Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor: 7 Tahun 2005

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1999 Nomor 4 Seri B dipandang sudah tidak sesuai lagi;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1997 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Tahun 1997 Nomor 10 Seri B);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar- negara Nomor 17);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 19, Tambahan Lem- baran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

3.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4.

Bangunan adalah gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan, gedung bertingkat dan perkantoran.

5.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

6.

Retribusi Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran.

7.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

8.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

11.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

17.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat-alat pemadam kebakaran.

 

 

 

 

(1)

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

(2)

Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

 

 

 

 

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.

(2)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

(3)

Selain tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap pemeriksaan alat pemadam kebakaran dikenakan ganti biaya cetak label sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

 

 

 

 

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

 

 

 

 

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

 

 

 

 

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan-nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
 

(1)

Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

(3)

Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
 

(1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

 

 

 

 

BAB XV
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga ) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1999 Nomor 4 Seri B dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19 November 2005
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd.
DJASRI

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 2 Januari 2006
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd.
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C

 

 

 

 

 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Hinder Ordonansi/Undang-Undang Gangguan Staatblad 226 Tahun 1926 juncto Staatblad 140 Tahun 1940, maka setiap mendirikan bangunan tempat usaha diwajibkan untuk memiliki Alat Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban memiliki Alat Pemadam Kebakaran ini dikenakan juga kepada pemilik/penghuni bangunan seperti gedung untuk pelayanan umum dan semua gedung bertingkat.

Keberadaan fungsi dan daya guna Alat Pemadam Kebakaran yang dipasang pada suatu bangunan perlu diadakan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten. Guna keperluan keselamatan lingkungan khususnya bangunan-bangunan itu sendiri, Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pemasangan atau kepemilikan Alat Pemadam Kebakaran dengan jalan mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan yang ada.

Pada setiap Alat Pemadam Kebakaran setelah diadakan pemeriksaan dan dinyatakan dapat dipergunakan, selanjutnya akan diberikan tanda atau label dari Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu setiap bangunan dianggap memenuhi syarat apabila Alat Pemadam Kebakaran yang dimiliki sudah ditempel label.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf h Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Tahun 1999 Nomor 4 Seri B dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25