Perda Kabupaten Boyolali Nomor: 7 Tahun 2015

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 9);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 10);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

 

a.

Laporan Realisasi Anggaran;

 

b.

Neraca;

 

c.

Laporan Arus Kas; dan

 

d.

Catatan atas Laporan Keuangan.

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)

Selisih Anggaran dengan Realisasi pendapatan sejumlah Rp19.216.605.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp(142.454.192.686,00) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp161.670.797.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Selisih Anggaran dengan Realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp20.251.091 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Selisih Anggaran dengan Realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(750.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

Selisih Anggaran dengan Realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp770.251.091,00 dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a.

Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

b.

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015
BUPATI BOYOLALI,
ttd.
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 31 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,
ttd.
SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015 NOMOR 7