Perda Kabupaten Cianjur Nomor: 09 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi ijin gangguan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 13 Tahun 1999 Seri B;

b.

bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap lingkungan, pemberian ijin gangguan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tatacara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri;

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Gangguan, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32.452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 13 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

 

2.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.

 

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

4.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

 

5.

Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan ijin gangguan.

 

6.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

 

7.

Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.

 

8.

Ijin gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, baik langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

 

9.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

10.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

 

11.

Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

12.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

13.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

 

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

 

15.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

 

16.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

 

17.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

BAB VI, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI, Pasal 9, butir 2, huruf b, diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Indeks lokasi perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

 

 

-

Lokasi di jalan Negara/Propinsi dengan indeks 5 (lima);

 

 

-

Lokasi di jalan Kabupaten dengan indeks 4 (empat);

 

 

-

Lokasi di jalan Desa dengan indeks 3 (tiga).

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

BAB IX, WILAYAH PEMUNGUTAN, Pasal 12, diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

D.

BAB XI, KETENTUAN PERIJINAN, Pasal 14, ayat (1), diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan (UUG/HO)/tempat usaha bagi perorangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.

BAB X, KETENTUAN PERIJINAN, Pasal 15 ayat (1), diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu berlakunya ijin gangguan (HO)/tempat usaha, ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang/herregistrasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

 

 

 

 

 

 

 

 

F.

BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA, Pasal 19 dan BAB XV, KADALUWARSA, Pasal 20 dihilangkan, sehingga BAB XVI Pasal 21 lama berubah menjadi BAB XIV, Pasal 19 baru dan seterusnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

G.

BAB XVII atau BAB XV baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 22 lama atau Pasal 20 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

 

 

H.

BAB XVIII lama atau BAB XVI baru, PENYIDIKAN, Pasal 23 lama atau Pasal 21 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005
BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.-
WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SUBARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR 27 SERI B.