Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor: 25 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4.

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

11.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

19.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

20.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

21.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

22.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

23.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);

24.

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

25.

Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tegal.

2.

Pemerintah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tegal.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tegal.

6.

Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.

7.

Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan tempat rekreasi dan tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah terdiri dari TREP PAI, Water Boom, Bumi Perkemahan, Kolam Renang, Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni, Lapangan Tenis Wisanggeni.

9.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah.

10.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

11.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.

12.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.

14.

Tanda Bukti Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut karcis adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi.

15.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.

18.

Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.

19.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi adalah pelayanan pada tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi:

a.

Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;

b.

Bumi Perkemahan;

c.

Kolam Renang;

d.

Gedung Olah Raga Wisanggeni;

e.

Lapangan Tenis Wisanggeni; dan

f.

Stadion Yos Sudarso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan berupa karcis dan/atau tanda bukti pembayaran langganan.

(2)

Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Jenis retribusi:

 

a.

Bumi Perkemahan;

 

b.

Gedung Olahraga Wisanggeni;

 

c.

Lapangan Tenis Wisanggeni; dan

 

d.

Stadion Yos Sudarso.

 

e.

Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah untuk jenis retribusi:

 

1.

 

2.

 

3.

(3)

Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis dan/ atau tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis retribusi pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai Alam Indah.

(4)

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau karcis.

(5)

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas pemungut.

(6)

Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.

(7)

Bentuk dan isi SKRD dan karcis serta tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8)

Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan/atau karcis.

(3)

Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

(4)

Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:

(5)

Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(6)

Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.

(3)

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.

(4)

Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang- kurangnya sebagai berikut:

 

 

1.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

 

2.

besarnya kelebihan pembayaran retribusi;

 

 

3.

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

b.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

c.

berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

 

d.

berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

(4)

Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;

 

b.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

c.

berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;

 

d.

berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(3)

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan bagi Wajib Retribusi.

(2)

Besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

 

a.

Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah:

 

 

1.

25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh orang) orang, dapat diberi keringanan paling besar 10% (sepuluh persen);

 

 

2.

51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen);

 

 

3.

lebih dari 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 25% (dua puluh lima persen);

 

 

4.

untuk kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan dapat diberi keringanan paling besar 50% (lima puluh persen);

 

 

5.

pedagang yang menempati kios Pantai Alam Indah milik pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan paling besar 50 % perhari dengan alasan:

 

 

 

a)

pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

 

 

 

b)

usaha pengentasan kemiskinan;

 

 

 

c)

usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan

 

 

 

d)

terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

 

 

 

e)

apabila terjadi bencana alam, huru-hara dan kebakaran dibebaskan dari pembayaran sewa.

 

b.

Bumi Perkemahan:

 

 

1.

pengguna Bumi Perkemahan dari Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 50% (limapuluh persen);

 

 

2.

pengguna Bumi Perkemahan dari luar Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

b.

Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;

 

c.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 

d.

berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 13 Januari 2012
WALIKOTA TEGAL,
ttd.
IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 13 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd.
EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 25