Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor: 56 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG,

 

 

 

 

 

a.

bahwa Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

12.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

13.

Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 52);

14.

Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80);

15.

Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);

16.

Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 83).

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

sebesar 0% (nol persen) untuk total NJOP sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

 

b.

sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk total NJOP di atas Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

 

c.

sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk total NJOP di atas Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (6) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

(2)

Pengadministrasian SPPT PBB-P2 dikelompokkan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB-P2, sebagai berikut:

 

 

a.

Buku I dengan besar pokok ketetapan Rp0,- (nol rupiah);

 

 

b.

Buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

 

 

c.

Buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

 

 

d.

Buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

 

 

e.

Buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

 

(3)

Penerimaan dan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I oleh Pihak Kelurahan.

 

(4)

Penyampaian SPPT PBB-P2 dan pelaksanaan himbauan pembayaran, oleh pihak:

 

 

a.

Kecamatan untuk SPPT PBB-P2 Buku II dan III;

 

 

b.

BPD dan UPT untuk SPPT PBB-P2 Buku IV, dan V.

 

(5)

Apabila alamat Subjek/Wajib Pajak berada di luar Rukun Tetangga alamat Objek Pajak, maka SPPT PBB­ P2 dapat dititipkan kepada pihak Kelurahan atau Ketua Rukun Tetangga setempat.

 

(6)

Kecamatan dan Kelurahan melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB-P2 termasuk permasalahannya kepada BPD.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (5) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan pajak yang terutang dilakukan setelah lewat jatuh tempo atas ketetapan pajak yang tertuang dalam SPPT, SKPD, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dalam melaksanakan Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD berwenang menerbitkan:

 

 

a.

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis;

 

 

b.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;

 

 

c.

Surat Paksa;

 

 

d.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

 

 

e.

Surat Perintah Penyanderaan;

 

 

f.

Surat Pencabutan Sita;

 

 

g.

Pengumuman Lelang;

 

 

h.

Surat Penentuan Harga Limit;

 

 

i.

Pembatalan Lelang; dan

 

 

j.

Surat lain yang diperlukan untuk melaksanakan penagihan PBB-P2.

 

(4)

Surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

 

(5)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

 

(6)

Dalam hal terdapat putusan banding Pengadilan Pajak yang menyebabkan jumlah Pajak Yang Terutang bertambah, maka terhadap selisih kurang bayar Pajak Yang Terutang dimaksud tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

(7)

Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

 

(8)

Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat dipenuhi setelah diberitahukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu 2 (dua) bulan, maka dapat dilakukan pemasangan sticker/plang/spanduk dan/atau yang sejenis dengan mencantumkan pemberitahuan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.

 

(9)

Sticker/plang/spanduk dan/atau yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dicabut oleh petugas dalam hal wajib pajak telah melunasi kewajiban tunggakan pajak.

 

(10)

Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dikeluarkan surat paksa.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila Penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta dan Rumah Sakit Swasta dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya nyata-nyata tidak memperoleh keuntungan atau Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM), maka Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikan Swasta dan Rumah Sakit Swasta tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan atau permohonan pembatalan SPPT.

 

(2)

Penyelenggara satuan atau program pendidikan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satu kriteria:

 

 

a.

Mengikuti program wajib belajar Pemerintah Daerah;

 

 

b.

Menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah;

 

 

c.

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pungutan lainnya dengan nama apapun besarannya sebagai berikut:

 

 

 

1.

SD Swasta dan sederajat kurang dari atau sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

 

 

 

2.

SMP Swasta dan sederajat kurang dari atau sama dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

 

 

 

3.

SMA Swasta dan sederajat kurang dari atau sama dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan

 

 

 

4.

Perguruan Tinggi Swasta dan sederajat kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) satu tahun.

 

 

d.

Luas bangunan kurang dari atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk SD, SMP, dan SMA Sederajat dan kurang dari atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan sederajat;

 

 

e.

Lantai tingkat bangunan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) lantai untuk SD, SMP, dan SMA dan kurang dari atau sama dengan 4 (empat) lantai untuk Perguruan Tinggi Swasta dan sederajat;

 

 

f.

Luas tanah kurang dari atau sama dengan 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk SD, SMP, dan SMA dan kurang dari atau sama dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) untuk Perguruan Tinggi Swasta dan sederajat;

 

 

g.

Jumlah siswa kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) siswa untuk SD, SMP, dan SMA dan di atas 3.000 (tiga ribu) mahasiswa untuk Perguruan Tinggi Swasta dan sederajat;

 

(3)

Penyelenggara satuan atau program rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satu kriteria:

 

 

a.

25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien tidak mampu;

 

 

b.

Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk reinvestasi Rumah Sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit; dan

 

 

c.

Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.

 

(4)

Pengajuan permohonan pengurangan Pajak atau permohonan pembatalan SPPT untuk satuan program pendidikan dilengkapi dengan:

 

 

a.

Foto copy Akta Pendirian satuan program pendidikan;

 

 

b.

Foto copy identitas Wajib Pajak/Pemohon;

 

 

c.

Foto copy SPPT;

 

 

d.

Foto copy Bukti Kepemilikan;

 

 

e.

Foto copy lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun terakhir;

 

 

f.

laporan keuangan yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik; dan

 

 

g.

laporan penerimaan dan pengeluaran.

 

(5)

Pengajuan permohonan pengurangan Pajak atau permohonan pembatalan SPPT untuk Rumah Sakit Swasta dilengkapi dengan:

 

 

a.

Foto copy Akta Pendirian Rumah Sakit;

 

 

b.

Foto copy identitas Wajib Pajak/Pemohon;

 

 

c.

Foto copy SPPT;

 

 

d.

Foto copy Bukti Kepemilikan;

 

 

e.

Foto copy lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun terakhir;

 

 

f.

laporan keuangan yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik;

 

 

g.

laporan penerimaan dan pengeluaran;

 

 

h.

Surat Penunjukkan/Penetapan Rumah Sakit sebagai peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari Dinas Kesehatan;

 

 

i.

Laporan seluruh jumlah tempat tidur untuk pasien tidak mampu.

 

(6)

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai SPPT Terutang.

 

(7)

Bagi program penyelenggaraan pendidikan swasta dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memiliki lebih 1 (satu) objek pajak dengan manajemen yang sama, maka yang berhak mendapat pengurangan adalah yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak Terbesar.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Lampiran XIII, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVIII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Juni 2018
WALIKOTA TANGERANG,
ttd.
H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd.
DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 56