Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor: 9 Tahun 2008

 

a.

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkan perlu diterbitkan Petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya.

 

1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);

10.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

11.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84).

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DEPO PASAR IKAN KOTA TASIKMALAYA

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan perikanan.

5.

Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan perikanan.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya.

7.

Orang pribadi atau Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8.

Depo Pasar Ikan yang selanjutnya disebut Depo adalah Tempat yang dilengkapi dengan sarana usaha perikanan yang ditentukan Pemerintah Daerah untuk jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih maupun hasil olahan.

9.

Lingkungan Depo adalah Suatu kesatuan kawasan yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang dipergunakan untuk jual beli ikan, baik untuk konsumsi, benih maupun hasil olahan serta kegiatan penunjang lainnya.

10.

Pedagang Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatan berdagang secara tetap dengan mempergunakan tempat dagang secara permanen di lingkungan Depo.

11.

Tempat Berjualan adalah Bagian dari bangunan Depo, baik yang beratap maupun terbuka yang digunakan untuk berdagang, seperti kolam retail/bak penjajaan/kolam penjajaan, kolam karantina, kios sarana produksi perikanan, gedung olah hasil dan gazebo.

12.

Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) yang selanjutnya disebut Izin adalah Surat izin yang diterbitkan oleh Kepala SKPD untuk penggunaan fasilitas Depo.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat penetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

14.

Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

15.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Tasikmalaya.

 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
 

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Depo Pasar Ikan.

 

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan mekanisme pengelolaan dan retribusi Depo Pasar Ikan, yang meliputi:

a.

Syarat dan tata cara penerbitan dan pemindahtanganan izin;

b.

Tata cara pencabutan izin;

c.

Tata cara pemungutan retribusi;

d.

Tata cara pembayaran retribusi;

e.

Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

f.

Tata cara pengenaan sanksi administrasi;

g.

Bentuk dan isi STRD.

 

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN DAN PEMINDAHTANGANAN IZIN

Bagian Kesatu
Syarat dan Tata cara Penerbitan Izin
 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan fasilitas depo wajib memiliki izin dari Kepala SKPD.

(2)

Pemohon mengisi surat permohonan yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

 

a.

foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;

 

b.

foto copy Kartu Keluarga;

 

c.

foto copy Akta Pendirian atau yang sejenis bagi pemohon yang berbentuk Badan;

 

d.

foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon yang berbentuk Badan;

 

e.

rencana kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

 

 

1)

modal Usaha;

 

 

2)

sumber produksi;

 

 

3)

segmen pasar.

(3)

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar, Kepala SKPD memproses permohonan izin.

(4)

Dalam hal permohonan izin diterima, maka Kepala SKPD segera menerbitkan izin.

(5)

Apabila permohonan izin ditolak, maka Kepala SKPD segera menyampaikan penolakan dimaksud kepada pemohon disertai dengan alasannya.

(6)

Bentuk dan isi surat permohonan izin tercantum pada lampiran Peraturan ini.

 

(1)

Izin dituangkan dalam Keputusan Kepala SKPD.

(2)

Format Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

 

Bagian Kedua
Syarat dan Tata cara Pemindahtanganan Izin
 

(1)

Setiap pemindahtanganan izin harus mendapat persetujuan Kepala SKPD.

(2)

Tata cara pemindahtanganan izin adalah sebagai berikut:

 

a.

pemegang izin terlebih dulu menyerahkan izin kepada Kepala SKPD;

 

b.

kepala SKPD menerbitkan izin atas nama pemohon baru yang akan menerima pemindahtanganan dengan syarat dan tata cara sesuai ketentuan pada Pasal 4 Peraturan ini;

 

c.

pemegang izin yang akan dipindahtangankan izinnya, terlebih dahulu harus memenuhi seluruh kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB V
TATA CARA PENCABUTAN IZIN
 

(1)

Izin dapat dicabut apabila:

 

a.

izin diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;

 

b.

pemegang izin tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan izin;

 

c.

pemegang izin menelantarkan dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan berturut-turut;

 

d.

pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin.

(2)

Pencabutan izin dilakukan oleh Kepala SKPD.

(3)

Terhadap pencabutan izin, pemegang izin dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD paling lama 14 (empat balas) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.

(4)

Kepala SKPD wajib menyampaikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan disertai dengan alasan-alasan.

(5)

Apabila Kepala SKPD tidak menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka keberatan dianggap diterima.

(6)

Dalam hal permohonan keberatan diterima, izin yang telah dicabut, diterbitkan kembali.

 

Setiap pemegang izin yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha, wajib melaporkan secara tertulis dan mengembalikan seluruh dokumen perizinan kepada Kepala SKPD.

 

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

(1)

Retribusi dipungut di Depo.

(2)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(3)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pada UPTD yang ditetapkan oleh Kepala SKPD berdasarkan usulan Kepala UPTD.

(4)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5)

Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan tercantum pada lampiran Peraturan ini.

 

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui bendahara penerima di SKPD dan hasil penerimaannya disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

 

BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan:

 

a.

menurunnya kondisi perkembangan usaha pemegang izin;

 

b.

adanya kebijakan Pemerintah Daerah.

(2)

Tata cara permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKRD;

 

b.

kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan permohonan dimaksud;

 

c.

keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;

 

d.

apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Kepala SKPD tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

(3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;

 

b.

foto copy SKRD yang dimohon;

 

c.

foto copy izin;

 

d.

alasan permohonan keringanan yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

 

BAB IX
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
 

(1)

Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari besarnya retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pemberitahuan dari Kepala SKPD kepada pemegang izin.

(2)

Pemungutan dan pembayaran bunga dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan ini.

 

Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan surat peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

 

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan izin dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan usaha disertai dengan pernyataan bahwa izin yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu paling lama 1(satu) bulan.

 

Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin.

 

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini dapat dilakukan secara bertahap maupun secara langsung sesuai dengan jenis sanksi administrasi.

 

BAB X
BENTUK DAN ISI STRD
 

(1)

Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, tercantum pada lampiran Peraturan ini.

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Juni 2008
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
Ttd.
H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 195