Perda Kabupaten Cianjur Nomor: 05 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi penyedotan kakus telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 07 Tahun 1999 Seri B;

b.

bahwa besarnya tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 19999.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32.452 tanggal 11 Mei 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 17 Mei 1999 Nomor 07 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

A.

BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1 .

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

 

2.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

 

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

4.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

 

5.

lnstansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan penyedotan kakus.

 

6.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.

 

8.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

 

9.

Penyedotan kakus adalah suatu kegiatan pengambilan tinja dari penampungan tertentu dengan menggunakan peralatan dan memindahkan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).

 

10.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 

11.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

12.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

 

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

 

14.

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengganti prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

15.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

 

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

 

B.

BAB V, PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, Pasal 8, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Besarnya retribusi tiap-tiap penyedotan kakus adalah:

 

 

1.

lsi septic tank ukuran 0,0 m3 - 1,999 m3 Rp80.000,-;

 

 

2.

lsi septic tank ukuran 2,0 m3 - 2,999 m3 Rp90.000,-;

 

 

3.

lsi septic tank ukuran 3,0 m3 - 3,999 m3 Rp100.000,-;

 

 

4.

lsi septic tank ukuran 4,0 m3 - 5,999 m3 Rp110.000,-;

 

 

5.

lsi septic tank ukuran 6,0 m3 - 7,999 m3 Rp160.000,-;

 

 

6.

lsi septic tank ukuran 8 m3 ke atas Rp210.000,,

 

b.

Dalam hal orang pribadi atau badan membawa kendaraan tinja milik sendiri dan membuang tinja dengan volume tertentu ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,-/m3.

 

 

 

 

 

C.

BAB XII, KADALUWARSA, Pasal 15 dan BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, Pasal 16, dihilangkan sehingga BAB XIV, Pasal 17 lama dan seterusnya berubah menjadi BAB XII, Pasal 15 baru dan seterusnya.

 

 

 

 

 

D.

BAB XV lama atau BAB XIII baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 18 lama atau Pasal 16 baru, ayat (1), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,­ (lima puluh juta rupiah).

 

 

 

 

 

E.

BAB XVI lama atau BAB XIV baru, Pasal 19 lama atau Pasal 17 baru, ayat (3) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(3)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005
BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd
WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 1 Juni 2005
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SUBARNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR 23 SERI B.