Perda Kabupaten Bintan Nomor: 6 Tahun 2015

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 18 bulan Agustus Tahun 2015;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016;

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

27.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

 

 

(1)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri:

 

a.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp178.384.571.161,-

 

b.

Dana Perimbangan sejumlah Rp639.222.703.820,-

 

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp91.064.164.000,-

(2)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Pajak Daerah sejumlah Rp.135.260.000.000,-

 

b.

Retribusi Daerah sejumlah Rp9.442.000.000,-

 

c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan sejumlah Rp10.888.801.932,-

 

d.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp22.793.769.229,-

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Dana Bagi Hasil sejumlah Rp35.923.009.500,-

 

b.

Dana Alokasi Umum sejumlah Rp449.835.609.000,-

 

c.

Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp153.464.085.320,-

(4)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Hibah sejumlah Rp.-

 

b.

Dana darurat Rp.-

 

c.

Dana bagi hasil Pajak sejumlah Rp61.803.087.000,-

 

d.

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp29.261.077.000,-

 

e.

Bantuan Keuangan dari Propinsi Rp0,-

 

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

a.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp507.988.723.565,-

 

b.

Belanja Langsung sejumlah Rp486.920.926.579,-

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

 

a.

Belanja Pegawai sejumlah Rp411.347.181.000,-

 

b.

Belanja Bunga sejumlah Rp.-

 

c.

Belanja subsidi sejumlah Rp500.000.000,-

 

d.

Belanja Hibah sejumlah Rp6.905.960.000,-

 

e.

Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp4.062.400.000,-

 

f.

Belanja bagi hasil sejumlah Rp.-

 

g.

Belanja Bantuan keuangan sejumlah Rp83.173.182.565,-

 

h.

Belanja Tidak terduga sejumlah Rp2.000.000.000,-

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

 

a.

Belanja Pegawai sejumlah Rp79.466.644.723,-

 

b.

Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp206.639.038.213,-

 

c.

Belanja Modal sejumlah Rp200.815.243.643,-

 

(1)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan:

 

a.

Penerimaan sejumlah Rp87.738.211.163,-

 

b.

Pengeluaran sejumlah Rp1.500.000.000,-

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

 

a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp87.738.211.163,-

 

b.

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.-

 

c.

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.-

 

d.

Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.-

 

e.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

 

f.

Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.-

(3)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

 

a.

Pembentukan Dana cadangan sejumlah Rp.-

 

b.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp1.500.000.000,-

 

c.

Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.-

 

d.

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp–

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 21 Desember 2015
Pj. BUPATI BINTAN,
ttd.
DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,
ttd.
LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 6

 

 

 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dengan suatu konsep prinsip dasar yaitu pendelegasian kewenangan (delegation of authority), pembagian pendapatan (income sharing), kekuasaan (discreation), keanekaragaman dalam kesatuan (uniformity in unity), kemandirian lokal, pengembangan kapasitas daerah (capacity building).

Dengan didasarkan pada prinsip tersebut, bahwa tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah untuk mendorong terselenggaranya pelayanan publik sesuai tuntutan masyarakat daerah serta mendorong efisiensi alokatif penggunaan dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan daerah. Untuk mencapai tujuan ini, salah satunya faktor penting adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Penyusunan APBD dan penetapannya dengan peraturan daerah merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan APBD yang diterbitkan antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, penyusunan APBD dalam kontek pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan berpegang pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2015 NOMOR 6