 5,9 (lima koma sembilan) meter dan kayu yang bentangnya lebih dari 7,9 (tujuh koma sembilan) meter;

 

5)

konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya lebih dari 6 (enam) meter perlantai; dan

d.

Perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) untuk bangunan tower/menara, tanki, gapura/tugu dan cerobong asap serta renovasi bangunan.

 

 

 

 

 

 

Suatu permohonan izin mendirikan bangunan ditolak, jika:

a.

Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;

b.

Bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah;

 

1)

bangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan peruntukan lahan pada lokasi dimaksud;

 

2)

di atas persil dimohon terdapat rencana jalan/pelebaran sehingga sisa luas tanah tidak dapat dibangun sesuai dengan persyaratan peruntukan;

 

3)

bangunan yang dimohon tidak sesuai ketentuan teknis lainnya.

c.

Mengganggu dan mengakibatkan kerusakan terhadap kelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan; dan

d.

bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Izin mendirikan bangunan dicabut, apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh izin mendirikan bangunan dimaksud tidak benar keabsahannya.

(2)

Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah izin mendirikan bangunan diberikan oleh bupati. apabila pekerjaan mendirikan bangunan tidak dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tanpa alasan yang dapat diterima bupati, maka izin dapat dicabut.

(3)

Bangunan dapat dibongkar, apabila:

 

a.

setiap bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dikenakan pembongkaran;

 

b.

pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara paksa tanpa tuntutan ganti rugi; dan

 

c.

tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung wajib mengajukan permohonan izin gangguan.

(2)

Permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:

 

a.

lingkungan;

 

b.

sosial kemasyarakatan; dan/atau

 

c.

ekonomi.

(2)

Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

(3)

Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

(4)

Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:

 

a.

penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

 

b.

penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

 

 

 

 

 

Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Persyaratan izin gangguan meliputi:

 

a.

mengisi formulir permohonan izin;

 

b.

melampirkan fotokopi surat izin mendirikan bangunan;

 

c.

melampirkan fotokopi KTP pemohon;

 

d.

melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan dan NPWP bagi yang berbadan hukum;

 

e.

melampirkan fotokopi bukti status kepemilikan/perolehan tanah;

 

f.

persetujuan/izin tetangga terdekat dan/atau masyarakat sekitar yang terkena dampak gangguan; dan

 

g.

rekomendasi dari dinas/instansi terkait.

(2)

Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

 

a.

nama penanggung jawab usaha/kegiatan;

 

b.

nama perusahaan;

 

c.

alamat perusahaan;

 

d.

bidang usaha/kegiatan;

 

e.

lokasi kegiatan;

 

f.

nomor telepon perusahaan;

 

g.

wakil perusahaan yang dapat dihubungi;

 

h.

ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan

 

i.

pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian izin merupakan kewenangan bupati melalui kepala badan.

(2)

Pelayanan izin diselenggarakan oleh badan pelayanan perizinan terpadu.

 

 

 

 

 

 

Pemberi izin wajib:

a.

Menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;

b.

Memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;

c.

Membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;

d.

Melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

e.

Mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;

f.

Menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;

g.

Memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;

h.

Memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan

i.

Melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2)

Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

 

 

 

 

 

 

Pemohon izin wajib:

a.

Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;

b.

Memenuhi seluruh persyaratan perizinan;

c.

Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;

d.

Membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan

e.

Melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

 

 

 

 

 

Pemohon izin mempunyai hak:

a.

Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;

b.

Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;

c.

Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;

d.

Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;

e.

Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;

f.

Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan

g.

Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Pemberi izin dilarang:

a.

Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;

b.

Menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;

c.

Membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;

d.

Menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;

e.

Memberikan informasi yang menyesatkan; dan

f.

Menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

 

 

 

 

 

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

a.

Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b.

Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

c.

Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa berlaku Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun.

(3)

daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:

 

a.

perubahan sarana usaha;

 

b.

penambahan kapasitas usaha;

 

c.

perluasan lahan dan bangunan usaha; dan

 

d.

perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

(2)

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

(3)

Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat mencabut izin usaha.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap badan yang akan menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan tidak dalam trayek di wilayah daerah wajib memiliki izin trayek dan/atau izin operasi.

(2)

Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan.

(3)

Izin trayek dan/atau izin operasi untuk angkutan yang wilayah operasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, penyelenggaraan izinnya dapat dilaksanakan melalui kerjasama yang diatur dengan keputusan bersama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Persyaratan izin trayek wajib:

a.

Mengisi formulir permohonan izin;

b.

Melampirkan fotokopi akta pendirian usaha bagi badan hukum dan/atau berbentuk koperasi;

c.

Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;

d.

Memiliki bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor; dan

e.

Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan untuk izin trayek baru, termasuk penambahan dan pergantian (peremajaan) kendaraan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Izin trayek diterbitkan oleh badan pelayanan perizinan terpadu, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

 

 

 

 

 

Izin trayek dicabut apabila:

a.

Pengusaha angkutan melanggar ketentuan yang berlaku; dan/atau

b.

Pengusaha angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

 

 

 

 

 

 

Setiap pemegang izin trayek diharuskan untuk:

a.

Memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin trayek;

b.

Mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

c.

Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili; dan

d.

Mentaati ketentuan wajib pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemegang izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pemegang izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan trayek angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat menggunakan kendaraan umum tersebut menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dengan menggunakan izin insidentil.

(2)

Khusus untuk pengangkutan rombongan pengantar jenazah tidak diperlukan izin insidentil, akan tetapi harus melaporkan kepada Dinas Perhubungan;

(3)

Izin insidentil diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, berlaku selama 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap kendaraan untuk angkutan orang dalam trayek, wajib memenuhi persyaratan:

 

a.

identitas kendaraan angkutan umum;

 

b.

papan trayek;

 

c.

jenis trayek yang dilayani;

 

d.

jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan apabila dalam bentuk badan usaha; dan

 

e.

kotak obat lengkap dengan isinya.

(2)

Untuk estetika dan keindahan kendaraan angkutan umum di daerah, dilarang memasang reklame/iklan selain tanda dan identitas sesuai ketentuan yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

(2)

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

(3)

Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha perikanan wajib mengajukan permohonan izin usaha perikanan.

(2)

Permohonan izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan.

 

 

 

 

 

 

Usaha perikanan terdiri dari:

a.

Usaha penangkapan meliputi:

 

1)

usaha penangkapan Ikan di laut;

 

2)

usaha penangkapan ikan di perairan umum.

b.

Usaha Pembudidayaan Meliputi:

 

1)

usaha budidaya ikan di air tawar;

 

2)

usaha budidaya ikan di air payau;

 

3)

usaha budidaya ikan di laut.

c.

Usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan meliputi:

 

1)

unit pengolahan tradisional;

 

2)

unit pengolahan madya;

 

3)

unit pengolahan maju.

d.

Usaha pengelolaan kelautan dan perikanan meliputi:

 

1)

usaha penggaraman;

 

2)

usaha wisata bahari;

 

3)

produk hasil perikanan non konsumsi.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah, hanya boleh dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.

(2)

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

 

a.

IPI;

 

b.

IPBI;

 

c.

IPHPK; dan

 

d.

IPK.

(3)

Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan secara tertulis dengan melampirkan sebagai berikut:

 

a.

untuk IPI:

 

 

1)

bukti kepemilikan kapal perikanan

 

 

2)

pertimbangan teknis untuk alat tangkap yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan;

 

 

3)

untuk yang berbadan hukum melampirkan akta pendirian.

 

b.

untuk IPBI:

 

 

1)

memiliki dokumen pengelolaan lingkungan bagi perusahaan berbadan hukum;

 

 

2)

pertimbangan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk pembudidayaan ikan di perairan umum.

 

c.

untuk IPHPK:

 

 

1)

daftar fasilitas unit pengolahan yang digunakan;

 

 

2)

fotokopi surat keterangan mutu dari laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan;

 

 

3)

memiliki dokumen pengelolaan lingkungan bagi perusahaan berbadan hukum.

 

d.

untuk IPK:

 

 

1)

rencana usaha;

 

 

2)

fotokopi KTP pemohon perorangan atau kelompok dan/atau pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

 

 

3)

fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;

 

 

4)

fotokopi NPWP bagi badan hukum.

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

untuk IPI = 3 tahun

 

b.

untuk IPBI = 2 tahun

 

c.

untuk IPHPK = 2 tahun

 

d.

untuk IPK = 3 tahun

(2)

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin, kecuali:

a.

Penangkapan ikan di laut dan di perairan umum yang dilakukan dengan tujuan untuk lauk pauk, olah raga, rekreasi dan/atau eksplorasi;

b.

Pembudidayaan ikan yang dilakukan:

 

1)

di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 0,05 Ha;

 

2)

di kolam air deras sampai dengan 2 unit;

 

3)

di air payau atau tambak dengan areal lahan tidak lebih dari 1 Ha;

 

4)

di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 1 unit.

c.

Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan di perairan umum serta pembudidayaan ikan dalam bentuk lain yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

 

 

 

 

 

 

 

IPI, IPBI, IPHPK dan IPK dapat dicabut oleh pemberi izin jika:

a.

Jangka waktu berlakunya sudah habis;

b.

Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya habis;

c.

Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

d.

Orang atau badan usaha perikanan kelautan menghentikan usahanya;

e.

Melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;

f.

Memindahtangankan izin tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala OPD teknis melaksanakan p embinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan.

(2)

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

a.

Retribusi izin mendirikan bangunan;

b.

Retribusi izin gangguan;

c.

Retribusi izin trayek; dan

d.

Retribusi izin usaha perikanan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

(2)

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(4)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien luas bangunan (KLB), Koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk bangunan pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau kepentingan social, termasuk rumah tinggal dengan jenis klasifikasi bangunan temporer/sangat sederhana.

(6)

Kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(7)

Wajib retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, jumlah lantai, luas bangunan dan tingkat kerusakan.

(2)

Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tingkat pengendalian dan dampak kerusakan lingkungan, yang tata cara pengukurannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan.

(2)

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan usaha/kegiatan.

(4)

Dikecualikan dari objek retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

(5)

Wajib retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

(2)

Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah luas ruang termasuk sarana penunjang lainnya.

(3)

Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

kawasan perdagangan indeks 3;

 

b.

kawasan wisata indeks 4; dan

 

c.

kawasan perumahan indeks 5.

(4)

Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

gangguan tinggi indeks 3;

 

b.

gangguan sedang indeks 2; dan

 

c.

gangguan rendah indeks 1.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek.

(2)

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek.

(3)

Subjek retribusi adalah badan yang memperoleh izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.

(4)

Wajib retribusi izin trayek adalah badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

(2)

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

(4)

Wajib retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan dihitung berdasarkan jenis alat tangkap dan ukuran kapal.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2)

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

(2)

Tarif Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

 

 

 

 

 

 

Masa retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

Hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati

 

 

 

 

 

 

Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 52 (1) diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh bupati.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; dan/atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Denda pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(2)

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 merupakan penerimaan daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah mengenai jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 peraturan daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2)

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah ini diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian atas hal-hal yang bersifat administratif, teknis, dan yuridis agar diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(3)

Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 12, Seri B.4);

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 2, Seri D.2);

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1999 Nomor 21, Seri B.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 40, Seri C.2);

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 3, Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39, Seri C.1);

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 4, Seri C.2);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 14, Seri C.2);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 15, Seri B.5);

8.

Segala ketentuan/Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sepanjang mengatur retribusi dan bertentangan dengan peraturan daerah ini.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

(2)

Peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 3 Mei 2012

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

 

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 4 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 201 2 NOMOR 4 SERI C.3