Peraturan Walikota Kota Tasikmalaya Nomor: 105 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Pusat Kesehatan Masyarakat dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

8.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;

11.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

12.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

14.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

5.

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

6.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang mempunyai pelayanan Rawat Jalan atau Rawat Jalan dan Rawat Inap, termasuk jaringannya.

7.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, pemeriksaan penunjang serta pelayanan kesehatan lainnya.

8.

Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD-Puskesmas adalah Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

9.

Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD, dapat memiliki satu atau lebih Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

10.

Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

11.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruangan/tempat tidur dalam unit rawat inap.

12.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah risiko kecacatan dan/atau kematian.

13.

Pelayanan satu hari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosanya secara definitive dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

14.

Pelayanan home care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien/klien yang dilaksanakan di rumah pasien.

15.

Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam rangka mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan.

16.

Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk penunjang diagnostik dan terapi.

17.

Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

18.

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan obat dan perbekalan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

19.

Pelayanan Gizi adalah pemberian asuhan gizi terstandar pada pasien rawat inap, rawat jalan dan layanan pada masyarakat sesuai dengan standar diet pelayanan gizi.

20.

Pelayanan Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas.

21.

Tarif Layanan adalah pembayaran imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan.

22.

Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang lain.

23.

Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan/alat habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang lain.

24.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

25.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

26.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

27.

Peserta BPJS adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

28.

Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah, jenis atau sifat pelayanan yang diberikan.

29.

Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

30.

Setiap orang adalah orang perseorangan, instansi atau badan usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan menetapkan tarif layanan pada Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD yang digunakan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

(2)

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berkenaan dengan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.

sumber pendapatan;

b.

objek dan subjek tarif layanan kesehatan;

c.

kelompok dan jenis pelayanan;

d.

prinsip, penetapan struktur, komponen pelayanan dan besarnya tarif;

e.

tata cara pemungutan, tanda bukti pembayaran dan pengelolaan pendapatan tarif layanan;

f.

keringanan dan pembebasan tarif layanan; dan

g.

pemanfaatan pendapatan puskesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber pendapatan berasal dari:

a.

Tarif layanan kesehatan di Puskesmas;

b.

Hibah;

c.

Hasil kerja sama dengan pihak lain;

d.

APBD;

e.

APBN; dan

f.

pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objek Tarif Layanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek Tarif Layanan Kesehatan adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kelompok pelayanan yang dikenakan tarif meliputi:

 

a.

Pelayanan medik;

 

b.

Pelayanan penunjang medik; dan

 

c.

Pelayanan lainnya.

(2)

Jenis-jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dikenakan tarif meliputi:

 

a.

Konsultasi Pelayanan Medik;

 

b.

Pelayanan Tindakan Medik;

 

c.

Pelayanan Keperawatan;

 

d.

Pelayanan Persalinan dan Tindakan Kebidanan;

 

e.

Pelayanan Pengujian Kesehatan.

(3)

Jenis-jenis pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dikenakan tarif meliputi:

 

a.

Pelayanan tindakan Laboratorium;

 

b.

Pelayanan tindakan penunjang diagnostik lainnya.

(4)

Jenis-jenis pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dikenakan tarif meliputi:

 

a.

Pelayanan Kesehatan Komplementer;

 

b.

Pelayanan Ambulance;

 

c.

Penelitian Ilmiah;

 

d.

Praktik Kerja Lapangan;

 

e.

Kunjungan Kerja;

 

f.

Pelayanan Administrasi Lainnya;

 

g.

Pertolongan pertama pada kecelakaan (Tim P3K) yang bersifat massal, atas permintaan pihak tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif layanan Puskesmas didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip:

 

a.

kontinuitas dan pengembangan layanan;

 

b.

daya beli masyarakat;

 

c.

asas keadilan dan kepatutan;

 

d.

kompetisi yang sehat.

(2)

Struktur tarif layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.

(3)

Komponen yang digunakan untuk menghitung besaran tarif layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

jasa sarana meliputi peralatan dan bahan pakai habis;

 

b.

jasa pelayanan kesehatan.

(4)

Biaya pelayanan home care diperhitungkan secara paket meliputi transport petugas, jasa pelayanan dan perbekalan pakai habis termasuk obat-obatan.

(5)

Besaran tarif layanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(6)

Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.

(7)

Terhadap pelayanan kesehatan yang dibiayai dari program jaminan kesehatan nasional berlaku tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara jaminan nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

(2)

Tanda bukti pembayaran berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening BLUD Puskesmas selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Tarif yang terhutang ditagihkan dengan menggunakan surat tagihan pelayanan kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran Tarif Layanan kesehatan pada Puskesmas disetor ke rekening Puskesmas secara bruto yang merupakan pendapatan Puskesmas.

(2)

Seluruh pendapatan Puskesmas dapat digunakan secara langsung untuk biaya operasional Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pimpinan BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan untuk memberikan keringanan dan pembebasan tarif layanan berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2)

Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, seperti:

 

a.

Kejadian Luar Biasa (KLB);

 

b.

Tanggap darurat bencana;

 

c.

Masyarakat tidak mampu.

(3)

Dalam hal ada kebijakan atau program tertentu dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan atau pembebasan tarif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendapatan puskesmas yang bersumber dari tarif layanan digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

jasa pelayanan kesehatan;

 

b.

jasa sarana meliputi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan non operasional termasuk peralatan dan bahan pakai habis.

(2)

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap puskesmas ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif layanan.

(3)

Alokasi untuk pembayaran jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif layanan.

(4)

Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk jenis pendapatan lainnya pada puskesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan tersendiri.

(2)

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, digunakan untuk:

 

a.

biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan

 

b.

biaya operasional pelayanan kesehatan dan biaya non operasional lainnya.

(3)

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

 

a.

belanja barang dan jasa operasional, terdiri atas:

 

 

1.

pelayanan kesehatan dalam gedung;

 

 

2.

pelayanan kesehatan luar gedung;

 

 

3.

operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;

 

 

4.

bahan cetak atau alat tulis kantor;

 

 

5.

administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;

 

 

6.

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

 

 

7.

pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau

 

 

8.

belanja pegawai.

 

b.

belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

c.

Belanja modal investasi lainnya.

 

d.

Dukungan biaya non operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:

 

 

1.

biaya bunga;

 

 

2.

biaya administrasi bank;

 

 

3.

biaya kerugian penjualan aset tetap;

 

 

4.

biaya kerugian penurunan nilai; dan

 

 

5.

biaya non operasional lain-lain.

(4)

Penggunaan pendapatan untuk pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan rencana kebutuhan pada puskesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,
ttd.
H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
ttd.
H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 361