Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor: 65 Tahun 2019

 

 

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D);

8.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);

9.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan/atau jasa yang meliputi kios, los, dan pelataran.

2.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4.

Retribusi Terutang adalah Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

6.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

7.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

8.

Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disingkat BKPR adalah buku ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

9.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.

10.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

11.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

12.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

13.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

14.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

16.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.

 

 

(1)

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut:

 

a.

Retribusi Kios atau Los atau Pelataran dibayar lunas secara bulanan atau lebih sesuai BKPR;

 

b.

Retribusi untuk pedagang musiman harus dibayar lunas secara harian dengan menggunakan karcis Retribusi lapak musiman sesuai luas lahan dasaran;

 

c.

Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan ke Kas Daerah melalui juru pungut dan/atau tempat-tempat yang ditunjuk;

 

d.

Juru pungut sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah orang yang ditugaskan oleh Dinas;

 

e.

Pembayaran Retribusi melalui juru pungut sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menggunakan BKPR; dan

 

f.

Pembayaran Retribusi melalui tempat-tempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menggunakan Kartu Jogja Smart atau Kartu Kode Billing Pedagang yang diterbitkan oleh lembaga keuangan.

(2)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga untuk kegiatan sebagai berikut:

 

a.

perhitungan besarnya Retribusi Terutang;

 

b.

pengawasan penyetoran; dan

 

c.

penagihan Retribusi.

(3)

Bentuk dan Format BKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

Pembayaran Retribusi Kios atau Los atau Pelataran dilakukan di tempat sebagai berikut:

a.

lembaga keuangan yang ditunjuk; atau

b.

kantor koordinator Pasar.

 

 

(1)

Penyetoran pembayaran Retribusi diatur sebagai berikut:

 

a.

penyetoran Retribusi ke kas Daerah oleh juru pungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

 

b.

penyetoran Retribusi ke kas Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

 

c.

penyetoran pembayaran Retribusi dari bendahara penerima ke kas Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pembayaran Retribusi diterima dengan menggunakan STS.

(2)

Bentuk dan Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

(1)

Syarat-syarat pengajuan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi Terutang adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Dinas yang disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 

b.

permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia;

 

c.

permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi, kecuali apabila dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo; dan

 

d.

Wajib Retribusi menyatakan besarnya jumlah Retribusi Terutang yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya selama jangka waktu tertentu.

(2)

Tata cara pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi Terutang adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi membuat surat kesanggupan atau surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang dituangkan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi Terutang yang telah disediakan;

 

b.

surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi Terutang ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas;

 

c.

pembayaran angsuran dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan untuk penundaan pembayaran Retribusi Terutang paling lama 4 (empat) bulan; dan

 

d.

apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3)

Bentuk dan isi surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

 

 

Syarat-syarat pengajuan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi adalah sebagai berikut:

a.

atas permohonan Wajib Retribusi dan berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi sesuai dalam BKPR atau STRD Retribusi Pelayanan Pasar.

b.

atas permohonan Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan membayar atau kondisi tertentu, maka Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang sesuai dalam BKPR atau STRD Retribusi Pelayanan Pasar.

c.

Dalam keadaan memaksa, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi terhadap Retribusi Pelayanan Pasar.

d.

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf c, yaitu:

 

1.

bencana alam; dan

 

2.

kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

e.

Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan jumlah Retribusi Terutang.

 

(1)

Tata cara pemberian pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas;

 

b.

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi Terutang;

 

c.

setelah menerima permohonan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang, petugas dari Dinas mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi dan membuat laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas;

 

d.

Kepala Dinas berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

 

e.

Kepala Dinas dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat Surat Keputusan Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Wajib Retribusi;

 

f.

apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Tatacara pemberian pembebasan Retribusi Terutang diatur sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan Retribusi Terutang disertai dengan alasan–alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota;

 

b.

permohonan pembebasan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi Terutang;

 

c.

setelah menerima permohonan pembebasan Retribusi Terutang, petugas dari Dinas mengadakan penelitian kepada Wajib Retribusi dan membuat laporan hasil penelitian kepada Kepala Dinas;

 

d.

Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c kemudian melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan permohonan pembebasan Retribusi Terutang dapat dikabulkan atau ditolak;

 

e.

Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan untuk pembebasan Retribusi Terutang dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

 

f.

surat keputusan mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi Terutang dituangkan dalam Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Walikota dan disampaikan kepada Wajib Retribusi;dan

 

g.

apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(1)

Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pasar.

(2)

Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

 

a.

pengembangan sumber daya manusia;

 

b.

pengembangan sarana dan prasarana;

 

c.

promosi dan penataan Pasar; dan/atau

 

d.

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pasar.

 

 

(1)

Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam BKPR tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diterbitkan Surat Teguran.

(2)

Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Retribusi, maka Kepala Dinas menerbitkan STRD.

(3)

Bentuk dan Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4)

Bentuk dan Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

(1)

Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota dengan dilampiri:

 

a.

nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;

 

b.

alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;

 

c.

Nomor Pokok Wajib Retribusi bagi Wajib Retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;

 

d.

jenis piutang Retribusi;

 

e.

tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;

 

f.

jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;

 

g.

bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;

 

h.

alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan

 

i.

daftar nominatif per penanggung hutang.

(2)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(1)

Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

 

a.

pemeriksaan Retribusi dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan dan Perangkat Daerah yang ditunjuk;

 

b.

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

 

c.

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan;

 

d.

apabila terdapat temuan, maka temuan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah;

 

e.

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan di kantor tempat Wajib Retribusi atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;

 

f.

pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

 

g.

pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja yang merupakan laporan hasil pemeriksaan; dan

 

h.

laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g digunakan sebagai dasar penerbitan BKPR dan/atau STRD.

(2)

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun secara ringkas, jelas dan sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:

 

a.

ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

 

b.

kesimpulan pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi; dan

 

c.

informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

(3)

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pemeriksaan wajib:

 

a.

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan

 

b.

memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi.

 

 

(1)

Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:

 

a.

Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

b.

Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

c.

Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

 

d.

Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4)

Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai,maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5)

Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

(6)

Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

 

(1)

Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:

 

a.

kinerja Perangkat Daerah pemungut Retribusi;

 

b.

semangat kerja bagi aparat Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi;

 

c.

pendapatan Retribusi; dan

 

d.

pelayanan kepada masyarakat.

(2)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

(1)

Peninjauan tarif Retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;

 

b.

peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; dan

 

c.

penetapan tarif Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

 

 

1.

Nama, Obyek, dan subyek Retribusi; dan

 

 

2.

Golongan Retribusi.

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 65