Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor: 15 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum pada BAB IV Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diperlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593;

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemerintah Insentif dan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4861);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

21.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

22.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

23.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4);

24.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);

25.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3).

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Pontianak.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak.

3.

Walikota adalah Walikota Pontianak.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

5.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.

7.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

9.

Pemungutan adalah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

13.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat yang nilai ekonominya nol.

14.

TPS adalah Tempat Penampungan Sampah sementara.

15.

TPA adalah Tempat Pemprosesan sampah Akhir.

16.

Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.

17.

Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual-beli barang.

18.

Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki-lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.

19.

Rumah Tangga adalah sekumpulan orang dengan ikatan pernikahan yang terdiri dari Ayah, ibu anak, adik, keponakan dan lainnya yang berkumpul dalam sebuah rumah.

20.

Rumah Bertingkat adalah rumah yang mempunyai lantai lebih dari satu lantai.

21.

Rumah Toko disebut Ruko adalah rumah disamping sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berjualan.

22.

Klasifikasi nilai retribusi adalah tingkatan untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya.

23.

Membangun adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, kelestarian dan pembongkaran.

24.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

25.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagai bangunan, komponen, bahan bangun, dan/atau prasarana dan sarananya.

26.

Rehabilitasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung komponen bahan bangunan dan/atau prasarana bangunan gedung tetap laik fungsi.

27.

Bangunan komplek perumahan adalah bangunan gedung hunian untuk rumah tempat tinggal, rumah tinggal deret dan rumah susun.

28.

Bangunan gedung darurat dan/atau sementara adalah bangunan gedung yang fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama (direksi keet dan kios penampungan sementara).

29.

Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (Lima) sampai dengan 15 (Lima belas).

30.

Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

31.

Penginapan/Kost adalah Usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran bulanan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 yang merupakan dasar hukum dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(2)

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini:

 

a.

Meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang optimal kepada masyarakat;

 

b.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

 

 

 

 

 

 

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.

Tata Cara Pemungutan;

b.

Kode Tarif Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;

c.

Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

d.

Sanksi Administrasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata Cara Pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan melalui:

 

a.

Penagihan Langsung;

 

b.

Penagihan melalui jasa pihak lain;

 

c.

Penagihan melalui Kerjasama Operasional (KSO).

(2)

Kerjasama Operasional yang dilakukan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan huruf c yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak.

(3)

Bentuk pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berupa:

 

a.

Karcis pada penagihan langsung;

 

b.

Tagihan pada rekening, untuk penagihan melalui jasa pihak lain;

 

c.

Surat Keterangan Retribusi (SKR) untuk penagihan melalui kerugian operasional.

(4)

Untuk wilayah atau badan usaha tertentu, retribusi pelayanan kebersihan dapat dilakukan dengan cara kerjasama operasional dengan sistem kontrak dengan retribusi pelayanan kebersihan dihitung per-meter kubik sampah dengan dikenakan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah biaya sewa kendaraan angkutan dan biaya operasional pelayanan angkutan sampah sesuai peraturan yang berlaku.

(5)

Karcis Retribusi dicetak dengan tinta asli dan berpori, bila tidak melalui loket payment point dan tidak melalui Kerja Sama Operasional (KSO).

 

 

 

 

 

 

Kode Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:

(1)

Pemungutan Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan menggunakan Kode Huruf;

(2)

Kode huruf sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Kode Huruf Hotel dan Penginapan meliputi Z, W, U, T, S, O, Y, N dan X;

 

b.

Kode Huruf Restoran dan Rumah Makan meliputi K, O, Y, X;

 

c.

Kode Huruf Pasar meliputi I, H dan S;

 

d.

Kode Huruf Usaha Kesehatan meliputi G, dan Y;

 

e.

Kode Huruf Kantor meliputi X dan V;

 

f.

Kode Huruf Usaha Jasa Perdagangan meliputi X, V, J dan F;

 

g.

Kode Huruf setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan adalah Y;

 

h.

Kode Huruf Wilayah Pemukiman/Perumahan meliputi R, Q, P, M dan L;

 

i.

Kode Huruf Pengangkutan Sampah Industri meliputi F, G;

 

j.

Kode Huruf Penyediaan Lokasi Pembuangan dan Pemusnahan Sampah adalah P.

 

 

 

 

 

(1)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf a adalah sebagai berikut:

 

a.

Hotel Berbintang

 

 

1)

Kode Z jumlah kamar > 100 dikenakan Rp1.500.000,00/bulan;

 

 

2)

Kode W jumlah kamar 51 < 100 dikenakan Rp1.060.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode U jumlah kamar ≤ 50 dikenakan Rp615.000,00/bulan.

 

b.

Hotel Melati

 

 

1)

Kode T jumlah kamar > 100 dikenakan Rp350.000/bulan;

 

 

2)

Kode S jumlah kamar 51 < 100 dikenakan Rp300.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode O jumlah kamar ≤ 50 dikenakan Rp250.000,00/bulan.

 

c.

Penginapan/Rumah Kost

 

 

1)

Kode Y jumlah kamar >100 dikenakan Rp150.000,00/bulan;

 

 

2)

Kode N jumlah kamar 51 < 100 dikenakan Rp125.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode X jumlah kamar ≤ 50 dikenakan Rp100.000,00/bulan.

(2)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf b adalah sebagai berikut:

 

a.

Lokasi Jalan Nasional/Provinsi

 

 

1)

Kode K jumlah kursi > 60 dikenakan Rp400.000,00/bulan;

 

 

2)

Kode O jumlah kursi 31 < 60 dikenakan Rp250.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode Y jumlah kursi ≤ 30 dikenakan Rp150.000,00/bulan.

 

b.

Lokasi Jalan Kota

 

 

1)

Kode O jumlah kursi > 60 dikenakan Rp250.000,00/bulan;

 

 

2)

Kode Y jumlah kursi 31 < 60 dikenakan Rp150.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode X jumlah kursi ≤ 30 dikenakan Rp100.000,00/bulan.

 

c.

Lokasi Jalan Lingkungan

 

 

1)

Kode Y jumlah kursi > 60 dikenakan Rp150.000,00/bulan;

 

 

2)

Kode X jumlah kursi 31 < 60 dikenakan Rp100.000,00/bulan;

 

 

3)

Kode G jumlah kursi ≤ 30 dikenakan Rp50.000,00/bulan.

(3)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf c adalah sebagai berikut:

 

a.

Kode I untuk Pasar Besar seperti Mall dan departemen Store dikenakan Rp5.000.000,00/bulan;

 

b.

Kode H untuk Pasar Sedang seperti Supermarket dan Swalayan dikenakan Rp2.500.000,00/bulan;

 

c.

Kode S untuk Pasar Kecil seperti Minimarket dan Pasar Tradisional dikenakan Rp300.000,00/bulan.

(4)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf d Usaha Kesehatan seperti Tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya:

 

a.

Kode Huruf G untuk usaha sampai dengan luas 40 m² Contoh 4 m x 10 m dikenakan Rp50.000,00/bulan warna karcis Merah Tua;

 

b.

Kode Huruf Y untuk usaha dengan luas lebih dari 40 m² dikenakan Rp150.000,00.

(5)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf e adalah Kantor:

 

a.

Kode Huruf X untuk Kantor tingkatan besar, seperti PT, Travel, Bank dikenakan Rp100.000,00/bulan, warna karcis Hijau Muda;

 

b.

Kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan uraian:

 

 

1)

Kode Huruf V untuk Kantor dengan luas sampai dengan luas 40 m² contoh 4 m x 10 m dikenakan Rp20.000,00 warna karcis Kuning;

 

 

2)

Kode Huruf X untuk Kantor dengan luas lebih dari 40 m² dikenakan Rp100.000,00/bulan warna karcis Hijau Muda;

 

 

3)

Kode Huruf V untuk Kantor Pemerintahan dan Puskesmas dikenakan Rp20.000,00 Warna Karcis Kuning.

(6)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf f adalah Usaha Jasa dan Perdagangan:

 

a.

Usaha Jasa dan Perdagangan seperti toko, kios dan sejenisnya;

 

 

1)

Kode Huruf V dengan luas 40 m² Contoh 4 m x 10 m dikenakan Rp20.000,00/bulan Wama Karcis Kuning;

 

 

2)

Kode Huruf X dengan luas lebih dari 40 m² dikenakan Rp100.000,00/bulan warna karcis Hijau Muda.

 

b.

Usaha Jasa dan Perdagangan seperti los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan sejenisnya:

 

 

1)

Kode Huruf V dengan pembayaran bulanan dikenakan Rp20.000,00/bulan warna karcis Kuning;

 

 

2)

Kode Huruf J dengan pembayaran harian dikenakan Rp800,00/hari warna karcis Putih.

 

c.

Usaha Jasa dan Perdagangan seperti Pedagang buah musiman di tempat-tempat yang ditentukan:

 

 

1)

Kode Huruf F untuk Pedagang Durian dikenakan Rp25.000,00/hari warna karcis Biru Tua;

 

 

2)

Kode Huruf P untuk Pedangan musiman lainnya dikenakan Rp5.000,00 warna karcis Abu-abu.

(7)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf g untuk setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif Rp150.000,00 per unit bangunan dengan Kode Huruf Y warna karcis Merah Muda.

(8)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf h untuk wilayah pemukiman/perumahan sebagai berikut:

 

a.

Kode Huruf pada Wilayah Ekonomi I Status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan minimal 6,5 meter daerah perdagangan dan komplek perumahan elite, meliputi:

 

 

1)

Kode Huruf R untuk Rumah Bertingkat dikenakan Rp10.000,00/bulan dengan warna karcis Coklat Muda;

 

 

2)

Kode Huruf Q untuk Rumah Tidak Bertingkat, dikenakan Rp7.500,00/bulan.

 

b.

Kode Huruf pada Wilayah Ekonomi II, adalah meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter,daerah komplek-komplek perumahan, meliputi:

 

 

1)

Kode Huruf Q Rumah Bertingkat, dikenakan tarif Rp7.500,00/bulan;

 

 

2)

Kode Huruf P Rumah Tidak Bertingkat, dikenakan tarif Rp5.000,00/bulan dengan warna karcis Abu-abu.

 

c.

Kode Huruf pada Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman/gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan II, yang terdiri dari

 

 

1)

Kode Huruf M Rumah Bertingkat, dikenakan tarif Rp3.500,00/bulan;

 

 

2)

Kode Huruf L Rumah Tidak bertingkat, dikenakan tarif Rp1.500,00/bulan.

(9)

Kode Huruf yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf i untuk Pengangkutan sampah industri sebagai berikut:

 

a.

Kode Huruf F Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses dalam kemasan yang minimum 5 (lima) tahun dikenakan tarif sebesar Rp25.000,00/m³ Warna Karcis Biru Tua;

 

b.

Kode Huruf G Pengangkutan sampah dari bangunan industri yang mengandung bahan beracun berbahaya (B3) dan telah diproses, dikenakan tarif Rp50.000,00/m³ dengan Warna Karcis Merah Tua.

(10)

Kode Huruf P yang dimaksud pada pasal 5 ayat (2) pada huruf j untuk Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan tarif Rp5.000,00/m³ dengan warna karcis Abu-abu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dibayar sekaligus atau lunas oleh Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Tarif retribusi per hari (harian) dibayar setiap hari;

 

b.

Tarif retribusi per bulan (bulanan) dibayar setiap bulan pada bulan berjalan;

 

c.

Tarif retribusi dengan cara kerjasama dibayar berdasarkan kesepakatan, terhitung mulai tanggal Surat Perjanjian ditandatangani.

(2)

Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Cara Pembayaran retribusi dilakukan melalui:

a.

Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Jalan Kebangkitan Nasional Dalam No. 1 Pontianak;

b.

Loket Payment Point;

c.

Petugas yang ditunjuk;

d.

Kas umum Daerah Kota Pontianak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tertuang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diberikan Surat Teguran dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Bagi Wajib Retribusi Harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi;

 

b.

Bagi Wajib Retribusi Bulanan selama 2 (dua) bulan berturut­ turut tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi;

 

c.

Bagi Wajib Retribusi dengan sistem kontrak selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi.

(3)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan:

 

a.

Surat teguran pertama;

 

b.

Surat Teguran kedua setelah teguran pertama;

 

c.

Surat Teguran ketiga diterbitkan 3 (tiga) hari setelah teguran kedua.

(4)

Wajib Retribusi yang telah diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan kewajibannya, dapat dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(3)

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pontianak.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di pontianak
pada tanggal 1 Maret 2013
WALIKOTA PONTIANAK,
ttd.
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd.
MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 15