Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor: 48 Tahun 2014

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

10.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

11.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);

12.

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 44).

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 11 dan angka 26 diubah, angka 20, angka 24 dan angka 25 dihapus, serta diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 5a, angka 5b, angka 5c, angka 5d dan angka 5e, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 17a, angka 17b, angka 17c dan 17d, diantara angka 25 dan angka 26 disisipkan 5 (lima) angka baru yaitu angka 25a, angka 25b, angka 25c, angka 25d dan angka 25e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Tangerang.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

 

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

 

4.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.

 

5.

Badan Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

 

5a.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

5b.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

 

5c.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

 

5d.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK­-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

 

5e.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

 

6.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tangerang.

 

7.

Subjek Pajak adalah Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

 

8.

Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

 

9.

Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

 

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persatuan perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

 

11.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame atau paling lama 1 (satu) bulan.

 

12.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

 

13.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

 

14.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

 

15.

Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

 

16.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.

 

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

 

17a.

Surat Pengantar Data Teknis Reklame adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Perizinan yang memuat informasi tentang data Wajib Pajak, jenis, kelas jalan, sudut pandang, zona, kawasan, isi ringkas, ukuran/luas/jumlah, jangka waktu izin, reklame yang dimohon dan lokasi pemasangan.

 

17b.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada rekening penerimaan Pajak atau belanja tidak terduga kepada wajib pajak atas dasar SKPDLB.

 

17c.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengurangan pendapatan atau atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada Wajib Pajak.

 

17d.

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Pajak yang selanjutnya disebut SP2D-LS Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

 

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 

20.

Dihapus.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

22.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

23.

Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

 

24.

Dihapus.

 

25.

Dihapus.

 

25a.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

 

25b.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

25c.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

 

25d.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

 

25e.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

26.

Cara Taksasi (Official Assesment) adalah cara penghitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 2), huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

 

a.

Pendaftaran dan Pelaporan;

 

b.

Pemungutan Pajak meliputi:

 

 

1)

Tata Cara Pemungutan;

 

 

2)

Penagihan Pajak;

 

 

3)

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;

 

 

4)

Keberatan dan Banding;

 

 

5)

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

 

c.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

 

d.

Kedaluwarsa Penagihan;

 

e.

Dihapus.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.

 

(2)

NPWPD atas nama Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan berdasarkan Surat Pengantar Data Teknis Reklame yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Cara Taksasi (Official Assesment), dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NSR yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(2)

Ukuran/volume yang digunakan untuk menetapkan besarnya NSR didasarkan pada data teknis yang tertuang dalam Surat Pengantar Data Teknis Reklame dari Badan Perizinan.

 

(3)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

 

(4)

Dalam hal nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pajak reklame dihitung berdasarkan tarif NSR.

 

(5)

Nilai kontrak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang tercantum dalam Surat Pengantar Data Teknis Reklame.

 

 

 

 

5.

Judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga Judul Bagian Kedua pada BAB IV berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

 

(2)

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran apabila telah melewati jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan.

 

(3)

Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;

 

 

b.

besarnya hutang pajak;

 

 

c.

perintah untuk membayar;

 

 

d.

saat pelunasan hutang pajak.

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan media SKPD, dan STPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, dan STPD.

 

(2)

Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

 

(3)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

 

(4)

Pembayaran pajak terutang untuk penyelenggaraan reklame dengan tarif NSR mingguan atau satu kali tayang paling lama 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa berlaku reklame.

 

(5)

Pembayaran pajak terutang untuk penyelenggaraan reklame dengan tarif NSR tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah dimulainya masa berlaku reklame.

 

(6)

Apabila jatuh tempo pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran SKPD atau STPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 8 dihapus.

 

 

 

 

9.

Judul Paragraf Kedua pada Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD dan STPD yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

(2)

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:

 

 

a.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;

 

 

b.

terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus atau;

 

 

c.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

 

(2)

Dihapus.

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

 

(2)

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

 

(3)

Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

 

(4)

Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan.

 

(5)

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dihari lain.

 

(6)

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

(7)

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita dan/atau di tempat-tempat umum.

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

 

(2)

Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga dan/atau denda dan biaya penagihan pajak.

 

(3)

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali:

 

 

a.

biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

 

 

b.

biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

 

 

c.

biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;

 

 

d.

hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(4)

Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD dan STPD kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

 

(5)

Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 19 dihapus.

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

 

a.

membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan S KP DLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung/input, kesalahan Surat Pengantar Data Teknis Reklame yang disertai surat keterangan pembetulan dari Badan Perizinan dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

 

 

b.

dihapus;

 

 

c.

mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima dokumen tersebut dengan memberikan alasan yang jelas.

 

(3)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk, harus memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

bukti setoran pajak;

 

 

b.

bukti Pengantar Data Teknis Reklame;

 

 

c.

dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;

 

 

d.

perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.

 

(3)

Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

 

(4)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk, harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(5)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(6)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sejenis atau utang pajak Daerah lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

 

(7)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas kelebihan pajak.

 

(8)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

 

 

 

17.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6):

 

 

a.

diperhitungkan dengan utang pajak lainnya dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

 

 

b.

diperhitungkan dengan utang pajak sejenis dilakukan dengan cara kompensasi.

 

(2)

Pemindahbukuan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas SKPDLB.

 

(3)

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

(4)

Apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), melewati tahun anggaran dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

 

 

 

 

18.

Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun anggaran berjalan:

 

 

a.

Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada rekening penerimaan Pajak sebagai pengurang atas rekening tersebut kepada Kepala DPKD untuk mendapat persetujuan;

 

 

b.

Berdasarkan persetujuan Kepala DPKD, Bendahara Penerimaan membuat dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

 

 

c.

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;

 

 

d.

Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS;

 

 

e.

SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS Pajak;

 

 

f.

SP2D-LS Pajak yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan kelebihan pembayaran Pajak ke rekening Wajib Pajak.

 

(2)

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya:

 

 

a.

Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada belanja tidak terduga kepada PPKD untuk mendapat persetujuan;

 

 

b.

Berdasarkan persetujuan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat dan mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD;

 

 

c.

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;

 

 

d.

Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM-LS;

 

 

e.

SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS;

 

 

f.

Berdasarkan SP2D-LS Kas Umum Daerah melaksanakan pembayaran kelebihan Pajak ke rekening Wajib Pajak.

 

(3)

SP2D-LS Pajak dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:

 

 

a.

Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Penatausahaan dan Akuntansi selaku Penerbit SP2D-LS;

 

 

b.

Lembar ke 3 untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran;

 

 

c.

Lembar ke 4 untuk Bidang Pendapatan Lain;

 

 

d.

Lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah;

 

 

e.

Lembar ke 6 untuk Bank.

 

 

 

 

19.

Judul BAB VI dan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga BAB VI Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

 

(2)

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:

 

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

 

 

b.

ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

20.

Ketentuan Pasal 26 dihapus.

 

 

 

 

21.

Ketentuan Pasal 27 dihapus.

 

 

 

 

22.

Ketentuan Pasal 28 dihapus.

 

 

 

 

23.

Ketentuan Pasal 29 dihapus.

 

 

 

 

24.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

 

 

 

 

25.

Ketentuan Pasal 32 dihapus.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA TANGERANG,
ttd.
H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd.
DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 48