Perda Kabupaten Aceh Timur Nomor: 11 Tahun 2001

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Pemberian Izin dan Retribusi Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten, maka untuk menertibkan pengambilan Hasil hutan ikutan dalam Kabupaten Aceh Timur dirasa perlu untuk mengatur dan melakukan penertiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

b.

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,

4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup,

6.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

7.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

8.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

11.

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 999 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN RETRIBUSI HASIL HUTAN IKUTAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;

b.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c.

Bupati adalah Bupati Aceh Timur;

d.

Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur;

e.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;

f.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan. Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Lembaga, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;

g.

Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan adalah Kegiatan guna memperoleh Hasil Hutan Ikutan yang meliputi Usaha Pencarian, pengumpulan Penyaluran dan Pemasaran;

h.

Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

i.

Retribusi izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada Orang pribadi atau Badan untuk mengambil hasil Hutan Ikutan;

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi;

k.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan;

l.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah;

m.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKKD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

n.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

o.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

p.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda;

q.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRLDB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi;

r.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

s.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

Pemberian izin dan Retribusi Hasil Hutan Ikutan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang atau Badan Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah Hasil Hutan Ikutan meliputi:

 

a.

Rotan;

 

b.

Gaharu;

 

c.

Getah Jelutung;

 

d.

Getah Karet Huan;

 

e.

Gando Rukem;

 

f.

Kemiri;

 

g.

Kenari;

 

h.

Kemenyan;

 

i.

Asam;

 

j.

Minyak Kayu Putih;

 

k.

Kulit Kayu;

 

l.

Bambu;

 

m.

Sarang Burung Walet;

 

n.

Tikar;

 

o.

Atap;

 

p.

Lilin Tawon;

 

q.

Nibung Bulat;

 

r.

Sagu;

 

s.

Nipah (nira, gula);

 

t.

Ijuk;

 

u.

Ketak,

 

v.

Madu;

 

w.

Kayu Halim;

 

x.

Kayu Limbung.

(2)

Dikecualikan dari Objek Retribusi:

 

a.

Pengambilan kayu bakar untuk kebutuhan Rumah Tangga;

 

b.

Pengambilan Hasil Hutan untuk kepentingan penelitian;

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengambil Hasil Hutan Ikutan.

 

 

 

 

 

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

 

 

 

 

 

Setiap usaha pengambilan Hasil Hutan Ikutan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perorangan, Koperasi maupun Badan Usaha lainnya diwajibkan memiliki Izin.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memperoleh Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan daerah ini dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

(2)

Tata Cara pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

(1)

Setiap Izin Usaha Pengambilan Hasil Usaha Hutan Ikutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada Pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati.

(2)

Apabila pemegang izin perorangan meninggal dunia, izin tersebut masih berlaku sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya.

 

 

 

 

(1)

Permohonan izin dapat ditolak oleh Bupati, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaannya.

(2)

Permohonan izin yang ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

Izin Usaha Pengambilan hasil hutan ikutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini diberikan oleh Bupati.

(1)

Izin Usaha pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan untuk masa 2 (dua) Tahun dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahunnya kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

(2)

Izin Usaha Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan Permohonan Perpanjangan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

 

 

 

 

 

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume Hasil Hutan Ikutan yang diambil.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis Hasil Hutan Ikutan yang diambil.

(2)

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) antara patokan dan volume.

(2)

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setiap tahun berdasarkan harga pasar setempat.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan diberikan.

 

 

 

 

 

Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

Saat Retribusi Terhutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.

(2)

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya.

(3)

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutama dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)

Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBBT, STRD, dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2)

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan ketentuan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

Nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

Masa retribusi;

 

c.

Besarnya kelebihan pembayaran.

 

d.

Alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pengurangan atau keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan suat teguran, atau

 

b.

Ada pengakuan hutang retribusi dan wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.

(2)

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima,mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

d.

Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dari identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

 

 

 

 

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL 5 JUNI 2001 M (3 Rabiul Akhir 1422 H)
BUPATI ACEH TIMUR,
dto
Drs. AZMAN USMANUDDIN,MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 15
TANGGAL 30 JUNI 2001
SERI B NOMOR 3
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
dto
Drs. T. SYAHRIL