Perda Kabupaten Cilacap Nomor: 18 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pelaksanaannya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b.

bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap yang perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 85) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

 

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap.

 

5.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

 

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

7.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

 

8.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

9.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.

 

10.

Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh hotel.

 

11.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

 

12.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel.

 

13.

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

 

14.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

 

15.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

 

16.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

 

17.

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

 

18.

Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

 

19.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.

 

20.

Harga Tanda Masuk (HTM) adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

 

21.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

 

22.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

 

23.

Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

 

24.

Panggung/Lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

 

25.

Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

 

26.

Nilai sewa Reklame, yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak daerah.

 

27.

Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.

 

28.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

 

29.

Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diperlukan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan dan atau memasang reklame di Wilayah Kabupaten Cilacap.

 

30.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

 

31.

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah PT. PLN (persero) APJ Cilacap dan APJ Purwokerto.

 

32.

Tenaga Listrik PLN adalah aliran listrik yang dipasok oleh PLN.

 

33.

Tenaga Listrik bukan PLN adalah aliran listrik yang dipasok bukan oleh PLN.

 

34.

Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN.

 

35.

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

 

36.

Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.

 

37.

Eksploitasi mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

 

38.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggarakan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

 

39.

Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

 

40.

Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

 

41.

Izin tempat parkir adalah izin yang diperlukan untuk menyelenggarakan tempat parkir yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan dipungut bayaran untuk maksud mencari keuntungan.

 

42.

Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collacalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

 

43.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya.

 

44.

Sarang Burung adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan yang terdapat dalam Wilayah Kabupaten Cilacap.

 

45.

Tempat pengelolaan dan pengusahaan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung.

 

46.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

 

47.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

 

48.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

 

49.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten / kota.

 

50.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.

 

51.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

 

52.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

 

53.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

 

54.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

 

55.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

 

56.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

 

57.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi wajib pajak yang pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

58.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

 

59.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

 

60.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

61.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan daerah.

 

62.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terutang.

 

63.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

64.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.

 

65.

Surat Tagihan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

66.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

67.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan.

 

68.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

 

69.

Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

 

70.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

 

71.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kasalahan tulis, kasalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang–undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

 

72.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

73.

Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pembetulan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

 

74.

Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

75.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan daerah.

 

76.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

77.

Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

 

(2)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

Tontonan film;

 

 

b.

Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

 

 

c.

Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

 

 

d.

Pameran;

 

 

e.

Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

 

 

f.

Sirkus, akrobat, dan sulap;

 

 

g.

Permainan bilyar, dan bowling;

 

 

h.

Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan;

 

 

i.

Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center);

 

 

j.

Pertandingan dan kegiatan Olah Raga, Promosi, eksibisi dan Festival Olah Raga;

 

 

k.

Kesenian Tradisional; dan

 

 

l.

Semua jenis pertunjukan, pagelaran, tontonan yang pembayarannya dengan menjual produk dan sejenisnya.

 

(3)

Tidak termasuk dalam obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan dalam Pasal 26 Diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.

 

(2)

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

 

(3)

Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

 

(4)

Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 

(2)

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/m3 hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 

(3)

Nilai pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

 

(4)

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga Standar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

 

(2)

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

 

 

a.

Jenis sumber air;

 

 

b.

Lokasi sumber air;

 

 

c.

Tujuan pengembalian dan/atau pemanfaatan air;

 

 

d.

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

 

e.

Kualitas air; dan

 

 

f.

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengembalian dan/atau pemanfaatan air.

 

(3)

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kondisi lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

(4)

Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan dalam Pasal 65, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Untuk NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tarif ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu per seratus) per tahun;

 

b.

Untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tarif ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan dalam Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

 

(2)

Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

 

 

a.

jual beli adalah harga transaksi;

 

 

b.

tukar menukar adalah nilai pasar;

 

 

c.

hibah adalah nilai pasar;

 

 

d.

hibah wasiat adalah nilai pasar;

 

 

e.

waris adalah nilai pasar;

 

 

f.

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

 

 

g.

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

 

 

h.

peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

 

 

i.

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

 

 

j.

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

 

 

k.

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

 

 

l.

pemekaran usaha adalah nilai pasar;

 

 

m.

hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

 

 

n.

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

 

(3)

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf dengan huruf m, tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

 

(4)

Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

 

(5)

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.

 

(6)

Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di BPPKAD Kabupaten Cilacap.

 

(7)

Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

 

(8)

Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan dalam Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Masa Pajak adalah jangka waktu pajak yang ditetapkan dalam satuan hari, bulanan dan tahunan dalam hitungan kalender.

 

(2)

Masa pajak ditentukan berdasarkan jenis obyek pajaknya sebagai berikut:

 

 

a.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah ditetapkan 1 (satu) bulan.

 

 

b.

Pajak Reklame ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

 

 

c.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan dalam Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya pada tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

 

(2)

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk:

 

 

a.

Pajak Hiburan bagi penyelenggara hiburan yang bersifat insidentil;

 

 

b.

Pajak Parkir bagi penyelenggaraan tempat parkir yang bersifat insidentil.

 

(3)

Penyampaian SPTPD untuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan.

 

(4)

Penyampaian SPTPD untuk Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penyelenggaraan.

 

(5)

SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak.

 

(6)

Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

(7)

Tata Cara Pelaporan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan dalam Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

 

 

a.

SKPDKB dalam hal:

 

 

 

1).

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

 

 

2)

Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

 

 

 

3)

Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

 

 

b.

SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

 

 

c.

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

 

(3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

 

(4)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan dalam Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat jatuh tempo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan dalam Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas sesuatu:

 

 

a.

SKPD;

 

 

b.

SKPDKB;

 

 

c.

SKPDKBT;

 

 

d.

SKPDLB;

 

 

e.

SKPDN;

 

 

f.

STPD;

 

 

g.

Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

(2)

Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

 

(3)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(4)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

 

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

 

(6)

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

 

(7)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima , harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

 

(8)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan dalam Pasal 98 diubah, dengan menyisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan personil dan atau peralatan (equipment) baik system mekanik, elektrik, manual maupun dengan system komputerisasi di setiap obyek Pajak Daerah.

 

(2)

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditempatkannya peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah atau pihak lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

Dalam hal wajib pajak menolak penempatan peralatan atau tidak menggunakan peralatan yang telah ditempatkan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat mencabut izin usaha wajib pajak.

 

(3)

Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan, akuntabilitas serta transparansi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2018
BUPATI CILACAP,
ttd.
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,
ttd.
FARID MA’RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pelaksanaannya di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap. Namun dalam pelaksanaannya terhadap Peraturan Daerah dimaksud dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

 

 

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 167