Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor: 3 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa reklame non komersial merupakan reklame yang berisi pesan­ pesan layanan pemerintahan dan juga reklame yang bersifat politik pada masa kampanye maupun di luar masa kampanye belum ada pengaturannya.

b.

bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dalam pemasangan reklame khususnya yang bersifat non komersial, maka perlu diatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame non komersial.

c.

bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pontianak.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 75 Seri E Nomor 21);

11.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME NON KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Pontianak;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;

3.

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;

4.

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpolinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pontianak;

5.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;

6.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat KPU Kota adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;

7.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak;

8.

Median Jalan adalah garis yang terletak pada bagian tengah dari ruas jalan yang membagi dua jalur sama lebarnya;

9.

Reklame non komersial ialah reklame yang berisi pesan-pesan layanan Pemerintahan dan yang bersifat politik pada masa kampanye maupun di luar masa kampanye;

10.

Alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain visi, misi, program, simbol-simbol, tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

 

 

 

 

 

 

Pengaturan Pemasangan reklame non komersial bertujuan untuk:

a.

Mewujudkan ketertiban dalam pemasangan reklame non komersial;

b.

Mewujudkan peran serta masyarakat untuk ikut melakukan berupa pengawasan terhadap pemasangan reklame non komersial.

 

 

 

 

 

Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan penyelenggaraan pemasangan reklame non komersial yang dilaksanakan oleh:

a.

Partai politik dan/atau peserta pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai;

b.

Pemerintahan yang menyampaikan pesan-pesan Pemerintah kepada masyarakat;

c.

Organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, perorangan, sepanjang tidak memuat simbol-simbol dan/atau pesan-pesan yang bersifat komersial.

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan reklame non komersial dapat dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara, vertikal banner, baliho dan billboard.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap penyelenggaraan atau pemasangan reklame non komersial dan peserta pemilu di luar masa kampanye dalam wilayah Kota Pontianak harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kantor Kesbangpolinmas.

(2)

Untuk menyelenggarakan reklame non komersial, harus melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

 

a.

Khusus untuk penyelenggaraan reklame tidak tetap/insidentil yang tidak menggunakan konstruksi khusus seperti reklame spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara dan vertikal banner diperlukan persyaratan sebagai berikut:

 

 

1.

Surat Pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya;

 

 

2.

Surat pernyataan tersebut diberi materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).

 

b.

Khusus untuk reklame baliho yang menggunakan rangka kayu dan sejenisnya, masa pemasangan/penyelenggaraan diberikan maksimal 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang setiap satu bulan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 

 

1.

Surat Pernyataan bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri reklame tersebut apabila telah habis masa pemasangannya;

 

 

2.

Surat pernyataan tersebut diberi meterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah);

 

 

3.

Gambar atau sket lokasi rencana tempat pemasangan reklame baliho;

 

 

4.

Izin pemilik billboard jika menggunakan billboard yang sudah ada.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemasangan reklame non komersial dilarang pada:

 

a.

Gedung Pemerintah;

 

b.

Kantor-kantor Pemerintah;

 

c.

Gedung Sekolah;

 

d.

Gedung Puskesmas;

 

e.

Gedung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi milik pemerintah Kelurahan;

 

f.

Taman Kota;

 

g.

Median Jalan;

 

h.

Dipasang melintang di atas badan jalan (khusus untuk spanduk);

 

i.

Bangunan menara milik pemerintah;

 

j.

Tiang listrik;

 

k.

Tiang telepon;

 

l.

Tiang billboard/midi billboard.

 

m.

Rambu-rambu lalu lintas;

 

n.

 

o.

Jembatan termasuk tiang dan pagarnya;

 

p.

Di atas saluran atau parit;

 

q.

Di atas trotoar;

 

r.

Steiger;

 

s.

Pagar pembatas jalan;

 

t.

Pagar milik pemerintah;

 

u.

Halte;

 

v.

Terminal oplet/bus;

 

w.

Di gawang reklame (grand stand) khusus baliho;

 

x.

Rumah Ibadah termasuk halaman dan pagar;

 

y.

Pohon-pohon penghijauan;

 

z.

Kendaraan dinas milik pemerintah;

 

aa.

Bando dan jembatan penyeberangan;

 

bb.

Persimpangan jalan;

 

cc.

JI. A.Yani, JI. Tanjungpura, JI. Gajah Mada, JI. Pahlawan, JI. Veteran khusus baliho;

 

dd.

Kuburan.

(2)

Dilarang memasang reklame non komersial berupa kain spanduk, umbul-umbul dan vertical banner dengan cara:

 

a.

Menancapkan dan mengikat tiang atau tongkat reklame pada tiang listrik, tiang telepon di median jalan, tiang traffic light, tiang penerangan jalan umum, dan pohon-pohon di pinggir jalan serta pada tiang midi billboard;

 

b.

Mengikat atau menggantungkan reklame di median jalan atau jalur pemisah jalan.

(3)

Penyelenggaraan reklame pada kantor-kantor pemerintah semata-mata hanya memuat nama kantor, badan, dan reklame penyuluhan atau penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat.

(4)

Pemasangan reklame non komersial diperkenankan hanya pada tempat-tempat sebagai berikut:

 

a.

Gedung tempat pertemuan milik swasta/masyarakat;

 

b.

Lapangan milik swasta/masyarakat;

 

c.

Sebelah kanan dan kiri bahu jalan bukan di atas trotoar dengan ketentuan harus dipasang tegak lurus dengan tiang yang kokoh;

 

d.

di pinggir parit atau sungai;

 

e.

Panggung/gawang reklame (grand stand) yang telah tersedia.

(5)

Pemasangan reklame non komersial harus memenuhi ketentuan yaitu:

 

a.

Tidak boleh mengganggu reklame yang bersifat komersial dan tidak mengganggu jarak pandang lalu lintas;

 

b.

Pada tempat yang sudah dipasang reklame komersial harus mendapat persetujuan dari pemilik titik reklame/pemilik billboard;

 

c.

Harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya, dan keagamaan;

 

d.

Tidak mengganggu keamanan, keindahan dan kebersihan;

 

e.

Tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharaannya;

 

f.

Tidak membahayakan keselamatan, keamanan masyarakat dan lalu lintas;

 

g.

Tidak boleh menutupi reklame dan harus berjarak dari reklame yang sudah ada sebelumnya;

 

h.

Tidak boleh menghalangi pandangan terhadap rambu-rambu lalu-lintas, gedung­ gedung Pemerintah, dan simbol-simbol (landmark) kota;

 

i.

Pemilik/Penyelenggara reklame harus memelihara reklame yang dipasang dan melepaskan atau mencabut media reklame yang telah berakhir masa berlaku pemasangannya.

 

 

 

 

 

Pemasangan reklame non komersial yang terletak di pinggir jalan dan bahu jalan harus memperhatikan penataan reklame, dan pengarahan rencana reklame terhadap keamanan, keselamatan, keserasian reklame dan lingkungan, baik dari segi bentuk dan ukuran reklame.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah berwenang mencabut atau memindahkan reklame non komersial oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu, tanpa harus memberitahukan kepada partai politik dan/atau peserta pemilu.

(2)

Peserta pemilu wajib membersihkan reklame non komersial oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.

(3)

Penertiban terhadap reklame non komersial dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpolinmas sedangkan khusus untuk reklame non komersial oleh Partai Politik dan/atau peserta pemilu dalam masa kampanye penertibannya dilaksanakan oleh Panwaslu.

(4)

Penertiban terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, semua reklame non komersial yang sudah terpasang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2)

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya alam Berita Daerah Kota Pontianak.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Januari 2009
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd.
H. SUTARMIDJI, SH, MHum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Januari 2009
SEKRETARI DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd.
IR. H. TONI HERIANTO, MT

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2008 NOMOR 3