Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor: 29 Tahun 2010

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. dipandang perlu mengatur penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Peraturan

b.

Bahwa Kota Pontianak mendapatkan alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Migas.

c.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Di kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 5);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 083/KMK/04 tahun 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).

 

 

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Pontianak

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak

3.

Walikota adalah Walikota Pontianak

4.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak

5.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pontianak

6.

Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

7.

Biaya pemungutan PBB Perkotaan adalah dana yang ditransfer oleh Departemen Keuangan ke Kas Daerah sebesar 9% dari realisasi PBB sektor Perkotaan Kota Pontianak (64,8%).

8.

Biaya Pemungutan PBB Migas adalah dana dari pajak sektor pertambangan yang ditransfer oleh Departemen Keuangan ke Kas Daerah.

 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota tentang penggunaan biaya pemungutan PBB ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota/Dispenda dalam menggunakan dana biaya pemungutan PBB Perkotaan dan PBB Migas.

 

Tujuan ditetapkannya penggunaan biaya pemungutan PBB Perkotaan dan PBB Migas adalah untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pontianak dari sektor pajak daerah.

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah Biaya Pemungutan PBB Perkotaan dan PBB Migas.

 

 

Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Perkotaan diberikan kepada para pihak yang terlibat baik secara aktif maupun pasif dalam pemungutan PBB sektor perkotaan dengan rincian sebagai berikut:

a.

Penerimaan PBB yang penagihan pembayarannya dilakukan oleh pihak penagih aktif yaitu:

 

 

 

b.

Penerimaan PBB yang penagihan pembayarannya dilakukan melalui Bank Persepsi (penagihan pasif) yaitu:

 

 

 

(1)

Penggunaan Dana Biaya Pemungutan PBB Migas bagian Daerah digunakan untuk pembiayaan:

 

a.

kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan Pajak Daerah.

 

b.

pemberian bonus kepada pejabat dan pegawai yang terkait terhadap prestasi pencapaian target pajak daerah secara keseluruhan maksimal sebesar 20%.

 

c.

komputerisasi perpajakan.

 

d.

koordinasi, konsultasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 

e.

Kegiatan lain yang mendukung penyebaran informasi tentang pengenaan pajak daerah kepada masyarakat.

(2)

Penggunaan dana biaya pemungutan PBB Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3)

Untuk kegiatan yang mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1)

Penerimaan transfer dana biaya pemungutan PBB Perkotaan & Migas dicatat pada sisi penerimaan dan belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.

(2)

Biaya pemungutan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairannya melalui mekanisme pengajuan SPP, SPM & SP2D pada belanja tidak langsung dengan cara pembebanan Langsung (LS).

(3)

Penggunaan dana biaya pemungutan PBB Perkotaan & Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

(1)

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Biaya Pemungutan PBB Perkotaan dan PBB Migas berpedoman pada mekanisme ketentuan yang berlaku didukung dengan bukti penggunaan dana biaya pemungutan PBB Perkotaan dan biaya pemungutan PBB Migas.

(2)

Pengadaan sarana dan prasarana yang dibiayai dari biaya pemungutan PBB Migas diakui dan dicatat sebagai aset Pemerintah Kota Pontianak.

 

 

Inspektorat Kata melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana biaya pemungutan PBB Perkotaan dan dana biaya pemungutan PBB Migas.

 

 

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

 

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2010
WALIKOTA PONTIANAK
ttd.
H. SUTARMINDJI, SH M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd.
Ir. H. TONI HERIANTO, MT

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010 NOMOR 29