Perda Kabupaten Cianjur Nomor: 9 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cianjur;

b.

bahwa daya tarik wisata sebagai obyek retribusi tempat rekreasi/pariwisata dan olahraga di Kabupaten Cianjur yang memadai dan layak untuk dijual sudah bertambah baik jumlah maupun mutunya;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, indeks harga, dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

10.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Cianjur dan Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT­ REKREASI DAN OLAHRAGA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cianjur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8.

Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan di tempat­ tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.

9.

Olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam.

10.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

12.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi/Pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

13.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut pembayaran atas pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Objek tempat Rekreasi dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam:

 

a.

kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas;

 

b.

kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-jangari-haurwangi;

 

c.

kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka-cagar budaya gunung padang;

 

d.

kawasan strategis ekowisata pantai jayanti­-lugina;

 

e.

kawasan pengembangan pariwisata alam perkotaan dan kriya cianjur-warungkondang­-cibeber;

 

f.

kawasan pengembangan pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur-cibuni­-cijati; dan

 

g.

kawasan pengembangan pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng.

(3)

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

memasuki tempat Rekreasi dan/atau Olahraga; dan

 

b.

penggunaan Jasa dan/atau fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga.

(4)

Jasa dan/atau fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

 

a.

jasa pemandu wisata;

 

b.

sewa tempat usaha;

 

c.

sewa tempat menginap/berkemah;

 

d.

sewa wahana permainan;

 

e.

parkir kendaraan; dan

 

f.

toilet.

(5)

Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

 

 

 

 

(1)

Kawasan strategis ekowisata cagar biosfer cibodas cipanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah objek Wisata kebun raya cibodas.

(2)

Kawasan strategis ekowisata danau dan religi cikundul-jangari-haurwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari objek Wisata:

 

a.

makam dalem cikundul;

 

b.

rest area cikalongkulon;

 

c.

danau calincing; dan

 

d.

gerbang wisata rest area cianjur agamis (eks tol citarum).

(3)

Kawasan strategis alam perkebunan pasirnangka - cagar budaya gunung padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari objek wisata:

 

a.

rest area situs megalit gunung padan (Pal II); dan

 

b.

curug cikondang.

(4)

Kawasan strategis ekowisata pantai jayanti-lugina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari objek Wisata:

 

a.

pantai lugina wanasari;

 

b.

pantai cikakap tanjungsari;

 

c.

pantai apra; dan

 

d.

pantai batukukumbung.

(5)

Kawasan pengembangan Pariwisata alam perkotaan dan kriya cianjur-warungkondang­-cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari objek Wisata:

 

a.

pendopo-pancaniti;

 

b.

landmark alun-alun;

 

c.

kampung Wisata padi pandanwangi bunikasih­-tegallega; dan

 

d.

taman hutan kota babakankaret.

(6)

Kawasan pengembangan Pariwisata alam pegunungan dan alam sungai citambur-cibuni­-cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah objek Wisata curug citambur.

(7)

Kawasan pengembangan Pariwisata alam dan budaya miduana-gunung bengbreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g adalah objek Wisata gerbang wisata balegede;

 

 

 

 

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi orang pribadi dan/atau Badan yang memasuki tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dan menggunakan Jasa dan/atau fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga.

 

 

 

 

 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi usia, jenis fasilitas, jenis pelayanan, jenis kendaraan, serta jangka waktu pemakaian/pemanfaatan obyek dan sarana Rekreasi dan jenis Olahraga yang disediakan Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan/kenyamanan, kebersihan, dan pelayanan administrasi.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 2 (dua) tahun.

(3)

Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip yang didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya penyelenggaraan, keamanan/kenyamanan, kebersihan, dan pelayanan administrasi.

(4)

Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada berubah besarnya Tarif Retribusi, maka perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah atau tempat pelayanan diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melakukan pemungutan Retribusi kepada setiap orang dan/atau badan yang memasuki tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dan menggunakan jasa dan/atau fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga.

(2)

Bupati dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan/atau urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

(3)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4)

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar mulai berlakunya dan penagihan retribusi.

(5)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas Daerah.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, pelimpahan wewenang, dan bentuk serta isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan.

(2)

Dalam hal pemungutan Retribusi dikerjasamakan harus atas dasar kesepahaman bersama dengan prinsip saling menguntungkan secara proporsional.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama dan kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Setiap orang dan/atau badan yang memasuki tempat Rekreasi dan/atau Olahraga dan menggunakan jasa dan/atau fasilitas di tempat Rekreasi dan/atau Olahraga wajib membayar Retribusi sesuai besarnya tarif Retribusi yang ditentukan tepat waktu.

(2)

Retribusi dibayarkan secara langsung dan tunai.

(3)

Retribusi dibayarkan di loket pembayaran atau tempat lain yang ditentukan sebagai tempat pembayaran di tempat pelayanan diberikan.

(4)

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(5)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penagihan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain karena pemakaian oleh perangkat daerah, rombongan, pelanggan atau pada saat masa libur sekolah.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada:

 

a.

penduduk yang tinggal dalam kawasan tempat wisata;

 

b.

kegiatan latihan militer dan sejenisnya;

 

c.

kegiatan latihan kepanduan dan sejenisnya; atau

 

d.

orang yang melaksanakan tugas kedinasan baik dengan/atau tanpa kendaraan, dan/atau kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dioperasionalkan untuk pengembangan Pariwisata.

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 22 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 22 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

 

 

 

 

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Juni 2019
PELAKSANA TUGAS BUPATI CIANJUR,
ttd.
HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR
ttd.
ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2019